Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Semua Pihak Diimbau Tak Buat Keributan dan Tunggu Pengumuman Resmi KPU

Kompas.com - 10/05/2019, 06:07 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - KH Ahmad Muwafiq atau Gus Muwafiq meminta masyarakat menjadikan bulan Ramadhan sebagai momentum berharga untuk beribadah.

Hal itu lebih baik daripada larut dalam perdebatan penuh kebencian hanya karena saling mengklaim hasil pilpres.

“Jangan disia-siakan. Ramadhan adalah momentum yang paling berharga. Terkait hasil pemilu, kita sudah sepakati bahwa ada lembaga resmi dan konstutional yang sedang menyelesaikan tugasnya,” kata Gus Muwafiq dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (9/5/2019) malam.

Baca juga: KPU Selesaikan Rekapitulasi dan Penetapan Suara di 129 Wilayah Luar Negeri

Gus Muwafiq yang pernah menjabat sebagai asisten pribadi Presiden ke-4 Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini meminta semua pihak, termasuk para pendukung kedua kubu, untuk bersabar menunggu hasil resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang pada 22 Mei mendatang.

Apalagi, proses penghitungan suara juga terbuka dan dapat dicek langsung oleh masyarakat.

“Kita tunggu KPU, tanpa membuat keributan dan mengklaim paling benar. Tidak akan ada hasilnya, dan tidak akan ada akhirnya. Cuma saling benci,” katanya.

Baca juga: KPU: Penetapan Berdasar Rekapitulasi Manual, Bukan Situng

Gus Muwafiq mengingatkan dengan menyitir ayat 10 Surat Al Baqarah tentang orang-orang yang di dalamnya Allah tambahkan penyakit hati akibat sikap munafik dan berdusta.

“Seperti dalam Al Quran, fi qulubihim maradun, ada hati yang sakit,” kata pengasuh pondok pesantren di Jombor, Sleman, Yogyakarta, tersebut.

Baca juga: Bawaslu Minta Semua Pihak Tak Deklarasi Kemenangan Sebelum Hasil Resmi KPU

Karena itu, kata Gus Muwafiq menilai, daripada saling berdebat tak berkesudahan soal pilpres, lebih baik fokus pada ibadah puasa. Apalagi, ibadah berpuasa adalah bentuk ibadah yang istimewa. Bahkan dalam semua agama.

“Puasa itu adalah ajaran semua agama. Hanya mungkin caranya berbeda-beda. Momentum bulan Ramadhan ini amat berharga makanya jangan disia-siakan,” katanya.

Kompas TV Setelah sempat ditunda, Bawaslu menggelar sidang gugatan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga terkait sistem informasi penghitungan atau situng KPU. Dalam sidang perdana ini Bawaslu mendengarkan langsung keterangan dari pihak KPU. Agenda sidang mendengar jawaban dari KPU terkait dugaan pelanggaran administratif sistem informasi penghitungan suara KPU. KPU menilai sistem informasi penghitungan diatur dalam Peraturan KPU tentang pemungutan penghitungan rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu dilakukan berjenjang. Pasca pembacaan jawaban KPU sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan bukti dari pihak Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi. #Bawaslu #SitungKPU #BPNPrabowoSandi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang



Terkini Lainnya

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com