Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jaksa KPK Singgung Penggunaan Kata "Cocok" oleh Menag Lukman Terkait Haris Hasanuddin

Kompas.com - 26/06/2019, 17:57 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wawan Yunarwanto mempertanyakan salah satu keterangan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

Merujuk pada BAP, Jaksa Wawan mengatakan, dalam suatu pertemuan dengan Ketua Panitia Seleksi dan Ketua Panitia Pelaksana Seleksi Jabatan Kemenag, Lukman menyampaikan merasa cocok dengan Haris Hasanuddin untuk menjadi Kakanwil Kemenag Jawa Timur.

"Karena dia sudah menjabat Plt Kakanwil Jawa Timur. Saya juga pernah menyampaikan ini masalah pilihan pihak pengguna karena saya tahu orang itu mampu maka saya memilih dia'. Ini keterangan Saudara di-BAP," kata jaksa Wawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Baca juga: Ditanya soal Jual Beli Jabatan di Kemenag, Ini Jawaban Menteri Lukman

Menurut Lukman, konteks pembicaraan itu adalah Ketua Pansel meminta masukan darinya terkait 4 nama yang diseleksi.

Lalu, Lukman menjawab dari keempat nama, yang ia kenal adalah Haris. Sementara tiga nama lainnya tidak ia kenal.

Sejak Oktober 2018, kata Lukman, Haris sudah menjadi Plt Kakanwil Kemenag Jawa Timur. Ia juga beberapa kali berinteraksi dengan Haris saat berkunjung ke Jawa Timur.

"Kalau kenal oke lah, tapi ini kan cocok, Pak. Dari empat orang itu 'Saya hanya cocok'. Jadi pemahaman kenal dan cocok kan beda. Bahasa yang Saudara sampaikan berbeda, cocok bukan kenal. Kalau cocok kan sudah ada semacam click kepada Haris," ujar jaksa Wawan menanggapi jawaban Lukman.

Baca juga: Cerita Menag Lukman soal Uang Rp 10 Juta dari Haris yang Tak Segera Dikembalikan Ajudan

Sementara, Lukman mengatakan bahwa istilah "cocok" itu dalam konteks ia mengenal Haris.

Oleh karena itu, ia meminta untuk melihat penggunaan kata cocok itu secara kontekstual. Penggunaan kata itu lantaran dirinya dimintai tanggapan terkait empat nama itu.

"Apakah ini bukan bentuk intervensi, Pak, kepada Pansel?" tanya jaksa Wawan.

Politisi PPP itu memandang pernyataannya bukan bentuk intervensi. Ia sadar bahwa bukan kewenangan dirinya untuk menyeleksi apalagi menentukan siapa yang harus diloloskan.

Sebab, seluruh kewenangan ada di Pansel. Lukman menilai kata cocok itu tidak layak ditafsirkan sebagai bentuk intervensi.

"Karena bahasanya cocok disampaikan di depan Pansel dan Pansel mengandung pemahaman bahwa ketika tidak diakomodir keinginan pengguna dalam artian Saudara, akan berimbas pada seleksi ulang, karena Saudara menyampaikan yang cocok adalah ini. Jadi saya tanya ketika Saudara menyampaikan itu bukan dalam bentuk intervensi kepada Pansel?" tanya jaksa Wawan kembali.

Baca juga: Saksi Mengaku Diperintah Haris Hasanuddin Kumpulkan Uang untuk Rombongan Menag Lukman

Lukman lantas menyinggung kiprahnya sejak di lembaga swadaya masyarakat, menjadi politisi dan bertugas sebagai pejabat negara.

Menurut dia, hal semacam itu merupakan bagian dari proses diskusi secara egaliter.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com