Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Daftar Menteri Jokowi yang Diprediksi Lolos dan Gagal ke Senayan

Kompas.com - 08/05/2019, 05:55 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

Kompas TV Kendati hitung resmi pemilu legislatif di Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum selesai. Namun berdasarkan hitung cepat Litbang Kompas, diprediksi ada sembilan partai politik yang lolos ambang batas parlemen empat persen dan akan menempatkan sejumlah politisi di gedung DPR RI. Lalu kira-kira akan seperti apa wajah Senayan lima tahun ke depan dengan konfigurasi sembilan partai politik ini? #KPU #HitungCepat #WajahDPR

"Tapi langkah pertama dulu, kan kita dilantik dulu sebagai anggota DPR. Kalau urusan lainnya itu urusan di atas itu. kita itu kan mengabdi saja, kerja sata itu yang penting," kata dia.

Mereka yang gagal

Selain Puan dan Yasonna, ada empat menteri lain yang juga bertarung di pileg 2019.

1. Tiga menteri dari PKB

Dari keempat menteri tersebut, tiga diantaranya berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yakni Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri (Jabar VI), Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi (DKI 1), serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Eko Putro Sandjojo (Dapil Bengkulu).

Baca juga: 4 Menteri Jokowi Diprediksi Gagal Lolos ke Senayan

Namun ketiganya diprediksi gagal menjadi wakil rakyat berdasarkan penghitungan suara sementara.

Hanif Dhakiri yang juga Sekjen PKB saat dijumpai di Istana beberapa waktu lalu enggan buka-bukaan soal perolehan suaranya serta dua rekannya di Pileg 2019. Ia beralasan penghitungan suara masih berlangsung dan belum mengetahui hasilnya.

Baca juga: PKB Klaim Dapat 13 Kursi di DPRD Jawa Barat

Namun, Wakil Sekjen PKB Ahmad Iman membenarkan bahwa tiga menteri dari partainya terancam tak lolos ke Senayan.

“Berdasarkan hitungan dari KPU mereka tidak lolos. Tapi itu sementara dan masih ada peluang,” kata dia.

2. Lukman Hakim Saifuddin

Satu menteri lainnya yang juga mencoba peruntungan di Pemilu 2019 adalah Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Ia maju lewat dapil Jabar VI lewat Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Baca juga: PPP Usung Menag Lukman Hakim Jadi Caleg DPR

Sekjen PPP Arsul Sani mengakui bahwa partainya kemungkinan tidak mendapatkan kursi di daerah pemilihan Lukman, yang meliputi kota Depok dan Bekasi. Hal itu diketahui berdasarkan hitungan sementara Komisi Pemilihan Umum di tingkat kecamatan dan kota.

"Saya belum tahu posisi terakhir, tapi sepertinya PPP tidak dapat kursi di dapil kota Bekasi, kota Depok," kata Arsul.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com