KPK Sarankan Tindak Pidana Korupsi Tak Diatur RKUHP

Kompas.com - 24/06/2019, 14:47 WIB
Biro Hukum KPK, Rasamala Aritonang di Seminar publik bertajuk Menelaah pengaturan tindak pidana korupsi dalam RKUHP  di Hotel Century Park, Jakarta, Senin (24/6/2019) KOMPAS.com/HaryantipuspasariBiro Hukum KPK, Rasamala Aritonang di Seminar publik bertajuk Menelaah pengaturan tindak pidana korupsi dalam RKUHP di Hotel Century Park, Jakarta, Senin (24/6/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum KPK Rasamala Aritonang mengatakan, pihaknya tidak menolak Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( RKUHP) yang tengah dibahas oleh pemerintah dan DPR.

Namun, ia menyarankan agar ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi tak diatur dalam RKUHP.

"KPK tidak dalam posisi menolak RKUHP, KPK minta supaya ketentuan-ketentuan korupsi di dalam RKUHP dikeluarkan. Jadi tetap diatur UU Tipikor sendiri, dikeluarkan (dari RKUHP), tidak perlu masuk RKUHP sehingga RKUHP bisa diselesaikan," kata Rasamala saat ditemui dalam sebuah diskusi di Hotel Century Park, Jakarta, Senin (24/6/2019).

Baca juga: DPR Periode Ini Diminta Tak Khawatir, RKUHP Tetap Legacy Mereka

Rasamala mengatakan, dari aspek politik, KPK sudah menyampaikan permintaannya melalui Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Wiranto agar Presiden Joko Widodo dapat memahami pemisahan undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dari RKUHP.

"Menkopolhukam sampai bertemu presiden untuk menyampaikan aspirasi, point of interest KPK terkait dengan RKUHP ini," ujarnya.

Rasamala menyarankan pada DPR agar tak buru-buru untuk mengesahkan RKUHP karena masih banyak catatan yang perlu diperbaiki.

Baca juga: KUHP Dinilai Tak Beri Definisi Jelas soal Makar

"Kami mengikuti Pembahasan RKUHP sendiri yang banyak catatan yang perlu diperbaiki dan dimasukan," tuturnya.

Lebih lanjut Rasamala mengatakan, kekhawatiran publik terkait pembahasan RKUHP yang tak memihak pemberantasan korupsi tidak bisa dikesampingkan. 

Itu, kata Rasamala, lantaran DPR dinilai masih belum bisa membangun kepercayaan publik, khususnya terkait pemberantasan korupsi.

"Terutama menyangkut pada kami di KPK, terkait dukungan pada pemberantasan korupsi," pungkasnya.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

Nasional
Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Nasional
Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Nasional
Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Nasional
SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

Nasional
Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

Nasional
KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

Nasional
Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Nasional
MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

Nasional
Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Nasional
Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Nasional
Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Nasional
Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X