Gerindra Setuju Usul PKS soal Hak Angket dan Pembentukan Pansus Pemilu 2019

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono menyatakan setuju dengan usul Partai Keadilan Sejahtera (PKS) soal penggunaan hak angket dan membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

"Kami dari Fraksi Partai Gerindra setuju dengan mengadakan atau segera membentuk pansus pemilu," ujar Bambang dalam Rapat Paripurna ke-16 Masa Persidangan IV DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/6/2019).

Menurut Bambang, mekanisme hak angket dan pembentukan pansus sangat penting dalam melakukan investigasi penyelenggaraan pemilu. Sebab saat ini muncul berbagai dugaan terkait adanya kecurangan pemilu.

Baca juga: Dorong Pansus Kecurangan Pemilu, Fadli Yakin Tak Ganggu Pembahasan RUU

Di sisi lain, kata Bambang, DPR juga harus mencari penyebab banyaknya anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan panitia pengawas pemilu yang meninggal dunia selama proses penghitungan suara.

"Kami tegaskan kami mendukung adanya Pansus pemilu. Mohon segera dibentuk agar kita bisa (melakukan investigasi) dan ini tidak terjadi secara terus menerus, anggota ini mengalami kecelakaan yang seperti ini," kata Bambang.

Sebelumnya, Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ledia Hanifa mengusulkan DPR menggunakan hak angket dan membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Ledia menilai DPR perlu mengevaluasi secara menyeluruh penyelenggaraan pemilu. Sebab, hingga saat ini tercatat sebanyak 554 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan panitia pengawas pemilu yang meninggal dunia.

Baca juga: PKS Usul Penggunaan Hak Angket dan Bentuk Pansus Pemilu 2019

Ia juga menyoroti persoalan lain selama pemilu, antara lain banyaknya kesalahan input dalam Sistem Penghitungan (Situng) perolehan suara milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Selain itu, Ledia menegaskan perlu adanya evaluasi terkait akuntabilitas penyelenggara pemilu.

"Kami juga melihat ada banyak masalah. Perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pemilu supaya hal yang sama tidak terulang," kata Ledia.