Ketua Pansel Pimpinan KPK: Kami Independen dan Amanah

Kompas.com - 20/05/2019, 20:21 WIB
Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) yang dibentuk Presiden Joko Widodo dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/5/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinPanitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) yang dibentuk Presiden Joko Widodo dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/5/2019).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( Pansel KPK) Yenti Garnasih memastikan bahwa timnya akan bekerja secara independen.

Hal ini disampaikan Yenti menanggapi berbagai kritik yang muncul di masyarakat terkait rekam jejak anggota pansel.

"Jadi berkaitan dengan kritik atas latar belakang pansel yang dipertanyakan, kami hanya menjalankan tugas berdasarkan Keppres. Kedua, bagaimana menjamin kami independen, insya Allah kami menjaminnya. Kami independen dan amanah," kata Yenti dalam jumpa pers di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (20/5/2019).

"Kami bekerja penuh amanah untuk dapatkan calon komisioner yang lebih baik. Insya Allah yang dikhawatirkan tidak terjadi," tambahnya.

Baca juga: Agus Rahardjo Minta Publik Awasi Kinerja Pansel Pimpinan KPK

Yenti mengatakan, salah satu cara untuk menunjukkan Pansel independen adalah dengan melakukan seleksi secara terbuka dan transparan.

Hal itu berlaku mulai dari proses pendaftaran, seleksi administrasi, ujian kompetensi dan makalah, hingga tes kesehatan, dan wawancara

"Semuanya terbuka. Kita akan selalu umumkan. Bahkan setelah pengumuman yang masuk berapa, kami akan buka untuk dapatkan masukan, siapapun bisa berikan masukan," kata dia.

Yenti menambahkan, pihaknya juga akan menelusuri rekam jejak para kandidat dengan meminta bantuan sejumlah instansi seperti Polri, Kejaksaan, KPK, PPATK, MA, BIN hingga BNPT.

"Karena kami juga penting agar jangan ada kelompok yang terkait radikalisme," kata dia.

Koalisi masyarakat sipil antikorupsi mengkritik komposisi pansel calon pimpinan KPK yang ditunjuk Presiden Joko Widodo. Para aktivis menilai Pansel diisi orang-orang yang tidak independen.

"Ada nuansa bahwa Presiden lebih mempertimbangkan harmoni dan kompromi kepentingan elite dalam lingkaran terdekatnya daripada upaya yang sungguh-sungguh untuk memberantas korupsi," ujar anggota koalisi Kurnia Ramadhana dalam siaran pers kepada Kompas.com, Sabtu (18/5/2019).

Baca juga: Pansel Buka Pendaftaran Calon Pimpinan KPK, Ini Syarat-Syaratnya

Menurut koalisi, Jokowi mengabaikan aspek rekam jejak yang dilihat dari integritas maupun sikap atau posisi anggota Pansel terhadap kelembagaan KPK.

Selain itu, beberapa nama Pansel juga dianggap memiliki kedekatan dengan Mabes Polri. Hal ini memicu kecurigaan adanya kehendak untuk mempertahankan kontrol elite kepolisian atas KPK.

Koalisi masyarakat sipil merupakan gabungan sejumlah lembaga, yaitu Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia, Pusako, Pukat UGM, YLBHI, MCW, KRPK, SAHDAR Medan, GAK Lintas Perguruan Tinggi, Banten Bersih, dan MaTA Aceh.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Nasional
Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Nasional
Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Nasional
Akar Persoalan 'Mati Satu Tumbuh Seribu' Pelaku Terorisme

Akar Persoalan "Mati Satu Tumbuh Seribu" Pelaku Terorisme

Nasional
DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

Nasional
Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Nasional
PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

Nasional
Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Nasional
Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Nasional
Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Nasional
Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Nasional
Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Nasional
Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Nasional
Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Nasional
Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X