Kompas.com - 25/06/2019, 07:55 WIB
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan bahwa perwira tinggi yang akan mengikuti proses seleksi sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tak perlu mengundurkan diri.

Dedi menuturkan, Polri memiliki aturan terkait anggota yang ditempatkan di kementerian/lembaga lain.

"Bahwa Perkap (Peraturan Kapolri) tentang penugasan khusus bagi anggota Polri yang masih aktif. Di situ ada 11 kementerian lembaga, salah satunya adalah KPK," kata Dedi di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (24/6/2019).

Dedi mengatakan, bahwa pati Polri yang ditugaskan di kementerian lain tetap menggunakan status anggota Kepolisiannya.

Hanya saja, pati tersebut tak lagi mendapat jabatan dalam internal Polri. Selain itu, mereka juga tidak akan mendapat tunjangan dari Polri.

"Ya gaji pokok. Cuma hak-hak, tunjangan, dan sebagainya, tidak dapat. Sama dengan yang kita pekerjakan di kementerian/lembaga," ujarnya.

Lain halnya ketika pati tersebut mengajukan pensiun dini. Jika pengajuannya memenuhi syarat, Polri akan melakukan pemberhentian dengan hormat.

Desakan bahwa pati Polri yang mendaftar sebagai capim KPK datang dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Mereka khawatir adanya konflik kepentingan dengan institusi asal.

Namun, Dedi menegaskan bahwa anggota Polri bekerja secara profesional sesuai aturan lembaga ia ditempatkan.

Baca juga: ICW Ingatkan Perwira Polri Harus Mundur saat Daftar Calon Pimpinan KPK

"Kalau dari Polri tetap, bekerja and secara profesional. Tetap dia bekerja secara regulasi, aturan dan etika, profesi yang ada di lembaga itu. Lembaga dimana ia bekerja," ungkap dia.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR Ingatkan Pertaminan soal Kebijakan Baru Beli Pertalite-Solar: Tidak Semua Warga Punya HP

DPR Ingatkan Pertaminan soal Kebijakan Baru Beli Pertalite-Solar: Tidak Semua Warga Punya HP

Nasional
Mahfud Sebut Kebutuhan ASN DOB Papua Dipenuhi dari Tenaga Honorer dan CPNS Provinsi Induk

Mahfud Sebut Kebutuhan ASN DOB Papua Dipenuhi dari Tenaga Honorer dan CPNS Provinsi Induk

Nasional
Profil Yandri Susanto Pengganti Zulkifli Hasan sebagai Wakil Ketua MPR

Profil Yandri Susanto Pengganti Zulkifli Hasan sebagai Wakil Ketua MPR

Nasional
Jokowi Bahas Dampak Perang Ukraina dalam 9 Pertemuan Bilateral di KTT G7

Jokowi Bahas Dampak Perang Ukraina dalam 9 Pertemuan Bilateral di KTT G7

Nasional
DPR Janji Dengar Aspirasi BEM UI yang Akan Tuntut Transparansi RKUHP Siang Ini

DPR Janji Dengar Aspirasi BEM UI yang Akan Tuntut Transparansi RKUHP Siang Ini

Nasional
Dugaan Pelanggaran Lili Pintuli Terkait Tiket MotoGP Dilanjutkan ke Sidang Etik

Dugaan Pelanggaran Lili Pintuli Terkait Tiket MotoGP Dilanjutkan ke Sidang Etik

Nasional
Beragam Alasan Pemerintah Tolak Buka Draf Terbaru RUU KUHP

Beragam Alasan Pemerintah Tolak Buka Draf Terbaru RUU KUHP

Nasional
PAN Segera Kirim SK ke Bamsoet soal Yandri Gantikan Zulhas

PAN Segera Kirim SK ke Bamsoet soal Yandri Gantikan Zulhas

Nasional
Ma'ruf Amin Pimpin Rapat di MUI, Salah Satu Agendanya Bahas Respons Terkait Wabah PMK

Ma'ruf Amin Pimpin Rapat di MUI, Salah Satu Agendanya Bahas Respons Terkait Wabah PMK

Nasional
KPK Geledah Apartemen Mardani Maming di Jakarta

KPK Geledah Apartemen Mardani Maming di Jakarta

Nasional
PAN Pilih Yandri Susanto Gantikan Zulhas sebagai Wakil Ketua MPR

PAN Pilih Yandri Susanto Gantikan Zulhas sebagai Wakil Ketua MPR

Nasional
Usai Hadiri KTT G7, Jokowi Segera Kunjungi Ukraina Lewat Polandia

Usai Hadiri KTT G7, Jokowi Segera Kunjungi Ukraina Lewat Polandia

Nasional
Dituntut 8 Tahun Penjara, Adam Deni Jalani Sidang Putusan Hari Ini

Dituntut 8 Tahun Penjara, Adam Deni Jalani Sidang Putusan Hari Ini

Nasional
Gotong Royong Meretas Ketertinggalan di Dusun Aik Mual

Gotong Royong Meretas Ketertinggalan di Dusun Aik Mual

Nasional
Pimpinan Komisi IX Sebut Perlu Ada Riset soal Ganja

Pimpinan Komisi IX Sebut Perlu Ada Riset soal Ganja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.