Polri Minta Koordinator Aksi Massa 22 Mei Bertanggung Jawab jika Ada Kerusuhan

Kompas.com - 20/05/2019, 14:23 WIB
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Brigjen (pol) Dedi Prasetyo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta, Senin (20/5/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Brigjen (pol) Dedi Prasetyo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta, Senin (20/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri meminta koordinator lapangan aksi 22 Mei harus bertanggung jawab atas keberadaan massa yang hendak berdemonstrasi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat penetapan hasil rekapitulasi pemilu.

“Setiap koordinator lapangan harus bertanggung jawab terhadap massa. Bila terjadi kerisuhan, jangan lepas tanggung jawab,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Senin (20/5/2019).

Baca juga: Rawan Terorisme, Polisi Imbau Warga Bekasi Tak ke Jakarta pada 22 Mei

Ia menyatakan, polri menekankan kepada koordinator lapangan untuk mengenali setiap peserta yang ikut dalam rombongannya. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi adanya massa lain yang menumpang ikut aksi.


“Jika ada yang tidak dikenal oleh koordinator lapangan, maka orang tersebut tidak boleh ikut. Harus dilarang, khawatir nantinya orang itu jadi martir karena disusupi pelaku terorisme,” ucap Dedi.

Baca juga: Polri Imbau Masyarakat Tidak Ikut Aksi Massa pada 22 Mei 2019

Selain itu, Polri mengimbau masyarakat tidak turun ke jalan untuk menjadi massa aksi pada 22 Mei nanti lantaran ada indikasi teror yang dilakukan oleh kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD).

“Bahwa tanggal 22 Mei, masyarakat kami imbau tidak turun. Kami tidak ingin ini terjadi (serangan) di kerumunan massa,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol M Iqbal di Mabes Polri, Jumat (17/5/2019).

Baca juga: Jelang 22 Mei, Massa dari Jatim Disebut Berangkat ke Jakarta Naik Bus hingga Pesawat

Tapi, lanjut dia, pihaknya tidak boleh meremehkan kelompok terduga teroris karena jajarannya tidak bisa meyakinkan apakah kelompok tersebut sudah selesai merencanakan aksi atau tidak.

“Karena itulah prinsip Densus 88 menjejaki tanpa henti kelompok ini dengan cara preventive strike. Semua jaringan mereka tidak bisa lepas (pantau) sedikitpun. Ini akan membahayakan masyarakat Indonesia,” jelas Iqbal.

Baca juga: Jelang 22 Mei, Polisi Dibantu TNI Gencar Lakukan Razia

Para pelaku anggap demokrasi ialah paham yang tidak sejalan dengan mereka.

"Kelompok ini akan memanfaatkan momentum pesta demokrasi, karena bagi mereka demokrasi adalah paham yang tak sealiran dengan mereka,” sambung Iqbal.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X