Ketua Pansel Pimpinan KPK: Kami Independen dan Amanah

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) Yenti Garnasih memastikan bahwa timnya akan bekerja secara independen.

Hal ini disampaikan Yenti menanggapi berbagai kritik yang muncul di masyarakat terkait rekam jejak anggota pansel.

"Jadi berkaitan dengan kritik atas latar belakang pansel yang dipertanyakan, kami hanya menjalankan tugas berdasarkan Keppres. Kedua, bagaimana menjamin kami independen, insya Allah kami menjaminnya. Kami independen dan amanah," kata Yenti dalam jumpa pers di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (20/5/2019).

"Kami bekerja penuh amanah untuk dapatkan calon komisioner yang lebih baik. Insya Allah yang dikhawatirkan tidak terjadi," tambahnya.

Baca juga: Agus Rahardjo Minta Publik Awasi Kinerja Pansel Pimpinan KPK

Yenti mengatakan, salah satu cara untuk menunjukkan Pansel independen adalah dengan melakukan seleksi secara terbuka dan transparan.

Hal itu berlaku mulai dari proses pendaftaran, seleksi administrasi, ujian kompetensi dan makalah, hingga tes kesehatan, dan wawancara

"Semuanya terbuka. Kita akan selalu umumkan. Bahkan setelah pengumuman yang masuk berapa, kami akan buka untuk dapatkan masukan, siapapun bisa berikan masukan," kata dia.

Yenti menambahkan, pihaknya juga akan menelusuri rekam jejak para kandidat dengan meminta bantuan sejumlah instansi seperti Polri, Kejaksaan, KPK, PPATK, MA, BIN hingga BNPT.

"Karena kami juga penting agar jangan ada kelompok yang terkait radikalisme," kata dia.

Koalisi masyarakat sipil antikorupsi mengkritik komposisi pansel calon pimpinan KPK yang ditunjuk Presiden Joko Widodo. Para aktivis menilai Pansel diisi orang-orang yang tidak independen.

"Ada nuansa bahwa Presiden lebih mempertimbangkan harmoni dan kompromi kepentingan elite dalam lingkaran terdekatnya daripada upaya yang sungguh-sungguh untuk memberantas korupsi," ujar anggota koalisi Kurnia Ramadhana dalam siaran pers kepada Kompas.com, Sabtu (18/5/2019).

Baca juga: Pansel Buka Pendaftaran Calon Pimpinan KPK, Ini Syarat-Syaratnya

Menurut koalisi, Jokowi mengabaikan aspek rekam jejak yang dilihat dari integritas maupun sikap atau posisi anggota Pansel terhadap kelembagaan KPK.

Selain itu, beberapa nama Pansel juga dianggap memiliki kedekatan dengan Mabes Polri. Hal ini memicu kecurigaan adanya kehendak untuk mempertahankan kontrol elite kepolisian atas KPK.

Koalisi masyarakat sipil merupakan gabungan sejumlah lembaga, yaitu Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia, Pusako, Pukat UGM, YLBHI, MCW, KRPK, SAHDAR Medan, GAK Lintas Perguruan Tinggi, Banten Bersih, dan MaTA Aceh.