Antara Klaim Kemenangan Prabowo-Sandiaga dan Narasi Kecurangan Pilpres 2019

Hashim mencontohkan salah satu bentuk dugaan kecurangan yakni soal 17,5 juta daftar pemilih tetap (DPT) yang sudah berkali-kali dilaporkan ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ia mengatakan, hingga tiga hari sebelum pemungutan suara pada 17 April, persoalan itu belum dituntaskan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Sampai tiga hari sebelum hari pencoblosan 17 April, masalah itu belum tuntas, belum selesai, jadi masalah tetap masalah," kata Hashim.

Tak hanya itu, lanjut Hashim, kecurangan yang terjadi secara masif juga dapat terlihat secara jelas pada saat perhitungan cepat suara yang dilakukan oleh lembaga survei yang memenangkan pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Kami khawatir dan kami mencurigai, kami cemas bahwa angka selisih yang quick count-quick count itu diambil dari 17,5 juta nama itu," ucap politisi dari Partai Gerindra itu.

Pertemuan Sandiaga dan lima sekjen parpol

Dugaan kecurangan pada Pilpres 2019 juga menjadi pembahasan antara calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno dan lima sekjen parpol koalisi pendukung.

Pertemuan tersebut terjadi di kediaman Sandiaga, Jalan Pulombangkeng nomor 5, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2019) malam.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengakui bahwa dalam pertemuan tersebut mereka membahas tentang berbagai bentuk dugaan kecurangan yang terjadi selama pilpres.

Baca juga: TKN: Narasi Kecurangan yang Disampaikan BPN Wujud Kekalahan Prabowo

Menurut Muzani, kecurangan selama pilpres terjadi secara terstruktur dan masif.

"Ya tadi disinggung biasa soal pemilu di beberapa daerah dan tentang berbagai macam bentuk kecurangan yang terjadi secara masif dan terstruktur," ujar Muzani saat memberikan keterangan seusai pertemuan.

Muzani mengatakan, hingga saat ini BPN masih mengumpulkan laporan-laporan terkait dugaan kecurangan, sehingga pihaknya belum bisa memaparkannya kepada publik.

Laporan yang masuk kemudian akan diklarifikasi untuk dipastikan kebenaran dan bukti-buktinya.

Setelah itu, BPN baru akan membahas langkah apa yang akan diambil terkait laporan dugaan kecurangan yang diterima.

"Karena ada laporan yang datanya enggak kuat tapi semua laporan kita terima dan sudah ada beberapa tim yang menangani di BPN dan semua ada yang ada menangani," kata Muzani.

"Sehingga nanti ketika laporan dibawa ke Bawaslu atau macam macam, baru akan nanti akan ke situ," ujar dia.

Dalam pertemuan tersebut hadir Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan, Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno, Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal dan Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso.