Pemilu Belum Usai, Ketua DPR Anggap Pembentukan Pansus Masih Prematur

Kompas.com - 08/05/2019, 14:51 WIB
Ketua DPR Bambang Soesatyo seusai menghadiri Rapat Paripurna ke-16 Masa Persidangan IV DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/6/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua DPR Bambang Soesatyo seusai menghadiri Rapat Paripurna ke-16 Masa Persidangan IV DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/6/2019).
Penulis Jessi Carina
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo berpendapat penggunaan hak angket untuk membentuk Panitia Khusus ( Pansus) terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 masih terlalu prematur. Sebab tahapan Pemilu 2019 belum selesai seluruhnya

"Masih prematur kita bicara soal hak angket karena tanggal 22 ini kan (pengumuman) Pilpresnya. Ini hasil (penghitungannya) belum diumumkan. Jadi masih prematur kalau kita langsung tancap gas," ujar Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (8/5/2019).

Adapun, saat ini KPU masih melakukan penghitungan suara Pilpres dan Pileg. KPU paling lambat akan mengumumkan hasilnya pada 22 Mei.

Baca juga: PKS Usul Penggunaan Hak Angket dan Bentuk Pansus Pemilu 2019

Bambang mengingatkan, penggunaan hak angket juga harus melalui mekanisme yang sudah ditentukan. Di antaranya, mesti ada dukungan dari Fraksi-fraksi lain di DPR .

Dia mengatakan, rencana hak angket bisa kandas karena dukungan yang tak cukup.

Usulan mengenai penggunaan hak angket ini disampaikan anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ledia Hanifa dalam Rapat Paripurna ke-16 Masa Persidangan IV DPR.

Salah satu yang melatarbelakangi usulan ini adalah kasus meninggalnya 554 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan panitia pengawas pemilu.

Bambang mengatakan hal ini memang menjadi polemik dalam pelaksanaan pemilu. Bukan hanya Pemilu 2019 tetapi juga pemilu sebelumnya. Dia pun menyarankan persoalan-persoalan dalam Pemilu 2019 dibahas dengan Komisi II.

Sebab dia sendiri sepakat ada beberapa hal yang harus dievaluasi dalam Pemilu 2019 ini. "Misalnya memisahkan pemilu presiden dengan legislatif," ujar Bambang.

Bambang sudah meminta Komisi II untuk mengundang pihak terkait dalam rapat pembahasan nanti. Komisi II bisa meminta penjelasan KPU dan Bawaslu mengenai penyebab meninggalnya ratusan petugas KPPS.

Baca juga: Politisi Nasdem Tegaskan Tolak Pansus Pemilu Sebelum Hasil Resmi KPU

Ledia Hanifa sebelumnya juga menjelaskan alasannya mengusulkan pansus ini. Selain banyaknya petugas KPPS yang meninggal, Ledia juga menyoroti persoalan lain selama pemilu, antara lain banyaknya kesalahan input dalam Sistem Penghitungan (Situng) perolehan suara milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Selain itu, Ledia menegaskan perlu adanya evaluasi terkait akuntabilitas penyelenggara pemilu.

"Kami juga melihat ada banyak masalah. Perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pemilu supaya hal yang sama tidak terulang," kata Ledia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bantu Korban Ledakan, PMI Akan Kirim Kantong Darah ke Beirut

Bantu Korban Ledakan, PMI Akan Kirim Kantong Darah ke Beirut

Nasional
Pelanggar Protokol Kesehatan Bakal Disanksi Lebih Tegas, Apa Saja?

Pelanggar Protokol Kesehatan Bakal Disanksi Lebih Tegas, Apa Saja?

Nasional
Menkominfo Ingatkan Pentingnya 'Security System Data' di Pilkada

Menkominfo Ingatkan Pentingnya "Security System Data" di Pilkada

Nasional
Saat Partai Berkarya Terbelah Dua, Kubu Muchdi PR dan Tommy Soeharto

Saat Partai Berkarya Terbelah Dua, Kubu Muchdi PR dan Tommy Soeharto

Nasional
Kata BPOM dan Kemenkes soal Klaim Obat Bisa Sembuhkan Covid-19

Kata BPOM dan Kemenkes soal Klaim Obat Bisa Sembuhkan Covid-19

Nasional
Hingga Desember 2020, Kemensos akan Bagikan BST kepada 9 Juta KPM

Hingga Desember 2020, Kemensos akan Bagikan BST kepada 9 Juta KPM

Nasional
UPDATE: 116.871 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Pentingnya Perubahan Perilaku Masyarakat

UPDATE: 116.871 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Pentingnya Perubahan Perilaku Masyarakat

Nasional
[POPULER NASIONAL] AKBP Yogi yang Dirotasi Kapolri Suami Jaksa Pinangki | Dugaan Awal Ledakan di Beirut Menurut KBRI

[POPULER NASIONAL] AKBP Yogi yang Dirotasi Kapolri Suami Jaksa Pinangki | Dugaan Awal Ledakan di Beirut Menurut KBRI

Nasional
Mendagri: Kemauan dan Kemampuan Kepala Daerah Kunci Penanganan Covid-19

Mendagri: Kemauan dan Kemampuan Kepala Daerah Kunci Penanganan Covid-19

Nasional
KPK: Banyak ASN Tak Netral dan Ikut Mobilisasi Pendanaan Kandidat Pilkada

KPK: Banyak ASN Tak Netral dan Ikut Mobilisasi Pendanaan Kandidat Pilkada

Nasional
Mendagri: Tak Ada Kampanye Pilkada Arak-arakan di Tengah Pandemi Covid-19

Mendagri: Tak Ada Kampanye Pilkada Arak-arakan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Nasional
KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X