Pansel Gali Keberhasilan dan Kendala Kinerja Pimpinan KPK Saat Ini

Kompas.com - 12/06/2019, 12:02 WIB
Anggota Pansel Calon Pimpinan KPK sekaligus Pakar hukum pidana dan HAM Harkristuti Harkrisnowo (tengah kiri) bersama Ketua Pansel Calon Pimpinan KPK Yenti Ganarsih (tengah kanan) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (12/6/2019) DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comAnggota Pansel Calon Pimpinan KPK sekaligus Pakar hukum pidana dan HAM Harkristuti Harkrisnowo (tengah kiri) bersama Ketua Pansel Calon Pimpinan KPK Yenti Ganarsih (tengah kanan) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (12/6/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua tim panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 Yenti Ganarsih mengungkapkan, ada beberapa hal yang dibahas Pansel bersama pimpinan KPK periode saat ini.

"Sesuai dengan maksud kedatangan kami ke sini adalah untuk minta masukan, ya. Terutama masukan-masukan berkaitan dengan kinerja KPK sekarang dan KPK yang diharapkan empat tahun ke depan," kata Yenti usai bertemu dengan pimpinan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Menurut Yenti, pihaknya membahas keberhasilan sekaligus kendala kinerja KPK pada periode saat ini.

Baca juga: Pansel Temui Pimpinan KPK

Hal itu agar Pansel bisa menemukan calon pimpinan baru yang bisa melanjutkan keberhasilan serta memperbaiki kendala yang ada.

"Pansel ingin tahu betul, kan selalu ada perkembangan ya yang 4 tahun dialami dari mereka itu apa, harapan mereka apa, yang sedang diperjuangkan apa, perbaikan untuk KPK ke depan apa. Itu yang kita usahakan nanti kita gali, kita dapatkan dari calon-calon itu supaya ada kesinambungan yang sedang dibangun," kata dia.

Baca juga: Cari Sosok Berkualitas, Ini Langkah Pansel Calon Pimpinan KPK

Selain itu, kata dia, Pansel juga meminta KPK menelusuri rekam jejak para calon pimpinan baru nanti. Hal itu guna memastikan apakah calon pimpinan yang masuk dalam seleksi pernah tersangkut perkara korupsi atau tidak.

"Ketika nanti nama sudah kita umumkan, nama-nama yang lolos seleksi administrasi di mana KPK misalnya tahu bahwa orang-orang tersebut ada kaitannya dengan perkara yang sedang mereka tangani untuk memberitahukan kepada kami, sehingga kami tidak akan melanjutkan seleksi mereka, seperti itu," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Intoleransi, Mendikbud Akan Keluarkan SE dan Buka 'Hotline' Pengaduan

Cegah Intoleransi, Mendikbud Akan Keluarkan SE dan Buka "Hotline" Pengaduan

Nasional
Kemenhan Buka Pendaftaran Komponen Cadangan setelah Terbit Peraturan Menteri

Kemenhan Buka Pendaftaran Komponen Cadangan setelah Terbit Peraturan Menteri

Nasional
Kemenkes Berharap WNI di Luar Negeri Mendapat Vaksin Covid-19 dari Pemerintah Setempat

Kemenkes Berharap WNI di Luar Negeri Mendapat Vaksin Covid-19 dari Pemerintah Setempat

Nasional
Pemerintah Akan Tindak Tegas Praktik Intoleransi di Sekolah

Pemerintah Akan Tindak Tegas Praktik Intoleransi di Sekolah

Nasional
Jumlah Vaksin Terbatas, Pemerintah Tak Prioritaskan Penyintas Covid-19 dalam Vaksinasi

Jumlah Vaksin Terbatas, Pemerintah Tak Prioritaskan Penyintas Covid-19 dalam Vaksinasi

Nasional
Nadiem: Sekolah Tak Boleh Wajibkan Siswa Berseragam Model Pakaian Agama Tertentu

Nadiem: Sekolah Tak Boleh Wajibkan Siswa Berseragam Model Pakaian Agama Tertentu

Nasional
Rizieq Shihab Dilaporkan soal Lahan Pesantren di Megamendung, FPI: Kami Punya Bukti

Rizieq Shihab Dilaporkan soal Lahan Pesantren di Megamendung, FPI: Kami Punya Bukti

Nasional
UPDATE: Sebaran 11.788 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.512 Kasus

UPDATE: Sebaran 11.788 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.512 Kasus

Nasional
UPDATE 24 Januari: Ada 80.114 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 24 Januari: Ada 80.114 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 24 Januari: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 162.617

UPDATE 24 Januari: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 162.617

Nasional
UPDATE: Bertambah 48.002, Total 8.754.507 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE: Bertambah 48.002, Total 8.754.507 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 24 Januari: Bertambah 171, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 27.835

UPDATE 24 Januari: Bertambah 171, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 27.835

Nasional
UPDATE 24 Januari: Bertambah 7.751, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 798.810

UPDATE 24 Januari: Bertambah 7.751, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 798.810

Nasional
UPDATE: Bertambah 11.788, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 989.262

UPDATE: Bertambah 11.788, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 989.262

Nasional
Kematian Anggota FPI Dilaporkan ke Komite Antipenyiksaan Internasional

Kematian Anggota FPI Dilaporkan ke Komite Antipenyiksaan Internasional

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X