Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Prabowo-Sandi Pilih Tak Hadiri Sidang Putusan MK

Kompas.com - 25/06/2019, 17:13 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dipastikan tidak akan menghadiri sidang putusan sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi pada Kamis (27/6/2019).

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Andre Rosiade mengatakan, Prabowo-Sandi sengaja tidak hadir agar tak menarik massa untuk datang ke sekitar Gedung MK.

"Kalau dia (Prabowo) datang, bakal datang dong pendukungnya. Enggak datang aja pendukungnya masih ada yang datang. Kalau ada gula, ada semut dong. Datang itu berbondong-bondong pendukungnya kalau mereka datang," kata Andre di Media Center Prabowo-Sandi, di Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Baca juga: Wapres: Kalau Mau Halal Bihalal di Tempat yang Pantas, Bukan di MK

Prabowo sendiri sebelumnya telah menghimbau para pendukung tak perlu datang ke gedung MK selama proses sidang sengketa pilpres berlangsung. Namun, sejumlah pendukung Prabowo dari unsur Persatuan Alumni 212 mengaku akan tetap turun ke jalan saat pembacaan sidang putusan.

Terkait hal itu, Andre mengaku pihaknya tidak bisa melarang masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Namun, ia menegaskan bahwa kehadiran masyarakat di sekitar gedung MK itu bukan atas instruksi Prabowo atau BPN.

Baca juga: Wapres Minta Massa Patuhi Instruksi Prabowo untuk Tak Datangi MK

Menurut dia, Prabowo sendiri hanya akan menonton sidang putusan MK dari kediamannya di Hambalang atau Kertanegara. Ia berharap para pendukung juga bisa melakukan hal serupa.

"Seluruh pendukung diharapkan ada di rumah, nonton dari televisi masing-masing," kata politisi Partai Gerindra ini.

Andre mengatakan, saat ini Prabowo masih berada di Jerman untuk mengurus beberapa hal, termasuk cek kesehatan dan bisnis pribadi. Meski demikian, dia memastikan Ketua Umum Partai Gerindra tersebut akan tiba di Indonesia sebelum pengumuman hasil sidang MK pada Kamis (27/6/2019).

Kompas TV Sejumlah organisasi menyebut akan menggelar unjuk rasa saat Mahkamah Konstitusi menggelar Sidang Pleno Pembacaan Putusan Sengketa Hasil Pilpres 2019. Di antaranya Persaudaraan Alumni 212 dan sejumlah organisasi lainnya. Meski belum mendapatkan surat pemberitahuan untuk melakukan aksi dari sejumlah ormas, Polri mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan mobilisasi massa. Soal larangan aksi di depan gedung Mahkamah Konstitusi saat pembacaan putusan sengketa pilpres ini juga disampaikan Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi. Pasalnya aksi massa bukanlah instruksi dari Prabowo Subianto. Tim hukum TKN Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Taufik Basari juga mengapresiasi komitmen BPN untuk tidak melakukan mobilitas massa. Pasalnya seluruh proses persidangan yang terjadi dan apapun putusan yang akan dibacakan telah sesuai dengan jalur konstitusional yang diamanahkan undang-undang dan harus dihormati semua pihak. #SidangSengketaPilpres #MahkamahKonstitusi #UnjukRasaOrmas
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Nasional
Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Nasional
Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Nasional
Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

Nasional
Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com