Mendagri Minta Daerah yang Kekeringan Tak Bergantung pada Pusat

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta daerah-daerah rawan kekeringan tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat terkait anggaran penanganan bencana.

Tjahjo mengatakan, pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran penanganan bencana itu supaya tidak bergantung kepada pemerintah pusat.

"APBD provinsi, kabupaten, kota, daerah yang masuk area rawan bencana, sering banjir, sering longsor, sering kebakaran hutan, dianggarkan dulu, jangan dikit-dikit nunggu anggaran pusat," kata Tjahjo di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2019).

Baca juga: Mendagri Pertanyakan Lamanya Proses Pemilihan Wagub DKI

Tjahjo mengatakan, pemerintah daerah yang rawan bencana juga mesti meningkatkan koordinasi dengan TNI-Polri karena TNI-Polri merupakan institusi yang memiliki personel untuk membantu kebutuhan masyarakat.

Namun, Tjahjo menegaskan bahwa pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri tidak lepas tangan.

Ia mengatakan, Kemendagri tetap berkoordimasi dengan BNPB maupun BMKG.

"Kita sudah kirim, radiogramnya sudah jalan. Kalau ada nanti (masalah) kecil, jangan tunggu pusatlah, langsung ditangani sendiri dahulu," ujar Tjahjo.

Baca juga: Mendagri Ingin Perda dan Program Daerah Sesuai Visi Indonesia Jokowi

Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah turun langsung ke lapangan mengantisipasi dan memitigasi dampak kekeringan.

Presiden mengatakan, ia telah mendapat laporan dari BMKG bahwa musim kemarau pada 2019 akan lebih kering dan mencapai puncaknya di bulan Agustus sampai September.

"Oleh karena itu saya minta para menteri dan kepala lembaga, gubernur untuk turun melihat langsung ke lapangan dan segera melakukan langkah antisipasi, mitigasi, terhadap dampak kekeringan ini," kata Jokowi, Senin kemarin.