Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

3 Kartu Baru Jokowi Masuk APBN 2020, Berapa Anggarannya?

Kompas.com - 16/07/2019, 08:15 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan program tiga kartu baru yang disampaikan presiden terpilih Joko Widodo saat kampanye pilpres 2019 lalu akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.

Tiga kartu yang dimaksud yakni Kartu Pra Kerja, Kartu Indonesia Pintar Kuliah serta Kartu Sembako Murah.

Untuk kartu Pra Kerja, Sri Mulyani menyebut pemerintah akan menyiapkan dana Rp 10 Triliun di APBN. Anggaran sebesar itu ditargetkan bisa memberi pelatihan kepada 2 juta masyarakat yang masih menganggur.

Baca juga: Jokowi: Tiga Kartu Baru Berdasarkan Survei, Bukan Awur-awuran

"Yaitu 1 juta orang melalui pelatihan digital dan 1 juta orang pelatihan reguler. Saat ini desain program masih dibahas antar menteri terkait di bawah koordinaator Menko Perekonomian," kata Sri Mulyani usai rapat terbatas pagu indikatif tahun anggaran 2020 di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Untuk KIP Kuliah, akan ada lebih banyak mahasiswa yang mendapat beasiswa. Dari yang saat ini berjumlah 360.000, akan ada tambahan 420.000 orang.

"Jadi totalnya akan mencapai 780.000 mahasiswa yang akan mendapatkan beasiswa. Ini adalah menambah anggaran yang tadinya sekitar Rp 4,8 Triliun dengan tambahan (menjadi) Rp 7,6 Triliun," kata dia.

Baca juga: Survei Indo Barometer: Mayoritas Publik Belum Tahu Tiga Kartu Baru Jokowi

Sementara untuk kartu sembako, jumlah alokasinya diperkirakan mencapai Rp 25,7 Triliun. Anggaran tersebut mencakup lebih dari 15,6 juta keluarga penerima manfaat.

"Apa yang disebut kartu sembako adalah meredesain apa yang sekarang dikenal oleh masyarakat dari sisi rastra, yang juga merupakan penguatan. Jadi jumlah rumah tangganya maupun dari sisi jumlah manfaat yang akan diberikan per keluarga akan ditingkatkan pada 2020," kata dia.

Kompas TV 1 Agustus 2019, PT Kereta Commuter Indonesia segera berlakukan stasiun khusus KMT dan uang elektronik. Stasiun Sudirman, Palmerah, cikini, Taman Kota dan Universitas Indonesia hanya menerima transaksi <em>cashless</em>. PT KCI tengah mensosialisasikan melalui petugas dan kanal media sosial. KCI sendiri menjual kartu multi trip dengan harga Rp 30.000 sudah termasuk saldo Rp 10.000. Bagaimana Sahabat KompasTV, sudah siap dengan kebijakan ini? Kalau menurut kamu gimana? #CommuterLine #StasiunKhususKMT
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com