TKN: Untuk Apa BPN Buat TPF Pemilu jika Kecurangan Tak Bisa Dibuktikan

Kompas.com - 17/05/2019, 13:35 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Kadir Karding memberi keterangan pada wartawan di Hotel Sultan jelang debat kelima Pilpres 2019, Sabtu (13/4/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DSekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Kadir Karding memberi keterangan pada wartawan di Hotel Sultan jelang debat kelima Pilpres 2019, Sabtu (13/4/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding menilai, pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) kecurangan pemilu yang diusulkan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaha Uno bisa menjadi sia-sia.

Itu karena BPN tak bisa membuktikan dugaan kecurangan pada Pemilu 2019. 

"Untuk apa bikin TPF kalau kecurangan tak bisa dibuktikan. BPN lebih baik mengurungkan niat atau mengubur dalam-dalam usulan membentuk TPF Pilpres 2019," kata Karding melalui keterangan tertulis, Jumat (17/5/2019).

Baca juga: Wiranto Tegaskan Tak Perlu Tim Pencari Fakta Kecurangan Pemilu

Karding mengatakan, TKN sudah transparan dengan membuka ke publik sistem penghitungan suara yang dimiliki. Namun, kata Karding, BPN malah berkelit dan menghindar serta mencari-cari alasan ketika diminta membuka sistem penghitungan suara mereka ke publik.

Ia menambahkan BPN juga tidak bisa membuktikan dengan data dan fakta soal kecurangan yang mereka sebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Karding mengatakan, BPN justru sibuk membangun opini publik.

Karding mengakui terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2019. Namun ia menilai KPU dan Bawaslu telah bekerja independen, profesional, dan sesuai tahapan serta aturan yang berlaku.

Baca juga: BPN Prabowo-Sandi Dorong Publik Bentuk Tim Pencari Fakta Kecurangan Pemilu

"Jadi lebih baik BPN harus datang dan membawa data-data yang mereka punya. Termasuk temuan-temuan yang katanya ada kecurangan. Kami dari TKN sudah pasti datang dan dengan senang hati menanti kehadiran BPN," papar Karding.

"Kalau tak berani juga, kebutuhan soal TPF gugur dengan sendirinya. Dan permintaan membentuk TPF adalah permintaan yang mengada-ada. Jangan juga sampai mendesak presiden untuk menerbitkan Keppres kalau mereka juga masih malu-malu buka data," lanjut politisi PKB itu.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengusaha Penyuap Eks Aspidum Kejati DKI Dituntut 4,5 Tahun Penjara

Pengusaha Penyuap Eks Aspidum Kejati DKI Dituntut 4,5 Tahun Penjara

Nasional
Selasa Sore, Tommy dan Titiek Soeharto Akan Bertemu Petinggi PKS

Selasa Sore, Tommy dan Titiek Soeharto Akan Bertemu Petinggi PKS

Nasional
2 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan Tewas Saat Penangkapan

2 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan Tewas Saat Penangkapan

Nasional
Mendagri Sebut Kepala Daerah Minta Dana Tunjangan demi Tekan Korupsi

Mendagri Sebut Kepala Daerah Minta Dana Tunjangan demi Tekan Korupsi

Nasional
Gubernur Lemhannas: Isu Radikalisme dan Investasi Sama Pentingnya

Gubernur Lemhannas: Isu Radikalisme dan Investasi Sama Pentingnya

Nasional
Terkait Desa Fiktif, Kemendagri Usul Penggabungan atau Pemecahan Desa

Terkait Desa Fiktif, Kemendagri Usul Penggabungan atau Pemecahan Desa

Nasional
Siapa Perakit Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan?

Siapa Perakit Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan?

Nasional
Kepala Bappenas: Presiden Ingin Istana di Ibu Kota Baru Tak Berwajah Kolonial

Kepala Bappenas: Presiden Ingin Istana di Ibu Kota Baru Tak Berwajah Kolonial

Nasional
Menko Polhukam dan BNPT Gelar Pertemuan, Bahas Terorisme hingga Radikalisme

Menko Polhukam dan BNPT Gelar Pertemuan, Bahas Terorisme hingga Radikalisme

Nasional
KKP Tangkap Kapal Filipina Pencuri Ikan, Isinya 200 Kg Tuna

KKP Tangkap Kapal Filipina Pencuri Ikan, Isinya 200 Kg Tuna

Nasional
Mendagri Ingin Ada Kategori Daerah Siap dan Tak Siap Gelar Pilkada Langsung

Mendagri Ingin Ada Kategori Daerah Siap dan Tak Siap Gelar Pilkada Langsung

Nasional
Dicecar soal 'Fee' Jadi Pembicara di Forum HRD, Ini Kata Calon Hakim Ad Hoc Mariyanto

Dicecar soal "Fee" Jadi Pembicara di Forum HRD, Ini Kata Calon Hakim Ad Hoc Mariyanto

Nasional
Wakil Ketua Komisi III DPR Pertanyakan Transaksi Timah Ilegal di Babel

Wakil Ketua Komisi III DPR Pertanyakan Transaksi Timah Ilegal di Babel

Nasional
Calon Hakim Ad Hoc Ini Sebut Tenaga Kerja Asing Masih Diperlukan

Calon Hakim Ad Hoc Ini Sebut Tenaga Kerja Asing Masih Diperlukan

Nasional
BPIP Minta Pancasila Jadi Mata Pelajaran Wajib sejak PAUD hingga PT

BPIP Minta Pancasila Jadi Mata Pelajaran Wajib sejak PAUD hingga PT

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X