Pemilu Belum Usai, Ketua DPR Anggap Pembentukan Pansus Masih Prematur

Kompas.com - 08/05/2019, 14:51 WIB
Ketua DPR Bambang Soesatyo seusai menghadiri Rapat Paripurna ke-16 Masa Persidangan IV DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/6/2019).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Ketua DPR Bambang Soesatyo seusai menghadiri Rapat Paripurna ke-16 Masa Persidangan IV DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo berpendapat penggunaan hak angket untuk membentuk Panitia Khusus ( Pansus) terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 masih terlalu prematur. Sebab tahapan Pemilu 2019 belum selesai seluruhnya

"Masih prematur kita bicara soal hak angket karena tanggal 22 ini kan (pengumuman) Pilpresnya. Ini hasil (penghitungannya) belum diumumkan. Jadi masih prematur kalau kita langsung tancap gas," ujar Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (8/5/2019).

Adapun, saat ini KPU masih melakukan penghitungan suara Pilpres dan Pileg. KPU paling lambat akan mengumumkan hasilnya pada 22 Mei.

Baca juga: PKS Usul Penggunaan Hak Angket dan Bentuk Pansus Pemilu 2019


Bambang mengingatkan, penggunaan hak angket juga harus melalui mekanisme yang sudah ditentukan. Di antaranya, mesti ada dukungan dari Fraksi-fraksi lain di DPR .

Dia mengatakan, rencana hak angket bisa kandas karena dukungan yang tak cukup.

Usulan mengenai penggunaan hak angket ini disampaikan anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ledia Hanifa dalam Rapat Paripurna ke-16 Masa Persidangan IV DPR.

Salah satu yang melatarbelakangi usulan ini adalah kasus meninggalnya 554 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan panitia pengawas pemilu.

Bambang mengatakan hal ini memang menjadi polemik dalam pelaksanaan pemilu. Bukan hanya Pemilu 2019 tetapi juga pemilu sebelumnya. Dia pun menyarankan persoalan-persoalan dalam Pemilu 2019 dibahas dengan Komisi II.

Sebab dia sendiri sepakat ada beberapa hal yang harus dievaluasi dalam Pemilu 2019 ini. "Misalnya memisahkan pemilu presiden dengan legislatif," ujar Bambang.

Bambang sudah meminta Komisi II untuk mengundang pihak terkait dalam rapat pembahasan nanti. Komisi II bisa meminta penjelasan KPU dan Bawaslu mengenai penyebab meninggalnya ratusan petugas KPPS.

Baca juga: Politisi Nasdem Tegaskan Tolak Pansus Pemilu Sebelum Hasil Resmi KPU

Ledia Hanifa sebelumnya juga menjelaskan alasannya mengusulkan pansus ini. Selain banyaknya petugas KPPS yang meninggal, Ledia juga menyoroti persoalan lain selama pemilu, antara lain banyaknya kesalahan input dalam Sistem Penghitungan (Situng) perolehan suara milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Selain itu, Ledia menegaskan perlu adanya evaluasi terkait akuntabilitas penyelenggara pemilu.

"Kami juga melihat ada banyak masalah. Perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pemilu supaya hal yang sama tidak terulang," kata Ledia.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Jokowi Menikmati Minggu Malam dengan Menyantap Pho di TIS Square Tebet

Jokowi Menikmati Minggu Malam dengan Menyantap Pho di TIS Square Tebet

Nasional
Minggu Malam, Jokowi dan Keluarga Nongkrong di TIS Square Tebet

Minggu Malam, Jokowi dan Keluarga Nongkrong di TIS Square Tebet

Nasional
Jaksa Terjerat Suap, Jaksa Agung Minta Jangan Digeneralisasi

Jaksa Terjerat Suap, Jaksa Agung Minta Jangan Digeneralisasi

Nasional
Demi Cegah Kebakaran Hutan, Pemerintah Diminta Evaluasi Izin Konsesi Lahan

Demi Cegah Kebakaran Hutan, Pemerintah Diminta Evaluasi Izin Konsesi Lahan

Nasional
Walhi Kalteng: Kami Tak Minta Ganti Rugi, tetapi Minta Pemerintah Jalankan Kewajiban

Walhi Kalteng: Kami Tak Minta Ganti Rugi, tetapi Minta Pemerintah Jalankan Kewajiban

Nasional
Kejati DKI Jakarta Terima Barang Bukti dan 218 Tersangka Kasus Kerusuhan 21-22 Mei

Kejati DKI Jakarta Terima Barang Bukti dan 218 Tersangka Kasus Kerusuhan 21-22 Mei

Nasional
Walhi Tuntut Pemerintah Bangun Rumah Sakit Khusus bagi Korban Karhutla

Walhi Tuntut Pemerintah Bangun Rumah Sakit Khusus bagi Korban Karhutla

Nasional
Sesepuh Kejaksaan Harap Jaksa Agung Selanjutnya dari Internal dan Bukan Politisi

Sesepuh Kejaksaan Harap Jaksa Agung Selanjutnya dari Internal dan Bukan Politisi

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] Risalah Hoaks Kabinet Jokowi-Ma'ruf | Istri Dipaksa Melayani Suami | Berhentilah Nyinyir Drama Korea

[POPULER DI KOMPASIANA] Risalah Hoaks Kabinet Jokowi-Ma'ruf | Istri Dipaksa Melayani Suami | Berhentilah Nyinyir Drama Korea

Nasional
Ditolak PKB, Waketum PAN Sebut soal Kabinet Hak Prerogatif Presiden

Ditolak PKB, Waketum PAN Sebut soal Kabinet Hak Prerogatif Presiden

Nasional
MPR Minta Sistem Presidensial Diperkuat

MPR Minta Sistem Presidensial Diperkuat

Nasional
Lewat Ludruk, MPR Sosialisasikan Empat Pilar ke Masyarakat Sumenep

Lewat Ludruk, MPR Sosialisasikan Empat Pilar ke Masyarakat Sumenep

Nasional
Hari Anak, Ini Pesan Kepala BKKBN untuk Orangtua...

Hari Anak, Ini Pesan Kepala BKKBN untuk Orangtua...

Nasional
Polisi Kejar 5 Terduga Provokator dan Pelaku Bentrok Mesuji

Polisi Kejar 5 Terduga Provokator dan Pelaku Bentrok Mesuji

Nasional
Susi: Kalau Minum Pakai Sedotan Plastik, Malu-maluin...

Susi: Kalau Minum Pakai Sedotan Plastik, Malu-maluin...

Nasional
Close Ads X