Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Isu Lingkungan dan HAM Tak Disebut dalam Pidato Visi Indonesia, Ini Penjelasan TKN

Kompas.com - 14/07/2019, 21:55 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Masalah lingkungan dan hak asasi manusia tidak disebut oleh presiden terpilih Joko Widodo saat membacakan pidato dalam acara Visi Indonesia di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Minggu (14/7/2019) malam.

Direktur Program Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Aria Bima menyatakan, Jokowi tetap berkomitmen untuk fokus pada kedua masalah tersebut.

"Tentunya persoalan HAM, persoalan lingkungan, adalah persoalan yang lebih dulu menjadi hal yang harus diselesaikan dengan berbagai persoalan HAM yang ada," kata Aria selepas acara Visi Indonesia.

Baca juga: Pidato Visi Indonesia, Jokowi: Kita Harus Tinggalkan Pola Lama

Aria menuturkan, pidato yang disampaikan oleh Jokowi memang berfokus pada visi pembangunan manusia dengan narasi ekonomi untuk membangun daya saing bangsa.

Ia mengakui, persoalan HAM dan lingkungan menjadi sorotan selama pemerintahan Jokowi lima tahun terakhir. Ia pun memastikan bahwa Jokowi-Ma'ruf akan menyelesaikan masalah tersebut dalam lima tahun ke depan.

Baca juga: Maruf Amin: Visi Indonesia Harus Dinikmati Seluruh Rakyat

"Kita tidak ingin membangun Indonesia yang berdaya saing, Indonesia yang mempunyai kompetensi dalam konteks persaingan global tapi meninggalkan persoalan HAM dan lingkungan," ujar Aria.

Sebelumnya, Jokowi menyampaikan pidato bertema Visi Indonesia di Sentul, Minggu malam. Sejumlah isu yang ditonjolkan antara lain pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, serta reformasi birokrasi.

Kompas TV Presiden Indonesia terpilih Joko Widodo menyampaikan pidato politik pertamanya, pidato disampaikan dalam acara bertajuk VISI Indonesia yang digelar pada Minggu (14/7/2019) malam di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor. Jokowi mengatakan kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, menjadi kunci bagi reformasi birokrasi. Ia berjanji jika ada lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah, maka akan dibubarkan! <a href="https://www.youtube.com/results?search_query=%23PidatoPresidenTerpilih">#PidatoPresidenTerpilih</a> <a href="https://www.youtube.com/results?search_query=%23PidatoJokowi">#PidatoJokowi</a> <a href="https://www.youtube.com/results?search_query=%23VisiIndonesia">#VisiIndonesia</a>
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com