Antara Klaim Kemenangan Prabowo-Sandiaga dan Narasi Kecurangan Pilpres 2019

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah mendeklarasikan klaim kemenangan berdasarkan exit poll, quick count, dan real count internal Badan Pemenangan Nasional (BPN).

Tercatat sebanyak tiga kali Prabowo mendeklarasikan klaim kemenangan pasca-hari pemungutan suara pada 17 April 2019.

Pada klaim kemenangan itu, Prabowo menyebutkan, berdasarkan proses penghitungan internal dari hasil rekapitulasi formulir C1, Prabowo-Sandiaga memperoleh sekitar 62 persen suara.

Akan tetapi, BPN memilih merahasiakan proses penghitungan atau real count internal BPN.

Baca juga: BPN Persilakan TKN jika Mau Buktikan Dugaan Kecurangan oleh Kubu 02

BPN pun ditantang untuk terbuka atas klaimnya soal penghitungan real count yang memenangkan pasangan nomor urut 02 itu.

Seperti pernyataan para petinggi BPN lainnya, Direktur Relawan BPN Mursyidan Baldan memastikan pihaknya memiliki ruangan untuk melakukan proses real count.

Menurut Ferry, pihaknya memiliki beberapa tempat yang digunakan untuk melakukan proses real count. Salah satunya di kantor sekretariat BPN, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.

"Ada. Salah satunya di sini, di Kertanegara," ujar Ferry saat ditemui di Media Center Prabowo-Sandiaga, Selasa (23/4/2019).

Namun, Ferry enggan merinci tempat lain yang digunakan untuk memantau rekapitulasi hasil penghitungan suara. Ia juga enggan menjelaskan proses real count internal.

Baca juga: Sandiaga Minta Masyarakat yang Temukan Dugaan Kecurangan Pemilu Lapor ke Pihak Berwenang

Ferry mengatakan, pihaknya ingin berhati-hati dalam melakukan rekapitulasi data terkait potensi serangan siber.

Bahkan, kata Ferry, BPN harus mem-back-up data formulir C1 di tempat yang berbeda.

"Kita enggak boleh dong kasih tahu nanti disatronin. Ini kan (serangan) cyber ini kan luar biasa. Data saja kami harus back up," kata Ferry.

Direktur Materi BPN Sudirman Said sebelumnya mengatakan, pihaknya memiliki tim yang bertugas untuk menghitung dan memantau rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilpres 2019.

"Ada tim yang memonitor di DPP masing-masing partai, tapi di tim BPN juga ada," ujar Sudirman saat ditemui di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Senin (22/4/2019).

Berbeda dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, pihak BPN tidak menggunakan istilah "war room".

Baca juga: Mahfud MD Datangi KPU, Pastikan Tak Ada Kecurangan Pemilu

Selain itu, kata Sudirman, ruangan untuk melakukan real count Pemilihan Presiden 2019 tersebut tidak dapat diakses oleh publik secara leluasa.

"Ini bukan 'war' kan. Ini kompetisi tentu ada tim yang menghitung. Kami punya lapisan data yang berlapis-lapis yang Insya Allah akan memperkuat argumen kita," kata Sudirman.

"Di berbagai partai politik koalisi kita mereka juga punya dan kebijakan masing-masing tapi saya kira kan ada bagian-bagian dapur kita, kalau kita punya dapur kan tidak seluruhnya bisa dipertontonkan," ujar dia.

Kompas.com pun mencoba meliput kegiatan rekapitulasi real count di kantor DPP Partai Gerindra, Selasa (23/4/2019).

Saat tiba di kantor yang terletak di Jalan RM Harsono, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pukul 10.15 WIB, tampak terparkir empat mobil pribadi dan dua penjaga keamanan.

Masuk ke dalam gedung, Kompas.com bertemu dengan petugas penerima tamu di DPP Gerindra.

Baca juga: Fadli Zon Usul DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu

Petugas tersebut menyatakan bahwa di DPP Gerindra tidak ada sama sekali kegiatan penghitungan real count Prabowo-Sandiaga.

"Justru di Kertanegara. Di sini sama sekali enggak ada kegiatan. Semua diserahkan di sana. Semua dikawal di sana. Pak Andre Rosiade jarang banget ke sini," ujar petugas tersebut, Selasa.

Dia menambahkan, di DPP Gerindra tidak pernah ada kegiatan yang menyangkut real count seusai Pemilu 2019.

Narasi kecurangan Pilpres 2019

Saat deklarasi klaim kemenangan, Prabowo meminta seluruh relawannya untuk tetap mengawal proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara sejak di tingkat kecamatan.

Ia mengingatkan adanya potensi kecurangan yang terjadi dan merugikan pasangan nomor urut 02.

Narasi dugaan kecurangan pada Pilpres 2019 pun terus digaungkan. Namun, pihak BPN belum mau untuk memaparkan bukti-bukti yang dimiliki secara spesifik.

