Mendagri Minta Daerah yang Kekeringan Tak Bergantung pada Pusat

Kompas.com - 16/07/2019, 15:20 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai membuka acara Rapat Kerja Nasional Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Hotel Aryaduta, Jakarta, Selasa (16/07/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai membuka acara Rapat Kerja Nasional Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Hotel Aryaduta, Jakarta, Selasa (16/07/2019).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta daerah-daerah rawan kekeringan tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat terkait anggaran penanganan bencana.

Tjahjo mengatakan, pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran penanganan bencana itu supaya tidak bergantung kepada pemerintah pusat.

"APBD provinsi, kabupaten, kota, daerah yang masuk area rawan bencana, sering banjir, sering longsor, sering kebakaran hutan, dianggarkan dulu, jangan dikit-dikit nunggu anggaran pusat," kata Tjahjo di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2019).

Baca juga: Mendagri Pertanyakan Lamanya Proses Pemilihan Wagub DKI

Tjahjo mengatakan, pemerintah daerah yang rawan bencana juga mesti meningkatkan koordinasi dengan TNI-Polri karena TNI-Polri merupakan institusi yang memiliki personel untuk membantu kebutuhan masyarakat.

Namun, Tjahjo menegaskan bahwa pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri tidak lepas tangan.

Ia mengatakan, Kemendagri tetap berkoordimasi dengan BNPB maupun BMKG.

"Kita sudah kirim, radiogramnya sudah jalan. Kalau ada nanti (masalah) kecil, jangan tunggu pusatlah, langsung ditangani sendiri dahulu," ujar Tjahjo.

Baca juga: Mendagri Ingin Perda dan Program Daerah Sesuai Visi Indonesia Jokowi

Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah turun langsung ke lapangan mengantisipasi dan memitigasi dampak kekeringan.

Presiden mengatakan, ia telah mendapat laporan dari BMKG bahwa musim kemarau pada 2019 akan lebih kering dan mencapai puncaknya di bulan Agustus sampai September.

"Oleh karena itu saya minta para menteri dan kepala lembaga, gubernur untuk turun melihat langsung ke lapangan dan segera melakukan langkah antisipasi, mitigasi, terhadap dampak kekeringan ini," kata Jokowi, Senin kemarin.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KJRI LA Minta WNI Tak Ikut Unjuk Rasa hingga Teken Petisi Kasus Floyd

KJRI LA Minta WNI Tak Ikut Unjuk Rasa hingga Teken Petisi Kasus Floyd

Nasional
Kasus Suap dan Gratifikasi Eks Sekretaris MA Nurhadi, KPK Periksa Dua Saksi

Kasus Suap dan Gratifikasi Eks Sekretaris MA Nurhadi, KPK Periksa Dua Saksi

Nasional
Mahfud MD Sebut Penangkapan Nurhadi Bukti KPK Kerja Serius

Mahfud MD Sebut Penangkapan Nurhadi Bukti KPK Kerja Serius

Nasional
Pentingnya Pendampingan dan Pengasuhan Anak dengan Disabilitas agar Terlindung dari Covid-19

Pentingnya Pendampingan dan Pengasuhan Anak dengan Disabilitas agar Terlindung dari Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Perbankan hingga Pengusaha Ikut Pikul Beban Ekonomi

Jokowi Minta Perbankan hingga Pengusaha Ikut Pikul Beban Ekonomi

Nasional
Pasien Positif Covid-19 di RSD Wisma Atlet Berkurang 29 Orang

Pasien Positif Covid-19 di RSD Wisma Atlet Berkurang 29 Orang

Nasional
WNI di Arab Saudi Diimbau Gunakan Jalur Resmi untuk Pulang ke Tanah Air

WNI di Arab Saudi Diimbau Gunakan Jalur Resmi untuk Pulang ke Tanah Air

Nasional
ICW Sarankan Kewenangan Penyaluran Dana Bansos Selama Pandemi Lebih Terpusat

ICW Sarankan Kewenangan Penyaluran Dana Bansos Selama Pandemi Lebih Terpusat

Nasional
UPDATE 3 Juni: Tambah 12 Orang, Total 990 Kasus WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE 3 Juni: Tambah 12 Orang, Total 990 Kasus WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Update : 16 WNI di Luar Negeri Sembuh dari Covid-19, Total 534 Orang

Update : 16 WNI di Luar Negeri Sembuh dari Covid-19, Total 534 Orang

Nasional
Dana Bansos Selama Pandemi Rentan Dikorupsi, Ini Saran ICW untuk Pemerintah

Dana Bansos Selama Pandemi Rentan Dikorupsi, Ini Saran ICW untuk Pemerintah

Nasional
Menko PMK Minta Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah Harus Jadi Fokus Utama

Menko PMK Minta Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah Harus Jadi Fokus Utama

Nasional
Pemberangkatan Haji 2020 Dibatalkan, Pertama Kali sejak Agresi Militer

Pemberangkatan Haji 2020 Dibatalkan, Pertama Kali sejak Agresi Militer

Nasional
Pemerintah Diminta Bersikap atas Pelanggaran Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat

Pemerintah Diminta Bersikap atas Pelanggaran Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat

Nasional
Presiden Jokowi Bertemu Tokoh Lintas Agama Bahas Penanganan Covid-19

Presiden Jokowi Bertemu Tokoh Lintas Agama Bahas Penanganan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X