Ketua BPK Yakin Politisi yang jadi Anggota BPK Tetap Bekerja Profesional

Kompas.com - 04/07/2019, 11:50 WIB
Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara usai bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/4/2018). KOMPAS.com/IhsanuddinKetua BPK Moermahadi Soerja Djanegara usai bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/4/2018).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) Moermahadi Soerja Djanegara tak mempermasalahkan banyaknya politikus yang ramai-ramai mendaftar sebagai calon anggota BPK 2019-2024.

Ia meyakini, para politikus itu, apabila nantinya terpilih, akan tetap bisa bekerja dengan baik dan profesional.

"Ketika terpilih menjadi anggota BPK politisi itu harus melepaskan keanggotaan di partai politik," kata Moermahadi kepada Kompas.com, Kamis (4/7/2019).

Baca juga: Ketua BPK: UU Tak Melarang, Politisi Berhak Mendaftar Anggota BPK

Moermahadi menjelaskan, kepemimpinan di BPK bersifat kolektif kolegial. Artinya keputusan dan kebijakan diambil berdasarkan kesepakatan sembilan orang Anggota BPK.

"Jadi, walaupun beberapa Anggota BPK merupakan bekas politisi, tetapi tidak hanya berasal dari satu partai politik sehingga ada proses check and balances di dalamya," kata dia.

Ia juga menegaskan, sudah ada aturan yang membatasi agar para Anggota BPK tak menyalahgunakan kewenangannya.

Baca juga: Saat Caleg Gagal Ramai-ramai Daftar jadi Anggota BPK...

Dalam peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik BPK, Anggota BPK dilarang untuk menunjukkan keberpihakan dan dukungan kepada kegiatan-kegiatan politik praktis, menghindari terjadinya benturan kepentingan, menunjukkan sikap kemandiriian dalam pengambilan keputusan, dan dilarang melakukan kegiatan yang dapat menguntungkan kelompoknya dengan memanfaatkan status dan kedudukannya baik langsung maupun tidak langsung.

"Hal ini membuktikan bahwa jika sudah menjadai Anggota BPK, para Anggota yang berasal dari partai politik secara otomatis harus melepaskan diri dari keanggotaan di parpol. Jika melanggar akan mendapatkan sanksi tegas dari Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE)," kata dia.

Baca juga: Bos Lion Air hingga Mantan Dirut BEI Daftar Jadi Anggota BPK

Moermahadi mengatakan, tiga orang Anggota MKKE berasal dari eksternal BPK yang independen yang dikenal punya reputasi baik. Keputusan MKKE tidak dapat diganggu gugat bahkan oleh para anggota BPK di sidang Badan sekalipun.

Catatan kompas.com, dari 64 pendaftar calon anggota BPK, setidaknya ada 10 nama caleg yang gagal mendapat kursi ke Senayan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 4 Maret: 1.100.228 Nakses Sudah Divaksinasi Dosis Kedua, 2.286.123 Dosis Pertama

UPDATE 4 Maret: 1.100.228 Nakses Sudah Divaksinasi Dosis Kedua, 2.286.123 Dosis Pertama

Nasional
Wapres Minta Masyarakat Tak Hindari Vaksinasi Covid-19

Wapres Minta Masyarakat Tak Hindari Vaksinasi Covid-19

Nasional
Kasus Fatwa MA dan Red Notice, Djoko Tjandra Dituntut 4 Tahun Penjara dan Denda Rp 100 Juta

Kasus Fatwa MA dan Red Notice, Djoko Tjandra Dituntut 4 Tahun Penjara dan Denda Rp 100 Juta

Nasional
UPDATE 4 Maret: Tambah 176, Total Pasien Covid-19 Meninggal 36.897 Orang

UPDATE 4 Maret: Tambah 176, Total Pasien Covid-19 Meninggal 36.897 Orang

Nasional
Kemenkes: Pasien yang Terpapar Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Sudah Sehat

Kemenkes: Pasien yang Terpapar Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Sudah Sehat

Nasional
Pemerintah Pastikan Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Virus Corona B.1.1.7

Pemerintah Pastikan Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Virus Corona B.1.1.7

Nasional
UPDATE: Tambah 6.440 Orang, Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.176.356

UPDATE: Tambah 6.440 Orang, Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.176.356

Nasional
Kirim Surat Terbuka ke Jokowi, Pekerja Seni Ingin Dipercaya Pemerintah

Kirim Surat Terbuka ke Jokowi, Pekerja Seni Ingin Dipercaya Pemerintah

Nasional
UPDATE: Bertambah 7.264, Kasus Covid-19 Indonesia Mencapai 1.361.098

UPDATE: Bertambah 7.264, Kasus Covid-19 Indonesia Mencapai 1.361.098

Nasional
Ketua Komisi II: Rencana Revisi UU Pemilu Bagian Penyempurnaan Sistem Politik dan Demokrasi

Ketua Komisi II: Rencana Revisi UU Pemilu Bagian Penyempurnaan Sistem Politik dan Demokrasi

Nasional
Pernyataan Jokowi tentang Benci Produk Asing Dinilai Bisa Jadi Blunder

Pernyataan Jokowi tentang Benci Produk Asing Dinilai Bisa Jadi Blunder

Nasional
KPU Sebut Sudah Klarifikasi Kewarganegaraan Bupati Sabu Raijua Terpilih ke Disdukcapil

KPU Sebut Sudah Klarifikasi Kewarganegaraan Bupati Sabu Raijua Terpilih ke Disdukcapil

Nasional
Jokowi: Perguruan Tinggi Harus Fungsikan Diri sebagai Menara Air

Jokowi: Perguruan Tinggi Harus Fungsikan Diri sebagai Menara Air

Nasional
KY Kunjungi KPK Bahas Kerja Sama dan Dukungan Perekrutan Hakim

KY Kunjungi KPK Bahas Kerja Sama dan Dukungan Perekrutan Hakim

Nasional
Imigrasi Cegah 2 ASN Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap Pajak

Imigrasi Cegah 2 ASN Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap Pajak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X