KPK Sarankan Tindak Pidana Korupsi Tak Diatur RKUHP

Kompas.com - 24/06/2019, 14:47 WIB
Biro Hukum KPK, Rasamala Aritonang di Seminar publik bertajuk Menelaah pengaturan tindak pidana korupsi dalam RKUHP  di Hotel Century Park, Jakarta, Senin (24/6/2019) KOMPAS.com/HaryantipuspasariBiro Hukum KPK, Rasamala Aritonang di Seminar publik bertajuk Menelaah pengaturan tindak pidana korupsi dalam RKUHP di Hotel Century Park, Jakarta, Senin (24/6/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum KPK Rasamala Aritonang mengatakan, pihaknya tidak menolak Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( RKUHP) yang tengah dibahas oleh pemerintah dan DPR.

Namun, ia menyarankan agar ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi tak diatur dalam RKUHP.

"KPK tidak dalam posisi menolak RKUHP, KPK minta supaya ketentuan-ketentuan korupsi di dalam RKUHP dikeluarkan. Jadi tetap diatur UU Tipikor sendiri, dikeluarkan (dari RKUHP), tidak perlu masuk RKUHP sehingga RKUHP bisa diselesaikan," kata Rasamala saat ditemui dalam sebuah diskusi di Hotel Century Park, Jakarta, Senin (24/6/2019).

Baca juga: DPR Periode Ini Diminta Tak Khawatir, RKUHP Tetap Legacy Mereka

Rasamala mengatakan, dari aspek politik, KPK sudah menyampaikan permintaannya melalui Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Wiranto agar Presiden Joko Widodo dapat memahami pemisahan undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dari RKUHP.

"Menkopolhukam sampai bertemu presiden untuk menyampaikan aspirasi, point of interest KPK terkait dengan RKUHP ini," ujarnya.

Rasamala menyarankan pada DPR agar tak buru-buru untuk mengesahkan RKUHP karena masih banyak catatan yang perlu diperbaiki.

Baca juga: KUHP Dinilai Tak Beri Definisi Jelas soal Makar

"Kami mengikuti Pembahasan RKUHP sendiri yang banyak catatan yang perlu diperbaiki dan dimasukan," tuturnya.

Lebih lanjut Rasamala mengatakan, kekhawatiran publik terkait pembahasan RKUHP yang tak memihak pemberantasan korupsi tidak bisa dikesampingkan. 

Itu, kata Rasamala, lantaran DPR dinilai masih belum bisa membangun kepercayaan publik, khususnya terkait pemberantasan korupsi.

"Terutama menyangkut pada kami di KPK, terkait dukungan pada pemberantasan korupsi," pungkasnya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Jawa Timur Alami Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi | PTUN Putus Presiden dan Menkominfo Bersalah

[POPULER NASIONAL] Jawa Timur Alami Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi | PTUN Putus Presiden dan Menkominfo Bersalah

Nasional
Saat Presiden RI Divonis Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua

Saat Presiden RI Divonis Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua

Nasional
Tiga Mantan Petinggi Jiwasraya Ini Didakwa Menerima Fasilitas Nonton Konser hingga Karaoke

Tiga Mantan Petinggi Jiwasraya Ini Didakwa Menerima Fasilitas Nonton Konser hingga Karaoke

Nasional
Anggaran Penanganan Covid-19 Membengkak Jadi Rp 677,2 Triliun, Ini Rinciannya

Anggaran Penanganan Covid-19 Membengkak Jadi Rp 677,2 Triliun, Ini Rinciannya

Nasional
Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Nasional
Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Nasional
Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Nasional
Presiden RI Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Presiden RI Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Nasional
Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Nasional
Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Nasional
Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Nasional
Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Nasional
KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X