Pemerintah Sebut Pelabuhan Patimban akan Dikelola Swasta Jepang-Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Maritim Luhut Binsar Panjaitan memastikan Pelabuhan Patimban akan dioperasikan oleh swasta murni, bukan oleh BUMN.

"Patimban sudah enggak ada masalah ya. Yang jelas itu (akan dioperasionalkan oleh) swasta murni. Tidak mau lagi ada Pelindo atau BUMN," ujar Luhut saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Senin (25/6/2019).

Menurut Luhut, sudah ada swasta dari dalam negeri dan Jepang yang tertarik untuk menjadi operator pelabuhan tersebut.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi diwawancarai secara terpisah menegaskan, pihaknya akan membuka tender untuk menentukan siapa yang menjadi operator pelabuhan.

Baca juga: Menhub Targetkan Pelabuhan Patimban Beroperasi Pertengahan Tahun Depan

Sejauh ini, terdapat sekitar 10 perusahaan swasta yang berminat bertarung di dalam tender.

Luhut menambahkan, keputusan bahwa pelabuhan itu akan dioperasionalkan swasta diharapkan merangsang perbaikan pelayanan di pelabuhan lain di Indonesia. Di antaranya Pelabuhan Tanjung Priok.

"Biar ada bersaing nanti antara Priok dengan Patimban. Juga biar ketahuan nanti ya, mana yang efisien, mana yang enggak efisien," ujar Luhut.

Mengenai berapa lama pihak swasta itu mendapatkan konsesi, Luhut belum dapat mengungkapkannya. Namun, Menteri Budi mengatakan, kemungkinan konsesi yang diberikan selama 20 tahun.

"Mestinya, logikanya, karena dia tidak investasi, paling lama (mendapatkan konsesi) 20 tahun. Karena yang investasi kan pemerintah, bukan dia," ujar Budi.

Baca juga: Kemenhub Gandeng PLN untuk Pasok Listrik di Pelabuhan Patimban

Diketahui, pembangunan Pelabuhan Patimban diperkirakan rampung pertengahan tahun 2020.

Pembangunannya sendiri dilaksanakan dalam 3 (tiga) Tahap. Tahap pertama, direncanakan akan dapat melayani 3.5 Juta peti kemas (TEUS) dan 600.000 kendaraan bermotor (CBU).

Tahap kedua, kapasitas pelayanan akan meningkat menjadi 5.5 Juta TEUS. Kemudian, tahap ketiga akan meningkat kembali hingga 7.5 Juta Teus.

Di samping proyek pembangunan pelabuhan oleh Kemenhub tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), juga tengah membangun akses jalan ke wilayah itu.