Direktur Materi Debat BPN Sudirman Said mengungkapkan bahwa pihaknya mencurigai hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 sebagai hasil dari proses yang tidak adil.

Baca juga: TKN Jokowi-Maruf: Transparansi KPU Jangan Malah Dianggap Kecurangan

Hal itu mengacu pada berbagai temuan kasus dugaan kecurangan dan pelanggaran yang terjadi selama pemilu.

"Jadi suasana sekarang itu sebetulnya angka apa pun wajib dicurigai sebagai hasil dari ketidak-fair-an," ujar Sudirman saat ditemui di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Senin (22/4/2019).

Menurut Sudirman, pihaknya menemukan banyak kejanggalan dan dugaan kecurangan selama proses pemungutan suara hingga rekapitulasi.

Dugaan kecurangan itu terjadi di banyak tempat, mulai dari Aceh sampai Papua.

Sudirman mencontohkan kasus gudang penyimpanan surat suara yang terbakar di Sumatera Barat dan Bupati Mandailing Natal yang mengundurkan diri karena kecewa terhadap masyarakat yang tidak memilih calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo.

Baca juga: Sandiaga Bertemu 5 Sekjen Parpol Koalisi, Bahas Dugaaan Kecurangan di Pilpres

Selain itu, Sudirman juga menyebutkan, di beberapa tempat aparat kepolisian mengambil dokumen formulir C1 secara paksa.

"Jadi ini adalah satu gejala bahwa ada mobilisasi ada tindakan aparat yang menunjukan ketidaknetralan," kata Sudirman.

"Apa pun hasil dari pemilu ini adalah hasil yang dicederai dengan proses tadi. Karena itu kita harus perhatikan dan ingin ajak seluruh warga menjaga proses ini, menjaga suara rakyat agar tidak dicuri oleh tangan-tangan yang tidak berhak," ujar dia.

Secara terpisah, Direktur Media dan Komunikasi BPN Hashim Djojohadikusumo, menilai bahwa penyelenggaraan Pemilu 2019 dilaksanakan jauh dari nilai jujur, adil dan transparan.

"Kami menilai pemilu sekarang tidak jujur, tidak transparan, dan tidak adil," ujar Hashim.

Baca juga: Dugaan Kecurangan Pemilu Rugikan Kedua Paslon, KPU Harus Segera Bersikap

Hashim mencontohkan salah satu bentuk dugaan kecurangan yakni soal 17,5 juta daftar pemilih tetap (DPT) yang sudah berkali-kali dilaporkan ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ia mengatakan, hingga tiga hari sebelum pemungutan suara pada 17 April, persoalan itu belum dituntaskan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Sampai tiga hari sebelum hari pencoblosan 17 April, masalah itu belum tuntas, belum selesai, jadi masalah tetap masalah," kata Hashim.

Tak hanya itu, lanjut Hashim, kecurangan yang terjadi secara masif juga dapat terlihat secara jelas pada saat perhitungan cepat suara yang dilakukan oleh lembaga survei yang memenangkan pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Kami khawatir dan kami mencurigai, kami cemas bahwa angka selisih yang quick count-quick count itu diambil dari 17,5 juta nama itu," ucap politisi dari Partai Gerindra itu.

Pertemuan Sandiaga dan lima sekjen parpol

Dugaan kecurangan pada Pilpres 2019 juga menjadi pembahasan antara calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno dan lima sekjen parpol koalisi pendukung.

Pertemuan tersebut terjadi di kediaman Sandiaga, Jalan Pulombangkeng nomor 5, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2019) malam.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengakui bahwa dalam pertemuan tersebut mereka membahas tentang berbagai bentuk dugaan kecurangan yang terjadi selama pilpres.

Baca juga: TKN: Narasi Kecurangan yang Disampaikan BPN Wujud Kekalahan Prabowo

Menurut Muzani, kecurangan selama pilpres terjadi secara terstruktur dan masif.

"Ya tadi disinggung biasa soal pemilu di beberapa daerah dan tentang berbagai macam bentuk kecurangan yang terjadi secara masif dan terstruktur," ujar Muzani saat memberikan keterangan seusai pertemuan.

Muzani mengatakan, hingga saat ini BPN masih mengumpulkan laporan-laporan terkait dugaan kecurangan, sehingga pihaknya belum bisa memaparkannya kepada publik.

Laporan yang masuk kemudian akan diklarifikasi untuk dipastikan kebenaran dan bukti-buktinya.

Setelah itu, BPN baru akan membahas langkah apa yang akan diambil terkait laporan dugaan kecurangan yang diterima.

"Karena ada laporan yang datanya enggak kuat tapi semua laporan kita terima dan sudah ada beberapa tim yang menangani di BPN dan semua ada yang ada menangani," kata Muzani.

"Sehingga nanti ketika laporan dibawa ke Bawaslu atau macam macam, baru akan nanti akan ke situ," ujar dia.

Dalam pertemuan tersebut hadir Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan, Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno, Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal dan Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.