Kinerja KPK dalam Penanganan Pencucian Uang Jadi Sorotan Pansel

Kompas.com - 12/06/2019, 12:48 WIB
Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang Universitas Trisakti, Yenti Garnasih dalam diskusi di Jakarta, Minggu (14/8/2016). Ambaranie Nadia K.MPakar Tindak Pidana Pencucian Uang Universitas Trisakti, Yenti Garnasih dalam diskusi di Jakarta, Minggu (14/8/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua tim panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023, Yenti Ganarsih, mengatakan bahwa pihaknya menyoroti kinerja KPK dalam penanganan tindak pidana pencucian uang ( TPPU).

Hal itu ia sampaikan seusai bertemu dengan Pimpinan KPK periode 2015-2019 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (12/6/2019).

"Ya jadi kita evaluasi termasuk kita juga dengarkan dari luar ya, bukan dari dalam saja, antara lain TPPU-nya masih lemah kan," kata Yenti.

Baca juga: Pansel Gali Keberhasilan dan Kendala Kinerja Pimpinan KPK Saat Ini

Yenti ingin Pansel juga bisa menemukan calon pimpinan baru yang bisa memperkuat penanganan TPPU di KPK. Hal itu guna memperkuat kinerja KPK dalam pemulihan kerugian keuangan negara akibat korupsi.

"Itu pasti. Kita akan cari yang (pemahaman) TPPU-nya yang lebih agar asset tracing itu lebih (kuat) ya," kata Yenti.

Salah satu kritik terkait penanganan pencucian uang oleh KPK pernah disampaikan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Transparency International Indonesia (TII).

Baca juga: Cari Sosok Berkualitas, Ini Langkah Pansel Calon Pimpinan KPK

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menilai KPK periode 2015-2019 belum fokus pada orientasi pemulihan aset (asset recovery) dalam penanganan kasus korupsi.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh ICW dan TII, dari 313 perkara yang masuk dalam persidangan pada 2016-2018, hanya 15 perkara korupsi yang ditangani KPK menggunakan dakwaan TPPU.

"KPK tidak terlalu fokus pada asset recovery, di mana salah satu instrumennya adalah menggunakan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kenapa ini penting? Karena kalau korupsi menimbulkan kerugian keuangan negara, maka asset recovery yang maksimal itu yang tepat pencucian uang," kata dia dalam dalam diskusi Evaluasi Kinerja KPK 2015-2019 di Kantor ICW, Jakarta, Minggu (12/5/2019).

Baca juga: Jaring Calon Pimpinan KPK, Pansel Blusukan ke 8 Provinsi

Menurut dia, penanganan korupsi tak hanya sebatas menjatuhkan pidana penjara bagi pelaku korupsi, melainkan juga merampas kembali secara maksimal atas apa yang sudah diambil oleh para koruptor.

"Karena kita menganggap pendekatan TPPU mudah, itu bicara follow the money, pembuktiannya juga lebih mudah karena membalikkan beban pembuktian," katanya.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Propam Polri Periksa Personel Divhubinter Terkait Red Notice Djoko Tjandra

Propam Polri Periksa Personel Divhubinter Terkait Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
Refly Harun Minta Jokowi Bubarkan BPIP karena Dinilai Lembaga Tidak Jelas

Refly Harun Minta Jokowi Bubarkan BPIP karena Dinilai Lembaga Tidak Jelas

Nasional
Wacana Pengaktifan Tim Pemburu Koruptor Dikritik, Mahfud: Saya Akan Terus Kerjakan

Wacana Pengaktifan Tim Pemburu Koruptor Dikritik, Mahfud: Saya Akan Terus Kerjakan

Nasional
Pejabat Polri yang Terbitkan Surat Jalan Djoko Tjandra Terancam Dicopot

Pejabat Polri yang Terbitkan Surat Jalan Djoko Tjandra Terancam Dicopot

Nasional
Baznas: Selama Pandemi, Penyaluran Bantuan Fokus untuk Masyarakat Terdampak Covid-19

Baznas: Selama Pandemi, Penyaluran Bantuan Fokus untuk Masyarakat Terdampak Covid-19

Nasional
Kelurahan Parung Jaya di Tangerang Nihil Covid-19, Tokoh Agama dan Pemuda Jadi Kunci

Kelurahan Parung Jaya di Tangerang Nihil Covid-19, Tokoh Agama dan Pemuda Jadi Kunci

Nasional
KASN Temui Pimpinan KPK, Bahas Alih Status Pegawai KPK Jadi ASN

KASN Temui Pimpinan KPK, Bahas Alih Status Pegawai KPK Jadi ASN

Nasional
1.522 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 28 Provinsi, Tertinggi di Jateng

1.522 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 28 Provinsi, Tertinggi di Jateng

Nasional
Kemendagri Minta Daerah Susun RKPD Selaras RKP Nasional Terkait Pemulihan Ekonomi

Kemendagri Minta Daerah Susun RKPD Selaras RKP Nasional Terkait Pemulihan Ekonomi

Nasional
Polri Akui Surat Jalan Djoko Tjandra Diterbitkan Pejabatnya, Siapa?

Polri Akui Surat Jalan Djoko Tjandra Diterbitkan Pejabatnya, Siapa?

Nasional
UPDATE 15 Juli: Bertambah 1.414, Pasien Sembuh Covid-19 Capai 39.050 Orang

UPDATE 15 Juli: Bertambah 1.414, Pasien Sembuh Covid-19 Capai 39.050 Orang

Nasional
UPDATE 15 Juli: Rekor Tertinggi, 87 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari

UPDATE 15 Juli: Rekor Tertinggi, 87 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari

Nasional
BP2MI Laporkan Temuan Penampungan PMI Ilegal ke Bareskrim

BP2MI Laporkan Temuan Penampungan PMI Ilegal ke Bareskrim

Nasional
UPDATE 15 Juli: Tambah 87, Kini 3.797 Orang Meninggal akibat Covid-19

UPDATE 15 Juli: Tambah 87, Kini 3.797 Orang Meninggal akibat Covid-19

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Pemda Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Khofifah Sebut Jokowi Minta Pemda Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X