Pansel Buka Pendaftaran Calon Pimpinan KPK, Ini Syarat-Syaratnya

Kompas.com - 20/05/2019, 19:24 WIB
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta.KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) yang dibentuk Presiden Joko Widodo mulai bekerja. Pansel resmi mengumumkan waktu dan syarat pendaftaran bagi calon pimpinan KPK 2019-2023.

"Pendaftaran calon pimpinan KPK diselenggarakan mulai tanggal 17 Juni sampai 4 Juli 2019, pukul 09.00-16.00 WIB," kata Ketua Pansel Capim KPK Yenti Ganarsih dalam jumpa pers di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (20/5/2019).

Baca juga: Ketua KPK Tekankan Pentingnya Pengawasan Kinerja Pansel Pimpinan Baru

Berkas pendaftaran dapat disampaikan dengan cara mengirim langsung kepada Sekretariat Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK, Kementerian Sekretariat Negara, Gedung I lantai 2, Jalan Veteran Nomor 18, Jakarta Pusat 10110.


Berkas juga dapat dikirim melalui pos tercatat ke alamat Panitia Seleksi atau melalui email ke alamat panselkpk2019@setneg.go.id. Salinan cetak (hardcopy) berkas diserahkan pada saat uji kompetensi. Pendaftaran Capim KPK tidak dipungut biaya.

Calon pelamar wajib melampirkan surat lamaran yang dibuat di atas kertas bermeterai Rp 6.000, daftar riwayat hidup, pas foto berwarna terbaru sebanyak 3 lembar ukuran 4x6.

Baca juga: Aktivis Antikorupsi Kritik Komposisi Pansel Capim KPK yang Ditunjuk Jokowi

Kemudian fotokopi kartu tanda penduduk (KTP), NPWP, ijazah S1, S2, dan atau S3 yang dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang bersngkutan untuk lulusan dalam negeri, atau instansi yang berwenang bagi lulusan luar negeri.

Lampiran lainnya, surat pernyataan mempunyai pengalaman di bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan sekurang-kurangnya 15 tahun dengan menyebutkan instansi-instansi tempat bekerja, dibuat di atas kertas bermeterai Rp 6.000.

Baca juga: Akui Berat Jadi Pansel KPK, Hamdi Muluk Nyatakan Siap Bertugas

Selanjutnya melampirkan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pada rumah sakit pemerintah, surat keterangan catatan kepolisian asli dan masih berlaku, surat pernyataan di atas kertas bermeterai Rp 6.000 dan bertanggal yang menyatakan bahwa calon pelamar tidak menjadi pengurus partai politik.

Calon pelamar juga wajib melampirkan surat pernyataan di atas kertas bermeterai Rp 6.000 dan bertanggal, bahwa apabila terpilih menjadi pimpinan KPK bersedia melepaskan jabatan struktural atau jabatan lainnya, tidak menjalankan profesi selama menjadi anggota KPK, dan melaporkan harta kekayaan.

Lampiran terakhir adalah makalah tentang menggagas akselerasi peran KPK dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, dengan maksimal 10 halaman, font 11, Arial, dan 1,5 spasi.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Polri Benarkan Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Polri Benarkan Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Nasional
Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Nasional
Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Nasional
KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

Nasional
Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Nasional
Pakar Minta Pemerintah Lakukan Perencanaan Matang Ibu Kota Baru

Pakar Minta Pemerintah Lakukan Perencanaan Matang Ibu Kota Baru

Nasional
Soal Ustaz Abdul Somad, Mahfud MD: Kalau Mau Minta Maaf Bagus...

Soal Ustaz Abdul Somad, Mahfud MD: Kalau Mau Minta Maaf Bagus...

Nasional
Ditantang Jajak Pendapat Bekasi Gabung Jakarta, Wakil Wali Kota Bekasi: Tunggu Kajian

Ditantang Jajak Pendapat Bekasi Gabung Jakarta, Wakil Wali Kota Bekasi: Tunggu Kajian

Nasional
Polri: Dinonaktifkan, Oknum Polisi Pemberi 2 Kardus Miras ke Mahasiswa Papua

Polri: Dinonaktifkan, Oknum Polisi Pemberi 2 Kardus Miras ke Mahasiswa Papua

Nasional
Anggota Komisi II Sayangkan Pemerintah Tak Satu Suara soal Ibu Kota Baru

Anggota Komisi II Sayangkan Pemerintah Tak Satu Suara soal Ibu Kota Baru

Nasional
Ketua MPR Sebut Amandemen Terbatas Tak Buat MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Ketua MPR Sebut Amandemen Terbatas Tak Buat MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Nasional
Optimalisasi Otonomi Daerah Dinilai Lebih Bijak Ketimbang Pemindahan Ibu Kota

Optimalisasi Otonomi Daerah Dinilai Lebih Bijak Ketimbang Pemindahan Ibu Kota

Nasional
RUU Siber Disebut untuk Tegaskan Kewenangan BSSN

RUU Siber Disebut untuk Tegaskan Kewenangan BSSN

Nasional
Mahfud MD Sebut Warga Papua Merasa Dibuat Jadi Warga Kelas Dua

Mahfud MD Sebut Warga Papua Merasa Dibuat Jadi Warga Kelas Dua

Nasional
Pengamat: Banyak PR yang Lebih Mendesak dari Pemindahan Ibu Kota

Pengamat: Banyak PR yang Lebih Mendesak dari Pemindahan Ibu Kota

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X