Pasca-putusan MK, Elite Diharapkan Wujudkan Rekonsiliasi Bangsa

Kompas.com - 28/06/2019, 10:33 WIB
Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Joko Widodo (kedua dari kiri)-Maaruf Amin (kiri) dan nomor urut 2 Prabowo Subianto (kedua dari kanan)-Sandiaga Uno pada Deklarasi Kampanye Damai dan Berintegritas di Kawasan Monas, Jakarta, Minggu (23/9/2018). Deklarasi tersebut bertujuan untuk memerangi hoaks, ujaran kebencian dan politisasi SARA agar terciptanya suasana damai selama penyelenggaraan Pilpres 2019. MAULANA MAHARDHIKAPasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Joko Widodo (kedua dari kiri)-Maaruf Amin (kiri) dan nomor urut 2 Prabowo Subianto (kedua dari kanan)-Sandiaga Uno pada Deklarasi Kampanye Damai dan Berintegritas di Kawasan Monas, Jakarta, Minggu (23/9/2018). Deklarasi tersebut bertujuan untuk memerangi hoaks, ujaran kebencian dan politisasi SARA agar terciptanya suasana damai selama penyelenggaraan Pilpres 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) Titi Anggraini berharap seluruh elite politik mampu mewujudkan rekonsiliasi bangsa dengan sungguh-sungguh.

Hal itu mengingat Mahkamah Konstitusi ( MK) telah memutus sengketa hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2019, Kamis (27/6/2019) malam.

"Seluruh elite diharapkan betul-betul mampu mewujudkan agenda rekonsiliasi bangsa, baik sosial maupun politik. Kontestasi pemilu Presiden sudah tuntas," kata Titi dalam keterangan pers, Jumat (28/6/2019).

Baca juga: BPN: Tak Perlu Rekonsiliasi, Prabowo Terbuka Silaturahim dengan Jokowi


Rekonsiliasi, kata Titi, difokuskan untuk memulihkan berbagai gesekan masyarakat akibat perbedaan pilihan politik pada Pilpres 2019. Ia mengingatkan, agenda rekonsiliasi tak diartikan sempit sebagai ajang bagi-bagi kekuasaan.

"Agenda rekonsialisasi cukup dimaknai proses penghentian pertikaian dan ketegangan sosial di tengah masyarakat yang ditandai ketulusan elite untuk legawa menerima hasil pemilu dan mengakui keterpilihan paslon yang ditetapkan KPU," katanya.

Di sisi lain, elite diharapkan mengajak masyarakat bergeser dari persoalan Pilpres 2019 untuk fokus mengawasi kinerja eksekutif dan legislatif terpilih di masa mendatang.

"Terhadap praktik politik, pemerintahan terpilih nanti tetap memerlukan kelompok pengawas dan penyeimbang yang produktif dan konstruktif, sebagaimana fungsi check and balances dalam sistem presidensial," kata dia.

Baca juga: PDI-P: Rekonsiliasi Bukan Bagi-bagi Jabatan di Kabinet

Sebelumnya MK telah menolak seluruh gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 yang diajukan pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Menurut Mahkamah, permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin akan memimpin Indonesia periode 2019-2024.

Putusan itu dibacakan Anwar Usman selaku Ketua MK yang memimpin sidang di Gedung MK, Jakarta, Kamis silam.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X