PPP Usung Menag Lukman Hakim Jadi Caleg DPR

Kompas.com - 18/07/2018, 00:09 WIB
Menteri Agama Lukman Hakim memberikan keterangan pers hasil sidang isbat di Kementerian Agama RI, Jakarta, Kamis (14/06/2018). Pemerintah menetapkan hari raya Idul Fitri 1439 H jatuh pada hari Jumat 15 Juni 2018. KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELIMenteri Agama Lukman Hakim memberikan keterangan pers hasil sidang isbat di Kementerian Agama RI, Jakarta, Kamis (14/06/2018). Pemerintah menetapkan hari raya Idul Fitri 1439 H jatuh pada hari Jumat 15 Juni 2018.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Persatuan Pembangunan mengusung menterinya di kabinet kerja, Lukman Hakim Saifuddin, sebagai calon anggota DPR periode 2019-2024.

"Termasuk Pak Lukman Hakim Saifuddin juga mendaftarkan diri," kata Sekjen PPP Arsul Sani saat mendaftarkan caleg PPP ke Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Selasa (17/7/2018).

Arsul mengatakan, Lukman sudah meminta izin langsung ke Presiden Joko Widodo untuk maju sebagai caleg dari daerah pemilihan Jawa Barat VI.

Baca juga: PDI-P Usung Puan dan Yasonna Jadi Caleg DPR

Izin baru diberikan oleh Jokowi pada Senin kemarin, atau sehari sebelum penutupan pendaftaran oleh KPU.

"Setelah dapat izin dari Presiden langsung kita masukkan namanya," kata Arsul.

Arsul mengakui mengusung Lukman untuk meningkatkan perolehan suara PPP. Lukman sejak 1997 mencalonkan diri sebagai anggota DPR dan selalu lolos ke Senayan sebelum akhirnya ia ditunjuk sebagai Menteri oleh Presiden Jokowi.

Baca juga: PKB Usung Semua Menterinya Jadi Caleg DPR

Jabatan terakhir di Parlemen, Lukman menduduki kursi Wakil Ketua MPR.

"Pak Lukman kader partai yang kita butuhkan sebagai vote Getter," ucapnya.

Menurut Arsul, Lukman tidak akan mundur dari posisi menteri agama. Ia cukup mengambil cuti saat akan kampanye.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua KPU Harap Anggaran Tambahan Pilkada 2020 Cair Awal Juni

Ketua KPU Harap Anggaran Tambahan Pilkada 2020 Cair Awal Juni

Nasional
UPDATE: 24.538 Kasus Positif Covid-19, Tertinggi di Jatim hingga Dominasi Pekerja Migran di DKI

UPDATE: 24.538 Kasus Positif Covid-19, Tertinggi di Jatim hingga Dominasi Pekerja Migran di DKI

Nasional
Ini Alasan Pemerintah Tak Mau Tunda Pilkada hingga Covid-19 Berakhir

Ini Alasan Pemerintah Tak Mau Tunda Pilkada hingga Covid-19 Berakhir

Nasional
Masa Kerja dari Rumah ASN Diperpanjang Lagi hingga 4 Juni 2020

Masa Kerja dari Rumah ASN Diperpanjang Lagi hingga 4 Juni 2020

Nasional
Mendagri: Jika Pilkada Ditunda 2021, Apa Ada yang Menjamin Covid-19 Akan Selesai?

Mendagri: Jika Pilkada Ditunda 2021, Apa Ada yang Menjamin Covid-19 Akan Selesai?

Nasional
Bahan Baku Minim di Sejumlah Industri, KSPI Sebut 'New Normal' Tak Bakal Efektif

Bahan Baku Minim di Sejumlah Industri, KSPI Sebut "New Normal" Tak Bakal Efektif

Nasional
KSAL Minta Kogabwilhan I Aktif Pantau Pelanggaran Laut Natuna

KSAL Minta Kogabwilhan I Aktif Pantau Pelanggaran Laut Natuna

Nasional
LPSK dan BNPT Teken MoU Perlindungan Korban Terorisme

LPSK dan BNPT Teken MoU Perlindungan Korban Terorisme

Nasional
Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Nasional
Ketua MPR Minta Penerapan 'New Normal' Berbasis Data yang Valid

Ketua MPR Minta Penerapan "New Normal" Berbasis Data yang Valid

Nasional
Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Nasional
Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era 'New Normal'

Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era "New Normal"

Nasional
Sambut New Normal, Ada Senyum Tito di Selubung Masker

Sambut New Normal, Ada Senyum Tito di Selubung Masker

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X