Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hoaks atau Fakta Sepekan, Kakek Sugiono Disebut Profesor hingga Kondisi Risma

Kompas.com - 29/06/2019, 07:22 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

Dalam pesan, disebutkan bahwa Nila ditangani oleh Mayjen TNI dr Terawan Agus Putranto selaku Kepala RSPAD.

Atas kabar tersebut, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Kementerian Kesehatan Widyawati mengungkapkan bahwa Nila tidak sedang menjalani pengobatan.

"Ibu Menteri Kesehatan (Menkes) dalam kondisi prima dan tidak menjalani terapi apa pun," ujar Widyawati kepada Kompas.com pada Kamis (27/6/2019).

Faktanya, pada Rabu (26/6/2019) Nila tengah berada di Tokyo, Jepang mengunjungi Panti Izumien Eldery Care dan Sakuraen Elderly Care.

Dalam kesempatan itu, Nila menemui 19 perawat lulusan Indonesia yang bekerja di Jepang sebagai caregiver.

Selain itu, Widyawati mengimbau masyarakat untuk lebih hati-hati atas segala jenis informasi yang diterima dan tidak menyebarkan hoaks tersebut.

Baca juga: [HOAKS] Menkes Jalani Terapi DSA di RSPAD Gatot Soebroto

7. Ada Mafia Jual-Beli Darah Hasil Donor

Kabar mengenai jual-beli darah hasil donor dengan harga mahal menjadi viral di media sosial Facebook pada Rabu (23/6/2019).

Post tersebut, dilengkapi dengan foto ilustrasi seseorang melakukan donor darah dan dibubuhkan kutipan berbunyi: "Disaat Kita Donor Darah dengan Sukarela dan Gratis, Lantas Kenapa Darah Kita Diperjualbelikan dengan Mahal".

Hingga Kamis (27/6/2019) siang, unggahan itu telah dibagikan sebanyak lebih dari 1.000 kali oleh pengguna Facebook lainnya.

Menyikapi hal itu, Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia (PMI) Bidang Unit Transfusi Darah dan Rumah Sakit Linda Lukitasari mengungkapkan bahwa pihaknya sama sekali tidak pernah melakukan praktik jual-beli darah.

"Untuk pelayanan darah tidak ada mafia atau jual-beli darah. Tapi ada sesuai peraturan pemerintah yang disebut Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD)," ujar Linda kepada Kompas.com pada Kamis (27/6/2019).

BPPD merupakan biaya operasional yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan darah agar terbebas dari infeksi menular.

Linda mengungkapkan bahwa BPPD menetapkan biaya per satu kantong darah sebesar Rp 360.000.

Selain itu, biaya BPPD ditanggung oleh pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Atas beredarnya kabar ini, Linda mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap suatu informasi yang belum jelas kebenarannya.

Baca juga: [KLARIFIKASI] Ada Mafia Lakukan Jual-Beli Darah Hasil Donor

8. Kondisi Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dalam pekan ini dikabarkan jatuh sakit dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Soetomo Surabaya.

Atas kabar tersebut, muncul spekulasi yang menyebutkan bahwa Risma dalam kondisi kritis dan tidak sadarkan diri.

Adapun, kabar tersebut tersebar melalui aplikasi pesan WhatsApp pada Rabu (26/6/2019) malam.

Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Humas Pemkot Suabaya, M Fikser membantah informasi simpang siur yang tersebar di media sosial mengenai kondisi Risma yang memburuk.

"Tidak benar, itu hoaks. Keadaan Ibu (Risma) baik. Bahwa Bu Risma dalam keadaan tak sadarkan diri dan drop, itu tidak benar. Kami di sini sampai malam kok, sampai pukul 02.00 WIB dini hari, enggak ada apa-apa,” ujar Fikser saat dihubungi Kompas.com pada Kamis (27/6/2019).

Fikser mengatakan bahwa Risma sempat tidak sadarkan diri karena pengaruh obat bius agar Risma bisa beristirahat total.

Namun, setelah pengaruh obat bius tersebut hilang, Risma kembali tersadarkan diri dan merespons.

Menyikapi banyaknya kabar bohong yang beredar di media sosial tentang Risma, Fikser mengatakan agar masyarakat lebih baik memberikan doa untuk kesembuhan Risma.

Baca juga: [KLARIFIKASI] Kondisi Kesehatan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

HOAKS ATAU FAKTA?

Jika Anda mengetahui ada berita viral yang hoaks atau fakta, silakan klik tombol laporkan hoaks di bawah ini

closeLaporkan Hoaks checkCek Fakta Lain
Berkat konsistensinya, Kompas.com menjadi salah satu dari 49 Lembaga di seluruh dunia yang mendapatkan sertifikasi dari jaringan internasional penguji fakta (IFCN - International Fact-Checking Network). Jika pembaca menemukan Kompas.com melanggar Kode Prinsip IFCN, pembaca dapat menginformasikannya kepada IFCN melalui tombol di bawah ini.
Laporkan
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com