Pemerintah Sebut Pelabuhan Patimban akan Dikelola Swasta Jepang-Indonesia

Kompas.com - 24/06/2019, 18:21 WIB
Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. TRIBUNJATIM.com/SOFYAN ARIF CANDRA SAKTIMenko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Maritim Luhut Binsar Panjaitan memastikan Pelabuhan Patimban akan dioperasikan oleh swasta murni, bukan oleh BUMN.

"Patimban sudah enggak ada masalah ya. Yang jelas itu (akan dioperasionalkan oleh) swasta murni. Tidak mau lagi ada Pelindo atau BUMN," ujar Luhut saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Senin (25/6/2019).

Menurut Luhut, sudah ada swasta dari dalam negeri dan Jepang yang tertarik untuk menjadi operator pelabuhan tersebut.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi diwawancarai secara terpisah menegaskan, pihaknya akan membuka tender untuk menentukan siapa yang menjadi operator pelabuhan.


Baca juga: Menhub Targetkan Pelabuhan Patimban Beroperasi Pertengahan Tahun Depan

Sejauh ini, terdapat sekitar 10 perusahaan swasta yang berminat bertarung di dalam tender.

Luhut menambahkan, keputusan bahwa pelabuhan itu akan dioperasionalkan swasta diharapkan merangsang perbaikan pelayanan di pelabuhan lain di Indonesia. Di antaranya Pelabuhan Tanjung Priok.

"Biar ada bersaing nanti antara Priok dengan Patimban. Juga biar ketahuan nanti ya, mana yang efisien, mana yang enggak efisien," ujar Luhut.

Mengenai berapa lama pihak swasta itu mendapatkan konsesi, Luhut belum dapat mengungkapkannya. Namun, Menteri Budi mengatakan, kemungkinan konsesi yang diberikan selama 20 tahun.

"Mestinya, logikanya, karena dia tidak investasi, paling lama (mendapatkan konsesi) 20 tahun. Karena yang investasi kan pemerintah, bukan dia," ujar Budi.

Baca juga: Kemenhub Gandeng PLN untuk Pasok Listrik di Pelabuhan Patimban

Diketahui, pembangunan Pelabuhan Patimban diperkirakan rampung pertengahan tahun 2020.

Pembangunannya sendiri dilaksanakan dalam 3 (tiga) Tahap. Tahap pertama, direncanakan akan dapat melayani 3.5 Juta peti kemas (TEUS) dan 600.000 kendaraan bermotor (CBU).

Tahap kedua, kapasitas pelayanan akan meningkat menjadi 5.5 Juta TEUS. Kemudian, tahap ketiga akan meningkat kembali hingga 7.5 Juta Teus.

Di samping proyek pembangunan pelabuhan oleh Kemenhub tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), juga tengah membangun akses jalan ke wilayah itu.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komplain Apartemennya Disita Terkait Kasus Jiwasraya, 2 Orang Ini Diperiksa Kejagung

Komplain Apartemennya Disita Terkait Kasus Jiwasraya, 2 Orang Ini Diperiksa Kejagung

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga, PPP Tak Sepakat Pidana Bagi Pendonor Sperma dan Sel Telur

RUU Ketahanan Keluarga, PPP Tak Sepakat Pidana Bagi Pendonor Sperma dan Sel Telur

Nasional
Saat Kalla Beri Tahu Emil Dardak Seni Jadi Orang Nomor Dua...

Saat Kalla Beri Tahu Emil Dardak Seni Jadi Orang Nomor Dua...

Nasional
Polri Sebut Usulan Mahfud soal Polsek Tak Perlu Sidik Kasus Perlu Didiskusikan

Polri Sebut Usulan Mahfud soal Polsek Tak Perlu Sidik Kasus Perlu Didiskusikan

Nasional
Mahfud MD Pastikan Kejagung Tindaklanjuti Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai

Mahfud MD Pastikan Kejagung Tindaklanjuti Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai

Nasional
Menpora Ingatkan Suporter Bersiap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Menpora Ingatkan Suporter Bersiap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Nasional
Politisi Demokrat: Sudah Jelas Yasonna Melakukan Pembohongan Publik

Politisi Demokrat: Sudah Jelas Yasonna Melakukan Pembohongan Publik

Nasional
Nurhadi jadi Buron KPK, Polri Persilakan Kuasa Hukum dan Keluarga Membantu

Nurhadi jadi Buron KPK, Polri Persilakan Kuasa Hukum dan Keluarga Membantu

Nasional
KPK Ungkap Faktor yang Mempersulit Pencarian Nurhadi dan Harun Masiku

KPK Ungkap Faktor yang Mempersulit Pencarian Nurhadi dan Harun Masiku

Nasional
Mendagri Yakin Pemindahan Ibu Kota Dongkrak Ekonomi Kalimantan

Mendagri Yakin Pemindahan Ibu Kota Dongkrak Ekonomi Kalimantan

Nasional
Periksa Anak Bupati Sidoarjo Nonaktif, KPK Gali Pendanaan Klub Deltras Sidoarjo

Periksa Anak Bupati Sidoarjo Nonaktif, KPK Gali Pendanaan Klub Deltras Sidoarjo

Nasional
Periksa Bupati OKU Selatan, KPK Dalami Aliran Dana Kasus Laboratorium Madrasah

Periksa Bupati OKU Selatan, KPK Dalami Aliran Dana Kasus Laboratorium Madrasah

Nasional
Kritik Anies soal Formula E, Megawati: Monas itu Cagar Budaya

Kritik Anies soal Formula E, Megawati: Monas itu Cagar Budaya

Nasional
'Kalau Pasal 170 Salah Ketik, Masa Bisa Sepanjang Itu...'

"Kalau Pasal 170 Salah Ketik, Masa Bisa Sepanjang Itu..."

Nasional
Tanggapi Usul Mahfud MD, Kabareskrim: Perlu Ada Penegakan Hukum di Daerah Terpencil

Tanggapi Usul Mahfud MD, Kabareskrim: Perlu Ada Penegakan Hukum di Daerah Terpencil

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X