Menurut Golkar, Belum Perlu Dibentuk Pansus Pemilu

Kompas.com - 08/05/2019, 16:01 WIB
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mohammad Misbakhun di Gedung DPR-RI, Jakarta, Selasa (11/7/2017). KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIAnggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mohammad Misbakhun di Gedung DPR-RI, Jakarta, Selasa (11/7/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR RI asal Fraksi Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun, memberikan pendapatnya mengenai pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPR terkait penyelenggaraan Pemilu 2019.

Dalam Rapat Paripurna ke-16 Masa Persidangan IV DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/5/2019), Misbakhun menilai, pembentukan Pansus Pemilu belum diperlukan.

"Terkait dengan pansus soal penyelenggaraan pemilu, saya berpendapat bahwa hal tersebut belum penting karena kita ketahui bahwa proses penghitungan sedang dilakukan oleh penyelenggara pemilu," ujar Misbakhun.

Hal itu disampaikan Misbakhun merespons usulan anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ledia Hanifa yang meminta DPR mengevaluasi secara menyeluruh penyelenggaraan pemilu.

Baca juga: Saat Rapat Paripurna, PAN dan Demokrat Diam soal Usul Pembentukan Pansus Pemilu 2019

Alasannya, hingga saat ini tercatat sebanyak 554 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan panitia pengawas pemilu meninggal dunia.

Ledia juga menyoroti persoalan lain selama pemilu, antara lain banyaknya kesalahan input dalam Sistem Penghitungan (Situng) perolehan suara milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Misbakhun mengajak seluruh anggota DPR untuk meredakan konflik politik pasca-pemilu.

Menurut dia, pembentukan pansus tidak akan meredakan situasi politik. Apalagi, kata Misbakhun, masyarakat, peserta, dan penyelenggara pemilu telah melewati proses yang panjang dalam Pemilu 2019.

"Kita semua harus saling meredakan ketegangan dari proses panjang kampanye yang puncaknya adalah pemilu. Saat ini, di bulan Ramadan, mari kita sama-sama meredakan ketegangan politik yang ada," kata dia.

Baca juga: Pemilu Belum Usai, Ketua DPR Anggap Pembentukan Pansus Masih Prematur

Misbakhun mengatakan, DPR seharusnya mengupayakan langkah-langkah rekonsiliasi pasca-pemilu.

Hal itu bisa dilakukan melalui langkah konstruktif dengan memberikan dukungan kepada penyelenggara pemilu dan pemimpin terpilih.

Menurut dia, jika terdapat kekurangan dalam proses penyelenggaraan pemilu, sebaiknya menggunakan mekanisme hukum yang berlaku melalui Bawaslu dan MK.

"Hiruk-pikuk politik harus kita sudahi, mari kita semua menunggu hasil pemilu pada 22 Mei. Gunakanlah mekanisme hukum yang ada dan menyatukan masyarakat," kata dia.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepuasan Publik terhadap Pemerintah 61,4 Persen, PKS: Bukan Prestasi

Kepuasan Publik terhadap Pemerintah 61,4 Persen, PKS: Bukan Prestasi

Nasional
Langkah KPK Hentikan Penyelidikan 36 Dugaan Korupsi Tuai Polemik

Langkah KPK Hentikan Penyelidikan 36 Dugaan Korupsi Tuai Polemik

Nasional
Dewas TVRI Sebut Pemilihan Dirut Tak Perlu Izin KASN

Dewas TVRI Sebut Pemilihan Dirut Tak Perlu Izin KASN

Nasional
Hadiri HUT Ikatan Pelajar NU, Wapres Minta Kembangkan Cara Pikir Toleran

Hadiri HUT Ikatan Pelajar NU, Wapres Minta Kembangkan Cara Pikir Toleran

Nasional
Ketua DPR Minta Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan Manfaatkan Medsos

Ketua DPR Minta Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan Manfaatkan Medsos

Nasional
Gerindra Bersyukur Elektabilitas Prabowo Tertinggi pada Pilpres 2024, tetapi...

Gerindra Bersyukur Elektabilitas Prabowo Tertinggi pada Pilpres 2024, tetapi...

Nasional
Politisi PDI-P Minta KPK Diaudit atas Penghentian Penyelidikan 36 Kasus

Politisi PDI-P Minta KPK Diaudit atas Penghentian Penyelidikan 36 Kasus

Nasional
Elektabilitas Anies Rendah, Golkar: kalau Tinggi Bisa 'Digebuk' Ramai-ramai

Elektabilitas Anies Rendah, Golkar: kalau Tinggi Bisa "Digebuk" Ramai-ramai

Nasional
Elektabilitas 10,7 Persen, Golkar: 'Starting Point' yang Luar Biasa

Elektabilitas 10,7 Persen, Golkar: "Starting Point" yang Luar Biasa

Nasional
61,4 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah, Golkar: Masih Bisa Naik Turun

61,4 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah, Golkar: Masih Bisa Naik Turun

Nasional
Survei: Elektabilitas PDI-P Tertinggi Dibandingkan Golkar dan Gerindra

Survei: Elektabilitas PDI-P Tertinggi Dibandingkan Golkar dan Gerindra

Nasional
Survei: Masalah Banjir DKI jadi Penyebab Elektabilitas Anies Anjlok

Survei: Masalah Banjir DKI jadi Penyebab Elektabilitas Anies Anjlok

Nasional
Capres dari Militer Diprediksi Mendapat Elektabilitas Tinggi pada Pilpres 2024

Capres dari Militer Diprediksi Mendapat Elektabilitas Tinggi pada Pilpres 2024

Nasional
Sempat jadi Buron, Tersangka Penipu Putri Arab Saudi Ditangkap di Palembang

Sempat jadi Buron, Tersangka Penipu Putri Arab Saudi Ditangkap di Palembang

Nasional
Menurut Survei, Ini Kriteria Capres-Cawapres yang Akan Dipilih pada Pemilu 2024

Menurut Survei, Ini Kriteria Capres-Cawapres yang Akan Dipilih pada Pemilu 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X