Luhut Sebut Jokowi Ingin Bertemu dan Rekonsiliasi dengan Prabowo

Kompas.com - 25/06/2019, 13:02 WIB
Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (kedua kiri) dan Maruf Amin (kiri) serta pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto (kedua kanan) dan Sandiaga Uno (kanan) bersiap mengikuti debat kelima Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4/2019). Debat kelima tersebut mengangkat tema Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, Keuangan dan Investasi serta Perdagangan dan Industri. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/hp. WAHYU PUTRO APasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (kedua kiri) dan Maruf Amin (kiri) serta pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto (kedua kanan) dan Sandiaga Uno (kanan) bersiap mengikuti debat kelima Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4/2019). Debat kelima tersebut mengangkat tema Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, Keuangan dan Investasi serta Perdagangan dan Industri. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, calon presiden petahana Joko Widodo sangat ingin bertemu dan rekonsiliasi dengan pesaingnya pada Pilpres lalu, Prabowo Subianto.

Ia mengatakan, jika Mahkamah Konstitusi menolak gugatan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Jokowi akan menyampaikan pidato sebagai presiden terpilih dan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk membangun negara.

"Sangat (ingin rekonsiliasi). Nanti dengar saja pidato presiden setelah pengumuman. Insya Allah semua baik-baik, tentu nanti presiden akan menyampaikan pidato sebagai presiden terpilih. Insya Allah akan mengajak supaya kita ramai-ramai membangun negara kita ini," kata Luhut saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Baca juga: TKN Jalin Komunikasi dengan Gerindra, Upayakan Pertemuan Jokowi dan Prabowo

Luhut mengatakan, sangat mungkin Jokowi mengutus seseorang untuk menyesuaikan jadwal bertemu Prabowo.

Selain itu, menurut Luhut, Jokowi bisa saja datang ke rumah Prabowo seperti pada tahun 2014 yang lalu.

"Ya bisa saja terjadi begitu. Tidak ada yang tidak mungkin. Jokowi kan orang humble. Dia orang yang sangat bersahaja," ujarnya.

Baca juga: Politisi Demokrat: Kalau Pak Jokowi Meminta, Kami Siap Dukung

Selanjutnya, saat ditanya koalisi pemerintah akan terbuka menerima partai-partai oposisi untuk bergabung.

Luhut mengatakan, Jokowi yang bisa memutuskan hal itu. Luhut yakin tidak menutup kemungkinan partai oposisi akan bergabung dengan koalisi pemerintah.

"Kalau itu sih saya kira tanya presiden ya. Tapi pada dasarnya tidak menutup kemungkinan-kemungkinan itu terjadi," pungkasnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Suap Proyek PUPR, KPK Panggil Politikus PKB

Kasus Suap Proyek PUPR, KPK Panggil Politikus PKB

Nasional
Soal Maju jadi Calon Ketum Golkar, Bamsoet Klaim Kantongi 367 Suara

Soal Maju jadi Calon Ketum Golkar, Bamsoet Klaim Kantongi 367 Suara

Nasional
Tjahjo Kumolo Teken Surat Edaran Penyederhanaan Eselon III, IV dan V

Tjahjo Kumolo Teken Surat Edaran Penyederhanaan Eselon III, IV dan V

Nasional
Anak Yasonna Laoly Penuhi Pangilan KPK

Anak Yasonna Laoly Penuhi Pangilan KPK

Nasional
KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus Proyek IPDN

KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus Proyek IPDN

Nasional
Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Nasional
Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Nasional
KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

Nasional
Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Nasional
Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Nasional
Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Nasional
Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Nasional
Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Nasional
Polri Terbitkan Telegram: Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Gaya Hidup Hedonis

Polri Terbitkan Telegram: Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Gaya Hidup Hedonis

Nasional
KPK Resmi Ajukan Kasasi atas Putusan Bebas Sofyan Basir

KPK Resmi Ajukan Kasasi atas Putusan Bebas Sofyan Basir

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X