Menlu Akui Perempuan Indonesia Jadi Korban Traficking di China

Kompas.com - 19/07/2019, 22:22 WIB
Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi menemui wartawan sebelum melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Adel bin Ahmed Al-Jubeir di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Senin (23/10/2018). Kunjungan itu merupakan tindak lanjut dari kunjungan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Azis ke Indonesia, tahun 2017. Tindak lanjut kunjungan Raja Salman sendiri bernama Pertemuan Komisi Bersama.KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi menemui wartawan sebelum melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Adel bin Ahmed Al-Jubeir di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Senin (23/10/2018). Kunjungan itu merupakan tindak lanjut dari kunjungan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Azis ke Indonesia, tahun 2017. Tindak lanjut kunjungan Raja Salman sendiri bernama Pertemuan Komisi Bersama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membenarkan ada perempuan warga negara Indonesia ( WNI) yang diduga menjadi korban perdagangan manusia di China.

Setelah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bertemu Presiden Joko Widodo, Kamis (18/7/2019) kemarin serta melaporkan dugaan perdagangan manusia, Retno langsung menghubungi Duta Besar China yang ada di Jakarta untuk mengonfirmasi informasi itu.

Ternyata benar, ada sebanyak 15 perempuan asal Indonesia yang diduga menjadi korban perdagangan manusia.

"Jadi, sekarang yang ada di KBRI Beijing ada 15 orang. Kami berdiskusi panjang mengenai kasus yang menimpa sejumlah wanita Indonesia yang sedang menunggu dipulangkan ke Indonesia. Prosesnya cukup lama," ujar Retno saat dijumpai wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/7/2019).


Baca juga: PSI Lapor soal Korban Human Trafficking di China, Grace Bilang Jokowi Langsung Telepon Menlu

Namun, Retno mengakui, ada perbedaan pandangan antara hukum Indonesia dengan hukum di China mengenai persoalan tersebut.

Retno menjelaskan, para wanita itu dikirim ke China untuk menikah dengan lelaki asal Negeri Tirai Bambu itu dengan imbalan sejumlah uang. Hukum di Indonesia berpandangan bahwa peristiwa itu dikategorikan sebagai bentuk perdagangan manusia. Apalagi, pemerintah Indonesia sudah memiliki bukti kuat bahwa mereka adalah benar korban perdagangan manusia.

Sementara hukum China berpandangan bahwa hal tersebut merupakan masalah keluarga.

Retno pun terus berupaya membawa persoalan ini ke ranah hukum Indonesia.

"Pertemuan tadi pagi dengan dubes Tiongkok, intinya adalah kita harus menyamakan persepsi, bahwa ini isu tidak semata isu keluarga, tapi pantas untuk dilihat apakah betul dugaan trafficking itu ada. Kalau kita sepakat. maka insya Allah (selesai)," lanjut Retno.

Baca juga: Sosialisasi Kejahatan Perdagangan Manusia Diminta Masif hingga ke Desa

Saat ini, pemerintah Indonesia masih fokus memulangkan para wanita tersebut ke Indonesia. Diketahui, sudah ada wanita yang berhasil dipulangkan.

Untuk mencegah hal semacam ini terjadi kembali, Retno mengatakan Kemenlu akan aktif berkomunikasi dan menggelar sosialisasi ke daerah asal para WNI tersebut. Kemenlu akan memberikan pemahaman agar masyarakat, terutama wanita, untuk waspada apabila menemukan tawaran untuk menikah di luar negeri.

 

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Fadli Zon Usul Jajak Pendapat Pemindahan Ibu Kota, Pakar: Tak Ada Dasar Hukumnya

Fadli Zon Usul Jajak Pendapat Pemindahan Ibu Kota, Pakar: Tak Ada Dasar Hukumnya

Nasional
Ada Capim KPK yang Diduga Terima Gratifikasi tetapi Lolos, Ini Kata Pansel

Ada Capim KPK yang Diduga Terima Gratifikasi tetapi Lolos, Ini Kata Pansel

Nasional
Yorrys Raweyai: Blokir Internet di Papua Bukan Solusi

Yorrys Raweyai: Blokir Internet di Papua Bukan Solusi

Nasional
Jokowi Diharapkan Beri Perhatian Lebih atas Seleksi Capim KPK

Jokowi Diharapkan Beri Perhatian Lebih atas Seleksi Capim KPK

Nasional
Mendagri: Saya Sering Pindah ke Mobil Patwal karena Crown Mogok

Mendagri: Saya Sering Pindah ke Mobil Patwal karena Crown Mogok

Nasional
PPP: Amandemen Terbatas UUD 1945 Tak Mengagendakan MPR sebagai Lembaga Tertinggi

PPP: Amandemen Terbatas UUD 1945 Tak Mengagendakan MPR sebagai Lembaga Tertinggi

Nasional
Presiden Jokowi Didesak Evaluasi Pansel Capim KPK

Presiden Jokowi Didesak Evaluasi Pansel Capim KPK

Nasional
Tanggapan Kapolda Sumsel Lolos Tahap Profile Assessment Capim KPK

Tanggapan Kapolda Sumsel Lolos Tahap Profile Assessment Capim KPK

Nasional
Perwakilan KPK yang Kandas jadi Pimpinan Lembaga Anti Rasuah...

Perwakilan KPK yang Kandas jadi Pimpinan Lembaga Anti Rasuah...

Nasional
KPK Ungkap Kepatuhan LHKPN Capim KPK yang Lolos 'Profile Asssessment'

KPK Ungkap Kepatuhan LHKPN Capim KPK yang Lolos "Profile Asssessment"

Nasional
Polri Benarkan Informasi Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Polri Benarkan Informasi Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Nasional
Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Nasional
Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Nasional
KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

Nasional
Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X