PSI Lapor soal Korban Human Trafficking di China, Grace Bilang Jokowi Langsung Telepon Menlu

Kompas.com - 18/07/2019, 20:05 WIB
Para pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usai bertemu Presiden Joko Widodo, Kamis (18/7/2019) sore. Pertemuan berlangsung tertutup di Istana Kepresidenan Jakarta. KOMPAS.com/IhsanuddinPara pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usai bertemu Presiden Joko Widodo, Kamis (18/7/2019) sore. Pertemuan berlangsung tertutup di Istana Kepresidenan Jakarta.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melapor kepada Presiden Joko Widodo mengenai sejumlah warga negara Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia ( human trafficking) dan masih tertahan di China.

Laporan itu disampaikan saat para pengurus PSI bersilaturahim dengan Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/7/2019).

"Mumpung ada kesempatan, kami sampaikan ke beliau berbagai update, termasuk yang kami advokasi, ada sejumlah perempuan Indonesia yang jadi korban human trafficking sekarang masih tertahan di luar negeri enggak bisa pulang," kata Ketua Umum PSI Grace Natalie kepada wartawan selepas pertemuan.

Baca juga: Bertemu Jokowi, PSI Perkenalkan 44 Kader yang Dianggap Layak Jadi Menteri

Grace menyampaikan, PSI berupaya mengadvokasi kasus perdagangan manusia ini sejak tahun lalu. Para perempuan asal Jawa Barat itu, menurut dia, saat ini masih tertahan di KBRI Beijing.

"Kami pernah buat konferensi pers di kantor dengan video call, jadi mereka ditipu, dibilang mau dapat pekerjaan, tetapi sampai di sana dikawini dan dipaksa berhubungan dengan tidak normal. Sudah setahun mandek," kata dia.

Grace menyebut, Presiden Jokowi kaget mendengar laporan dari PSI ini. Ia pun langsung menelepon Menlu Retno Marsudi untuk menindaklanjuti proses kepulangan mereka.

"'Oh iya saya pernah dengar ini, masak belum pulang', jadi tadi langsung suruh ajudan telepon ke Menlu on the spot mendengar beliau minta ini harus segera dipulangkan," kata Grace.

"Kalau perlu saya jemput," kata Grace menirukan pernyataan Jokowi.

Pada September 2018, PSI menggelar jumpa pers terkait kasus perdagangan manusia ini. Kasus ini diketahui setelah keluarga korban mengadu ke PSI.

Ketua Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia (Jangkar Solidaritas) Muannas Alaidid mengungkapkan, kasus ini berawal pada Mei 2018 lalu, saat 16 perempuan Indonesia dari Purwakarta, Subang, Bandung, Tangerang, dan Tegal diberangkatkan ke China.

Baca juga: Sosialisasi Kejahatan Perdagangan Manusia Diminta Masif hingga ke Desa

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dalam Pleidoi, Heru Hidayat Minta Perusahaannya Tak Dirampas hingga Berharap Bebas

Dalam Pleidoi, Heru Hidayat Minta Perusahaannya Tak Dirampas hingga Berharap Bebas

Nasional
Komisi III: Kalau Benar Pembunuh Pendeta Yeremia Aparat, Hukumannya Harus Berat

Komisi III: Kalau Benar Pembunuh Pendeta Yeremia Aparat, Hukumannya Harus Berat

Nasional
Kuasa Hukum Nurhadi Anggap Dakwaan JPU KPK Dipaksakan

Kuasa Hukum Nurhadi Anggap Dakwaan JPU KPK Dipaksakan

Nasional
Dalam Pertemuan dengan Para Menlu dan PBB, Menlu Retno Suarakan Penyelesaian Hak Bangsa Palestina

Dalam Pertemuan dengan Para Menlu dan PBB, Menlu Retno Suarakan Penyelesaian Hak Bangsa Palestina

Nasional
Kontras Minta Komnas HAM hingga Ombudsman Awasi Temuan TGPF soal Pendeta Yeremia

Kontras Minta Komnas HAM hingga Ombudsman Awasi Temuan TGPF soal Pendeta Yeremia

Nasional
Penjelasan Satgas soal Potensi Kenaikan Kasus Covid-19 Usai Libur Panjang

Penjelasan Satgas soal Potensi Kenaikan Kasus Covid-19 Usai Libur Panjang

Nasional
Satgas: Pemerintah Mengupayakan Pemerataan Penerima Vaksin Covid-19

Satgas: Pemerintah Mengupayakan Pemerataan Penerima Vaksin Covid-19

Nasional
Kementerian PPPA Ingatkan Protokol Kesehatan Tetap Harus Dipatuhi di Rumah

Kementerian PPPA Ingatkan Protokol Kesehatan Tetap Harus Dipatuhi di Rumah

Nasional
Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 10 Triliun, Heru Hidayat: Harta Saya Tak Sampai Segitu

Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 10 Triliun, Heru Hidayat: Harta Saya Tak Sampai Segitu

Nasional
Ini Kinerja Kemenlu soal Penanganan Pandemi Covid-19

Ini Kinerja Kemenlu soal Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Peserta Pilkada Dinilai Gagal Gelar Kampanye yang Aman dari Covid-19

Peserta Pilkada Dinilai Gagal Gelar Kampanye yang Aman dari Covid-19

Nasional
Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Nasional
KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

Nasional
Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus Covid-19

Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X