Survei Indo Barometer: Mayoritas Publik Belum Tahu Tiga Kartu Baru Jokowi

Kompas.com - 02/04/2019, 15:59 WIB
Calon Presiden petahana nomor urut 01 Joko Widodo menunjukkan kartu Pra Kerja saat berpidato dalam kampanye terbuka di Lhokseumawe, Aceh, Selasa (26/3/2019). Dalam kampanye yang dihadiri ribuan pendukung, parpol pengusung, dan para ulama, Jokowi menyatakan optimistis bersama masyarakat Aceh bisa memenangkan suara pada pemilihan presiden 17 April mendatang. ANTARA FOTO/RAHMADCalon Presiden petahana nomor urut 01 Joko Widodo menunjukkan kartu Pra Kerja saat berpidato dalam kampanye terbuka di Lhokseumawe, Aceh, Selasa (26/3/2019). Dalam kampanye yang dihadiri ribuan pendukung, parpol pengusung, dan para ulama, Jokowi menyatakan optimistis bersama masyarakat Aceh bisa memenangkan suara pada pemilihan presiden 17 April mendatang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mayoritas publik masih belum mengetahui perihal tiga program baru yang diwacanakan capres petahana Joko Widodo.

Hal itu terlihat dari survei Indo Barometer yang dilakukan pada 15-21 Maret 2019.

Ketiga program tersebut ialah Kartu Sembako Murah, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, dan Kartu Pra-kerja.

"Dari data survei, diketahui terkait Kartu Sembako Murah tercatat sebanyak 40,5 persen yang tahu. Terkait KIP Kuliah sebanyak 27 persen yang tahu. Sedangkan terkait Kartu Pra-kerja 27,8 persen yang tahu," ujar peneliti Indo Barometer Hadi Suprapto Rusli di lokasi pemaparan survei di Hotel Century, Senayan, Jakarta, Selasa (2/4/2019).

Baca juga: Survei Indo Barometer: Jokowi-Maruf 50,8 Persen, Prabowo-Sandi 32 Persen

Bila dirata-ratakan dari jumlah tersebut, kata Hadi, hanya 31,76 persen masyarakat yang mengenal ketiga kartu baru tersebut.

Meski demikian, Hadi mengatakan, masyarakat yang mengetahui tiga kartu baru Jokowi mayoritas setuju dengan ketiganya.

Dari 40,5 persen masyarakat yang kenal dengan Kartu Sembako Murah, sebanyak 89,9 persen menyatakan setuju dengan program tersebut dan 4,9 persen menyatakan tak setuju.

Baca juga: LSI Denny JA: Jokowi-Maruf 56,8 Persen-63,2 Persen, Prabowo-Sandiaga 36,8 Persen-43,2 Persen

Sedangkan dari 27 persen masyarakat yang mengetahui program KIP Kuliah, sebanyak 85,5 persen diantaranya setuju dan 6,8 persen menyatakan tidak setuju.

"Kemudian dari 27,8 persen masyarakat yang mengetahui program Kartu Pra-kerja, sebanyak 69,2 persen setuju dengan kartu tersebut dan 22,2 persen menyatakan tidak setuju," lanjut Hadi.

Survei ini dilakukan Indo Barometer pada 15-21 Maret di 34 provinsi. Jumlah respondennya mencapai 1.200 orang yang telah memiliki hak pilih dengan margin of error 2,83 persen dan tingkat kepercayaannya 95 persen.

Metode yang digunakan dalam survei ini ialah multistage random sampling. Saat ditanyai sumber dana, Hadi mengatakan survei secara independen oleh Indo Barometer.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu: Tiap Orang Berhak Dapat Kesempatan Memenangkan Pertempuran Lawan Covid-19

Menlu: Tiap Orang Berhak Dapat Kesempatan Memenangkan Pertempuran Lawan Covid-19

Nasional
Jokowi Ajak Umat Islam Berbagi Saat Pandemi: Perbanyak Infaq dan Sedekah

Jokowi Ajak Umat Islam Berbagi Saat Pandemi: Perbanyak Infaq dan Sedekah

Nasional
Alasan DPR dan Pemerintah Cabut Klaster Pendidikan di RUU Cipta Kerja

Alasan DPR dan Pemerintah Cabut Klaster Pendidikan di RUU Cipta Kerja

Nasional
Jokowi: Persoalan Covid-19 Terlalu Besar jika Pemerintah Sendirian

Jokowi: Persoalan Covid-19 Terlalu Besar jika Pemerintah Sendirian

Nasional
Jokowi Klaim Program Bansos Covid-19 Berjalan Baik, Ini Rinciannya

Jokowi Klaim Program Bansos Covid-19 Berjalan Baik, Ini Rinciannya

Nasional
Mahfud MD Minta Polisi Pidanakan Konser Dangdut di Tegal

Mahfud MD Minta Polisi Pidanakan Konser Dangdut di Tegal

Nasional
UPDATE: Rekor Kasus Covid-19 dan Desakan Jokowi Ambil Alih Penanganan

UPDATE: Rekor Kasus Covid-19 dan Desakan Jokowi Ambil Alih Penanganan

Nasional
Kawal Program Nadiem Makarim, Komisi X DPR Bentuk Panja Peta Jalan Pendidikan

Kawal Program Nadiem Makarim, Komisi X DPR Bentuk Panja Peta Jalan Pendidikan

Nasional
Tower 8 Wisma Atlet Disiapkan untuk Pasien Covid-19 OTG dan Gejala Ringan

Tower 8 Wisma Atlet Disiapkan untuk Pasien Covid-19 OTG dan Gejala Ringan

Nasional
Sikap Fraksi-fraksi di DPR soal Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Sikap Fraksi-fraksi di DPR soal Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan dalam Pilkada Bukan Sekadar Formalitas

Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan dalam Pilkada Bukan Sekadar Formalitas

Nasional
PDI-P Siapkan Sanksi bagi Kader yang Tak Patuh Protokol Kesehatan

PDI-P Siapkan Sanksi bagi Kader yang Tak Patuh Protokol Kesehatan

Nasional
KSAU Terima Laporan Kenaikan Pangkat 6 Pati TNI AU

KSAU Terima Laporan Kenaikan Pangkat 6 Pati TNI AU

Nasional
Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

Nasional
Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa 'Tracing' dan 'Testing' Belum Diutamakan

Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa "Tracing" dan "Testing" Belum Diutamakan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X