Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR Minta Presiden Segera Bentuk Pansel KPK

Kompas.com - 13/05/2019, 16:54 WIB
Jessi Carina,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo setuju dengan Indonesian Corruption Watch (ICW) soal pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Bambang, saat ini merupakan waktu yang tepat bagi Presiden Joko Widodo untuk membentuk Pansel KPK.

"Menurut saya memang momentumnya sudah tepat apa yang disampaikan ICW dan kami parlemen mendukung jika Presiden segera membentuk pansel yang dimaksud," ujar Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/5/2019).

Baca juga: Per 10 Mei, KPK Belum Terima Pelaporan Gratifikasi Lebaran

Adapun jajaran pimpinan KPK saat ini akan mengakhiri masa jabatannya pada 21 Desember 2019. Bambang mengatakan itu bukan waktu yang lama. Dia mengingatkan pemerintah untuk mulai menyaring nama-nama calon pimpinan KPK.

"Sehingga menghasilkan 10 nama (calon pimpinan KPK) yang berkualitas untuk nanti dipilih lima oleh DPR," kata dia.

Bambang mengatakan tidak ada komposisi khusus terkait susunan anggota Pansel KPK. Dia hanya meminta, anggota pansel ini harus memiliki integritas dan kemampuan dalam memilih calon pimpinan KPK.

"Karena tentu kita harapkan pimpinan KPK ke depan benar-benar menguasai masalah-masalah hukum, etika, dan memiliki track record yang baik dan jelas," ujar Bambang.

Sebelumnya seperti dikutip dari Tribunnews.com, ICW meminta Presiden Joko Widodo untuk fokus terhadap pembentukan Pansel KPK.

Hal itu karena pada 21 Desember 2019, KPK di bawah masa kepemimpinan Agus Rahardjo cs bakal berakhir.

Baca juga: ICW Dukung KPK yang Sudah Angkat 21 Penyidik Baru

"Presiden Jokowi segera menentukan pembentukan panitia seleksi pimpinan KPK karena bulan 12 (Desember) sudah harus diganti," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana di kantornya, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (12/5/2019).

Menurut Kurnia, fokus Jokowi harus bergeser ke isu ini mengingat saat ini dia tengah gencar mewacanakan pemindahan ibu kota.

Kompas TV Penyidik Komisi Pemberantasan korupsi memeriksa Gubernur Jawa tengah ganjar Pranowo. Ganjar diperiksa terkait kasus pengadaan KTP Elektronik. #GanjarPranowo #KPK #KTPElektronik

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com