Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Indo Barometer: Mayoritas Publik Belum Tahu Tiga Kartu Baru Jokowi

Kompas.com - 02/04/2019, 15:59 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mayoritas publik masih belum mengetahui perihal tiga program baru yang diwacanakan capres petahana Joko Widodo.

Hal itu terlihat dari survei Indo Barometer yang dilakukan pada 15-21 Maret 2019.

Ketiga program tersebut ialah Kartu Sembako Murah, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, dan Kartu Pra-kerja.

"Dari data survei, diketahui terkait Kartu Sembako Murah tercatat sebanyak 40,5 persen yang tahu. Terkait KIP Kuliah sebanyak 27 persen yang tahu. Sedangkan terkait Kartu Pra-kerja 27,8 persen yang tahu," ujar peneliti Indo Barometer Hadi Suprapto Rusli di lokasi pemaparan survei di Hotel Century, Senayan, Jakarta, Selasa (2/4/2019).

Baca juga: Survei Indo Barometer: Jokowi-Maruf 50,8 Persen, Prabowo-Sandi 32 Persen

Bila dirata-ratakan dari jumlah tersebut, kata Hadi, hanya 31,76 persen masyarakat yang mengenal ketiga kartu baru tersebut.

Meski demikian, Hadi mengatakan, masyarakat yang mengetahui tiga kartu baru Jokowi mayoritas setuju dengan ketiganya.

Dari 40,5 persen masyarakat yang kenal dengan Kartu Sembako Murah, sebanyak 89,9 persen menyatakan setuju dengan program tersebut dan 4,9 persen menyatakan tak setuju.

Baca juga: LSI Denny JA: Jokowi-Maruf 56,8 Persen-63,2 Persen, Prabowo-Sandiaga 36,8 Persen-43,2 Persen

Sedangkan dari 27 persen masyarakat yang mengetahui program KIP Kuliah, sebanyak 85,5 persen diantaranya setuju dan 6,8 persen menyatakan tidak setuju.

"Kemudian dari 27,8 persen masyarakat yang mengetahui program Kartu Pra-kerja, sebanyak 69,2 persen setuju dengan kartu tersebut dan 22,2 persen menyatakan tidak setuju," lanjut Hadi.

Survei ini dilakukan Indo Barometer pada 15-21 Maret di 34 provinsi. Jumlah respondennya mencapai 1.200 orang yang telah memiliki hak pilih dengan margin of error 2,83 persen dan tingkat kepercayaannya 95 persen.

Metode yang digunakan dalam survei ini ialah multistage random sampling. Saat ditanyai sumber dana, Hadi mengatakan survei secara independen oleh Indo Barometer.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KKP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektare di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KKP: Lahan "Idle" 78.000 Hektare di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com