Kompas.com - 24/06/2019, 15:26 WIB
Biro Hukum KPK, Rasamala Aritonang di Seminar publik bertajuk Menelaah pengaturan tindak pidana korupsi dalam RKUHP  di Hotel Century Park, Jakarta, Senin (24/6/2019) KOMPAS.com/HaryantipuspasariBiro Hukum KPK, Rasamala Aritonang di Seminar publik bertajuk Menelaah pengaturan tindak pidana korupsi dalam RKUHP di Hotel Century Park, Jakarta, Senin (24/6/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rasamala Aritonang mengatakan, karakter dalam penegakan hukum yang ada pada Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) lebih lunak dari Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Rasamala mencontohkan, Pasal 76 ayat 1 dalam RKUHP terdapat 14 kriteria yang memungkinkan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara kepada narapidana korupsi.

"Ada 14 kriteria dimana hakim boleh kesampingkan pidana kepada pelaku dibawah 18 tahun, di atas 75 tahun, sudah mengembalikan kerugian negara, pelaku baru pertama kali melakukan dan lain-lain," kata Rasamala dalam seminar publik dengan tema "Menelaah pengaturan tindak pidana korupsi dalam RKUHP" di Hotel Century Park, Jakarta, Senin (24/6/2019).

Baca juga: KPK Sarankan Tindak Pidana Korupsi Tak Diatur RKUHP

Rasamala mengatakan, jika RKUHP tetap disahkan maka aturan tersebut menimbulkan ketidakadilan dalam kasus pidana serius seperti korupsi.

"Tentu pendekatan ini akan jadi sangat tidak fair kalau digunakan dalam rangka menegakkan kasus yang dianggap serius seperti terorisme, korupsi, pelanggaran HAM. Ini akan sulit diterima logis oleh publik," pungkasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Belum Punya Target Terkait Perburuan Aset Obligor Kasus BLBI

Pemerintah Belum Punya Target Terkait Perburuan Aset Obligor Kasus BLBI

Nasional
Luhut: KPK Jangan Jadi Alat Politik dan Kekuasaan

Luhut: KPK Jangan Jadi Alat Politik dan Kekuasaan

Nasional
Polri Ancam Penjarakan Travel Gelap yang Nekat Angkut Penumpang untuk Mudik

Polri Ancam Penjarakan Travel Gelap yang Nekat Angkut Penumpang untuk Mudik

Nasional
[POPULER NASIONAL] Cerita tentang Menteri yang Menangis agar Masuk Kabinet Jokowi | Latar Belakang Seragam Satpam Serupa Polisi

[POPULER NASIONAL] Cerita tentang Menteri yang Menangis agar Masuk Kabinet Jokowi | Latar Belakang Seragam Satpam Serupa Polisi

Nasional
34 Napi Terorisme di Lapas Gunung Sindur Akan Ucapkan Sumpah Setia pada NKRI

34 Napi Terorisme di Lapas Gunung Sindur Akan Ucapkan Sumpah Setia pada NKRI

Nasional
Berpotensi Jadi Game Changer, Ini Rencana Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022

Berpotensi Jadi Game Changer, Ini Rencana Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022

Nasional
Anies Akan Renovasi Ruang Kerja Perangkat Daerah di Balai Kota

Anies Akan Renovasi Ruang Kerja Perangkat Daerah di Balai Kota

Nasional
Dialog dengan Angela Merkel, Jokowi Sebut Kondisi Covid-19 di Indonesia Membaik

Dialog dengan Angela Merkel, Jokowi Sebut Kondisi Covid-19 di Indonesia Membaik

Nasional
Luhut: KPK Ini Super Sakti, tapi...

Luhut: KPK Ini Super Sakti, tapi...

Nasional
Luhut: OTT KPK Tak Seperti yang Diharapkan

Luhut: OTT KPK Tak Seperti yang Diharapkan

Nasional
Komisi VIII DPR Minta Pembelajaran Tatap Muka di Madrasah Disiapkan Matang-matang

Komisi VIII DPR Minta Pembelajaran Tatap Muka di Madrasah Disiapkan Matang-matang

Nasional
AHY Cabut Gugatan terhadap 10 Penggagas KLB Deli Serdang

AHY Cabut Gugatan terhadap 10 Penggagas KLB Deli Serdang

Nasional
BPOM: Vaksin Nusantara Belum Penuhi Syarat, Kemampuan Tingkatkan Antibodinya Belum Meyakinkan

BPOM: Vaksin Nusantara Belum Penuhi Syarat, Kemampuan Tingkatkan Antibodinya Belum Meyakinkan

Nasional
Mengenang Perjalanan Rahmi Hatta Mendampingi Bung Hatta

Mengenang Perjalanan Rahmi Hatta Mendampingi Bung Hatta

Nasional
BPOM Belum Keluarkan Izin Uji Klinis Fase II Vaksin Nusantara, Ini Alasannya

BPOM Belum Keluarkan Izin Uji Klinis Fase II Vaksin Nusantara, Ini Alasannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X