Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Nasdem Tegaskan Tolak Pansus Pemilu Sebelum Hasil Resmi KPU

Kompas.com - 08/05/2019, 14:21 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI Johnny G Plate mengatakan, alih-alih membentuk pansus pemilu, DPR RI semestinya mendukung dan memastikan proses pemilu mampu diselesaikan dan menghasilkan pemimpin yang sah.

"Menjadi wajar dan masuk akal apabila DPR menunggu, menanti, dan ikut mengawasi rekapitulasi hasil pemilu sampai selesai," ujar Johnny dalam rapat paripurna ke-16 di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (8/5/2019).

Pemilu 2019, kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini, berlandaskan asas legislasi primer yang dibicarakan bersama pemerintah dan DPR.

Baca juga: Gerindra Setuju Usul PKS soal Hak Angket dan Pembentukan Pansus Pemilu 2019

Semua kekurangan yang ada dalam pemilu adalah hasil pembahasan bersama yang telah dilakukan DPR.

"Pemilu yang kita selenggarakan harus berlandaskan asas jurdil dan saya harap tidak ada langkah-langkah politik yang digalangkan dalam proses pemilu ini. Oleh sebab itu, saya menolak pembentukan tim pansus pemilu sebelum hasil pemilu yang resmi keluar dari KPU," paparnya.

Johnny mengemukakan, yang menjadi tugas DPR dan pemerintah ke depan adalah mengevaluasi pemilu agar lebih baik dalam Pemilu 2024.

Baca juga: PKS Usul Penggunaan Hak Angket dan Bentuk Pansus Pemilu 2019

DPR RI tidak boleh melakukan langkah-langkah politik yang menganggu kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu.

Oleh karenanya, membentuk pansus berlandaskan dugaan adanya kecurangan merupakan keputusan yang sangat prematur.

"Apapun hasil pemilu nanti, namun men-judge bahwa pemilu ini telah terjadi kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif adalah keputusan yang sangat prematur," tegasnya.

Kompas TV Wakil Ketua DPR, Fadli Zon bersama dengan Wakil Ketua Komisi II DPR, Ahmad Riza Patria mengunjungi Gedung KPU Pusat di Menteng, Jakarta. Dalam kunjungan kali ini DPR ingin mengecek langsung jalannya persiapan rekapitulasi hasil penghitungan suara KPU. Selain mengecek persiapan rekapitulasi perolehan suara di tingkat pusat Fadli Zon dan Riza Patria yang keduanya berasal dari Partai Gerindra juga ingin meminta keterangan KPU terkait sejumlah hal. Seperti banyaknya petugas penyelenggara pemilu yang meninggal. Fadli Zon juga menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat mulai dari dugaan kecurangan pemilu hingga permintaan penghentian Situng KPU. Dalam pertemuan itu Ketua KPU, Arief Budiman menyampaikan hasil kerja KPU kepada DPR. Mereka juga sempat berdiskusi terkait sistem teknologi informasi yang digunakan KPU untuk penghitungan suara. #KPU #Pemilu2019 #FadliZon
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com