Saat tiba di kantor yang terletak di Jalan RM Harsono, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pukul 10.15 WIB, tampak terparkir empat mobil pribadi dan dua penjaga keamanan.
Masuk ke dalam gedung, Kompas.com bertemu dengan petugas penerima tamu di DPP Gerindra.
Baca juga: Fadli Zon Usul DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu
Petugas tersebut menyatakan bahwa di DPP Gerindra tidak ada sama sekali kegiatan penghitungan real count Prabowo-Sandiaga.
"Justru di Kertanegara. Di sini sama sekali enggak ada kegiatan. Semua diserahkan di sana. Semua dikawal di sana. Pak Andre Rosiade jarang banget ke sini," ujar petugas tersebut, Selasa.
Dia menambahkan, di DPP Gerindra tidak pernah ada kegiatan yang menyangkut real count seusai Pemilu 2019.
Saat deklarasi klaim kemenangan, Prabowo meminta seluruh relawannya untuk tetap mengawal proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara sejak di tingkat kecamatan.
Ia mengingatkan adanya potensi kecurangan yang terjadi dan merugikan pasangan nomor urut 02.
Narasi dugaan kecurangan pada Pilpres 2019 pun terus digaungkan. Namun, pihak BPN belum mau untuk memaparkan bukti-bukti yang dimiliki secara spesifik.
Direktur Materi Debat BPN Sudirman Said mengungkapkan bahwa pihaknya mencurigai hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 sebagai hasil dari proses yang tidak adil.
Baca juga: TKN Jokowi-Maruf: Transparansi KPU Jangan Malah Dianggap Kecurangan
Hal itu mengacu pada berbagai temuan kasus dugaan kecurangan dan pelanggaran yang terjadi selama pemilu.
"Jadi suasana sekarang itu sebetulnya angka apa pun wajib dicurigai sebagai hasil dari ketidak-fair-an," ujar Sudirman saat ditemui di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Senin (22/4/2019).
Menurut Sudirman, pihaknya menemukan banyak kejanggalan dan dugaan kecurangan selama proses pemungutan suara hingga rekapitulasi.
Dugaan kecurangan itu terjadi di banyak tempat, mulai dari Aceh sampai Papua.
Sudirman mencontohkan kasus gudang penyimpanan surat suara yang terbakar di Sumatera Barat dan Bupati Mandailing Natal yang mengundurkan diri karena kecewa terhadap masyarakat yang tidak memilih calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo.
Baca juga: Sandiaga Bertemu 5 Sekjen Parpol Koalisi, Bahas Dugaaan Kecurangan di Pilpres
Selain itu, Sudirman juga menyebutkan, di beberapa tempat aparat kepolisian mengambil dokumen formulir C1 secara paksa.
"Jadi ini adalah satu gejala bahwa ada mobilisasi ada tindakan aparat yang menunjukan ketidaknetralan," kata Sudirman.
"Apa pun hasil dari pemilu ini adalah hasil yang dicederai dengan proses tadi. Karena itu kita harus perhatikan dan ingin ajak seluruh warga menjaga proses ini, menjaga suara rakyat agar tidak dicuri oleh tangan-tangan yang tidak berhak," ujar dia.
"Kami menilai pemilu sekarang tidak jujur, tidak transparan, dan tidak adil," ujar Hashim.
Baca juga: Dugaan Kecurangan Pemilu Rugikan Kedua Paslon, KPU Harus Segera Bersikap