Saksi Mengaku Diperintah Haris Hasanuddin Kumpulkan Uang untuk Rombongan Menag Lukman

Kompas.com - 26/06/2019, 15:19 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meminta keterangan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Rabu (22/5/2019). DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meminta keterangan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Rabu (22/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bidang Penerangan Agama Islam Zakat dan Wakaf Kanwil Kementerian Agama ( Kemenag) Jawa Timur, Zuhri, mengaku diperintah Kakanwil Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin, mengumpulkan uang untuk diberikan ke rombongan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Menurut Zuhri, saat itu Lukman berangkat ke Jawa Timur bersama Sekjen Kemenag Nur Kholis Setiawan serta rombongan lainnya.

"Ya itu memang pas waktu mau melaksanakan Rakorpim di tingkat Kanwil, kami tahu-tahu dipanggil atau diminta Pak Haris. Mas saya minta tolong nanti teman-teman kalau ada yang titip uang, dibantu saya," kata Zuhri menirukan pesan Haris saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun menanyakan secara spesifik siapa teman-teman yang dimaksud Zuhri. Zuhri menjawab hal itu merujuk kepada para Kepala Kantor Wilayah Kemenag se-Jawa Timur. Mereka mengumpulkan uang dengan kisaran Rp 500.000, Rp 1 juta, dan Rp 2 juta.

Baca juga: Saat Saksi dan Haris Hasanuddin Singgung Uang Tambahan untuk Menag di Luar Honor

"Keperluannya saya kurang tahu karena saya sebatas untuk mengumpulkan pertama siapkan antara Rp 40 sampai Rp 50 juta. Ya sudah saya hitung, inginnya enggak saya hitung. Saya hitung, saya kumpulkan," kata dia.

Menurut dia, Haris mengatakan pemberian itu untuk menyambut kedatangan Lukman beserta rombongan.

"Katanya karena sebagai orang agak ketimuran menyambut kedatangan bapak dan krunya. Kadang polisi yang harus mengawal juga kadang minta juga. Di anggaran (kegiatan) itu enggak ada, barangkali ini yang perlu pemikiran untuk Pimpinan itu," kata dia.

Jaksa KPK pun mengonfirmasi berita acara pemeriksaan (BAP) Zuhri yang pada intinya ia diperintah Haris mengumpulkan uang untuk menambah uang transportasi Lukman, Nur Kholis serta rombongan yang sedang berkunjung ke Jawa Timur.

"Saya pernah dipanggil oleh Haris yang menyampaikan kepada saya bahwa bila ada teman-teman kepala Kemenag kabupaten, kota memberikan, tolong diterima. Saya menanyakan itu uang apa, itu untuk penambahan uang operasi dan kedatangan tambahan Pak Menteri dan Pak Sekjen'. Betul ya?" tanya jaksa KPK mengonfirmasi BAP Zuhri tersebut.

"Iya betul," jawab Zuhri.

Baca juga: Menag: Saya Sudah Minta Ajudan Kembalikan Uang Tersebut ke Haris

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Jawa Timur Alami Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi | PTUN Putus Presiden dan Menkominfo Bersalah

[POPULER NASIONAL] Jawa Timur Alami Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi | PTUN Putus Presiden dan Menkominfo Bersalah

Nasional
Saat Presiden RI Divonis Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua

Saat Presiden RI Divonis Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua

Nasional
Tiga Mantan Petinggi Jiwasraya Ini Didakwa Menerima Fasilitas Nonton Konser hingga Karaoke

Tiga Mantan Petinggi Jiwasraya Ini Didakwa Menerima Fasilitas Nonton Konser hingga Karaoke

Nasional
Anggaran Penanganan Covid-19 Membengkak Jadi Rp 677,2 Triliun, Ini Rinciannya

Anggaran Penanganan Covid-19 Membengkak Jadi Rp 677,2 Triliun, Ini Rinciannya

Nasional
Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Nasional
Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Nasional
Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Nasional
Presiden RI Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Presiden RI Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Nasional
Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Nasional
Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Nasional
Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Nasional
Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Nasional
KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X