Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Relawan Kirim Makanan hingga Tukang Pijat untuk Tim Real Count TKN Jokowi

Kompas.com - 26/04/2019, 23:01 WIB
Jessi Carina,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Berbagai macam bentuk dukungan datang untuk tim rekapitulasi suara atau real count yang dilakukan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf.

Koordinator war room dari Tim Direktorat Saksi TKN Jokowi-Ma'ruf, Alfatinnova mengatakan,  para penginput data ini mendapat kiriman makanan hingga tukang pijit dari para relawan.

"Kami berterima kasih banyak kepada masyarakat Indonesia yang mengirimkan doa, mengirimkan tukang pijat. Kita sekarang punya relawan yang memijat teman-teman ini," ujar Nova di posko penghitungan suara, Hotel Gran Melia, di Jalan Rasuna Said, Jumat (26/4/2019).

Adapun, proses rekapitulasi suara versi TKN memberdayakan anak-anak muda pendukung Jokowi-Ma'ruf. Mereka duduk di depan komputer untuk menginput hasil penghitungan suara dari soft copy dokumen C1 ke dalam sistem.

Baca juga: TKN Undang BPN Pantau War Room Rekapitulasi Suara

Nova mengatakan, mereka bertugas dengan sistim shift. Tukang pijat yang dikirim oleh Relawan Budiman ini juga berganti shift agar bisa merelaksasi mereka yang bekerja memasukan data.

"Lalu ada yang kirimkan makanan. Hari ini kita surplus makanan dikirimkan oleh tim relawan A, B, C, D," ujar Nova.

Baca juga: TKN: BPN Minta C1 ke Bawaslu, Jangan-jangan Baru Mau Bikin War Room

Nova berterima kasih kepada masyarakat yang mendukung proses rekapitulasi versi TKN Jokowi-Ma'ruf. Berbagai bentuk dukungan dari relawan itu membuat tim rekapitulasi suara bersemangat menyelesaikan tugas.

"Karena ini luar biasa tekanannya. Mereka harus meng-upload 80.000 sampai 100.000 C1 setiap harinya. Kebayang ya duduk berjam-jam dengan memerhatikan angka-angka begitu," kata dia.

Kompas TV Seperti apa war room atau pusat data hitung cepat dari Litbang Kompas saat Pemilu 2019? Simak Vlog Jurnalis KompasTV, Frisca Clarissa berikut ini. Selama ini, Litbang Kompas sudah melakukan 15 kali hitung cepat atau quick count. Hitung cepat pertama dimulai pada perhelatan Pilkada Jakarta tahun 2007, dilanjutkan pada Pilkada Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur pada 2018. #quickcount #litbangkompas #pemilu2019

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com