Sarannya Diabaikan Prabowo, Demokrat Belum Pikirkan Keluar Koalisi

Kompas.com - 15/05/2019, 21:04 WIB
Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (kanan) didampingi Mensesneg Pratikno (kiri) memberikan salam kepada wartawan usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (2/5/2019). Kedatangan AHY tersebut untuk bersilaturahmi dengan Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/WSJ. ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO AKomandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (kanan) didampingi Mensesneg Pratikno (kiri) memberikan salam kepada wartawan usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (2/5/2019). Kedatangan AHY tersebut untuk bersilaturahmi dengan Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/WSJ.

BOGOR, KOMPAS.com - Meski sarannya agar capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menunggu Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil Pemilu 2019 diabaikan, Partai Demokrat belum memiliki rencana untuk hengkang dari barisan koalisi.

Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menekankan, saat ini partainya memilih fokus memantau proses rekapitulasi penghitungan suara berjenjang oleh KPU.

"Kami tidak atau belum membicarakan hal itu (nasib koalisi). Yang jelas, kami masih terus melakukan monitor penghitungan suara," ujar Agus saat dijumpai jurnalis di Gedung Balai Kirti, Kompleks Istana Presiden Bogor, Rabu (15/5/2019).

Baca juga: AHY Sebut Demokrat Sudah Sarankan Prabowo agar Tunggu KPU

 

Secara khusus, Partai Demokrat tidak hanya fokus pasa penghitungan suara Pilpres, namun juga penghitungan suara Pileg.

Menurut Agus, mengawal perolehan suara partainya di legislatif juga tidak kalah penting ketimbang hanya mengawal suara Pilpres.

"Kita ingin tidak hanya Pilpres yang diurus. Tapi juga ada Pileg yang juga sangat penting ya. Karena mereka akan menjadi wakil-wakil rakyat yang Insya Allah amanah dan membawa harapan bagi rakyat Indonesia, baik di DPR atau DPRD provinsi dan Kabupaten/kota," lanjut AHY.

Baca juga: Demokrat Dukung Prabowo Tolak Hasil Pemilu kecuali Ada Upaya Mengadu Rakyat

 

Diberitakan, Partai Demokrat rupanya telah menyarankan Prabowo Subianto untuk bersabar menunggu hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2019 oleh KPU tanggal 22 Mei 2019 mendatang.

"Sudah. Sudah kami sampaikan sejak awal," ujar Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat dijumpai di Balai Kirti, Kompleks Istana Presiden Bogor, Rabu (15/5/2019).

Menurut AHY, saran itu didasarkan pada sikap partai yang berkomitmen menggunakan cara -cara konstitusional dalam kompetisi politik, terutama pemilihan umum.

Baca juga: Demokrat Minta Prabowo Buktikan Kecurangan Pemilu di MK

 

Sikap itu juga telah disampaikan AHY pada 17 April 2019 malam, usai proses pemungutan suara itu berlangsung.

"Kami menjunjung tinggi norma dan etika dalam berpolitik dan berdemokrasi. Kami juga ya mencegah keterlibatan kader-kader kami dalam segala bentuk niat apalagi tindakan yang bersifat inkonstitusional," ujar AHY.

Namun, nyatanya saran Partai Demokrat diabaikan Prabowo. Dalam pidato di Hotel Grand Sahid, Selasa (14/5/2019), Prabowo menyatakan akan menolak hasil penghitungan suara Pemilu 2019 yang dilakukan KPU.

Baca juga: Partai Demokrat dan PAN Berpotensi Keluar dari Koalisi Prabowo-Sandiaga

 

Sebab, Prabowo menganggap telah terjadi kecurangan selama penyelenggaraan Pemilu 2019 ini.

"Saya akan menolak hasil penghitungan suara pemilu, hasil penghitungan yang curang," ujar Prabowo.

Kompas TV Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi isu politik akan masuknya Partai Demokrat dan PAN ke koalisi Joko Widodo-Maruf Amin pasca Pilpres. Menurut JK urusan koalisi di politik 5 tahunan sangatlah dinamis. #JusufKalla #PartaiDemokrat #KoalisiIndonesiaKerja

 

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Doni Monardo: Covid-19 Berbahaya, tapi Manusia Carrier Jauh Lebih Bahaya

Doni Monardo: Covid-19 Berbahaya, tapi Manusia Carrier Jauh Lebih Bahaya

Nasional
Tokoh yang Ingin Jadi Capres Disarankan Bangun Komunikasi yang Cerdas

Tokoh yang Ingin Jadi Capres Disarankan Bangun Komunikasi yang Cerdas

Nasional
TNI Bakal Kerahkan Seluruh Matra Distribusi Vaksin Covid-19

TNI Bakal Kerahkan Seluruh Matra Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Kalangan Buruh Kritik Baleg DPR Bahas RUU Cipta Kerja di Hotel

Kalangan Buruh Kritik Baleg DPR Bahas RUU Cipta Kerja di Hotel

Nasional
Video Call dengan Jokowi, Perawat Pasien Covid-19 Ini Cerita Jarang Pulang hingga Warga yang Tak Patuh

Video Call dengan Jokowi, Perawat Pasien Covid-19 Ini Cerita Jarang Pulang hingga Warga yang Tak Patuh

Nasional
Menko PMK Sebut Pemerintah Terus Cari Cara Cegah Kematian Dokter akibat Covid-19

Menko PMK Sebut Pemerintah Terus Cari Cara Cegah Kematian Dokter akibat Covid-19

Nasional
Keputusan Jokowi Dinilai Persulit Penyelidikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Keputusan Jokowi Dinilai Persulit Penyelidikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Wakil Ketua MPR Duga Gatot Nurmantyo Ingin Calonkan Diri Jadi Presiden

Wakil Ketua MPR Duga Gatot Nurmantyo Ingin Calonkan Diri Jadi Presiden

Nasional
Menko PMK Minta Para Dokter yang Tangani Covid-19 Utamakan Keselamatan Pribadi

Menko PMK Minta Para Dokter yang Tangani Covid-19 Utamakan Keselamatan Pribadi

Nasional
Penunjukan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan Dinilai Jadi Langkah Mundur

Penunjukan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan Dinilai Jadi Langkah Mundur

Nasional
UPDATE 27 September: Ada 129.553 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 September: Ada 129.553 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Minta Keppres Eks Anggota Tim Mawar Dicabut, IKOHI Sebut Pelanggar HAM Tak Boleh Tentukan Masa Depan Bangsa

Minta Keppres Eks Anggota Tim Mawar Dicabut, IKOHI Sebut Pelanggar HAM Tak Boleh Tentukan Masa Depan Bangsa

Nasional
UPDATE 27 September: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 3.207.055

UPDATE 27 September: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 3.207.055

Nasional
Anggota Komisi I DPR: Hanya Jokowi yang Paling Tahu Alasan Sebenarnya Pergantian Gatot Nurmantyo

Anggota Komisi I DPR: Hanya Jokowi yang Paling Tahu Alasan Sebenarnya Pergantian Gatot Nurmantyo

Nasional
UPDATE 27 September: Sebaran 3.874 Kasus Baru di Indonesia

UPDATE 27 September: Sebaran 3.874 Kasus Baru di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X