Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pansel Sebut 3 Komisioner KPK Mendaftarkan Diri Lagi

Kompas.com - 04/07/2019, 19:50 WIB
Christoforus Ristianto,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi tiga komisioner KPK saat ini mendaftarkan diri kembali untuk menjadi pimpinan KPK periode 2019-2023 mendatang.

"Komisioner KPK yang mendaftar ada tiga orang. Sedangkan pegawainya ada sepuluh orang. Jadi total ada 13 orang dari KPK," ujar anggota Pansel Harkristuti Harkrisnowo dalam konferensi pers di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019).

Harkristuti tidak dapat mengungkapkan ke publik siapa tiga komisioner yang mendaftarkan diri kembali itu.

Namun, berdasarkan pemberitaan, salah satu Komisioner KPK, yakni Alexander Marwata mengonfirmasi mendaftarkan diri kembali sebagai calon pimpinan KPK periode 2019-2023.

Baca juga: Alexander Marwata Kembali Daftar Calon Pimpinan KPK

Harkristuti melanjutkan, selain dari KPK, ada juga pendaftar dari Polri yang masih aktif berjumlah sembilan orang. Namun, jumlah ini belum termasuk pendaftar dari Polri yang berlatar belakang pensiunan.

"Nah, ini yang belum dihitung, yang pensiun berapa. Pokoknya dari Polri yang masih aktif dan mendaftar, ada sembilan," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih menambahkan, untuk jaksa, ada lima orang yang mendaftar. Sementara dari unsur hakim, ada delapan orang dan yang berlatar belakang advokat sebanyak 53 orang.

Baca juga: Cari Sosok Berkualitas, Ini Langkah Pansel Calon Pimpinan KPK

Di luar itu, ada pula yang berprofesi sebagai dosen, wakil bupati, pegawai negeri sipil, oditur (jaksa di peradilan militer) dan lain-lain.

Pansel juga menegaskan tidak ada perpanjangan waktu pendaftaran capim KPK. Pendaftaran secara fisik sudah ditutup sejak pukul 13.00 WIB. Namun, pendaftaran via online masih dibuka hingga hari ini pukul 24.00 WIB.

 

Kompas TV Pansel KPK menggandeng BNPT dan BIN untuk menelurusi rekam jejak calon pimpinan KPK. Lalu apa maksud Pansel KPK menggandeng BNPT dan BIN dalam seleksi Capim? KompasTV akan mengulasnya bersama anggota panitia seleksi calon pimpinan KPK Hendardi yang telah tergabung lewat sambungan satelit.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com