Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto: Banyak Petugas Gugur, Tak Tepat Tuduh Pemilu Konspirasi Pemerintah

Kompas.com - 24/04/2019, 14:34 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyesalkan adanya petugas yang gugur saat bertugas mengamankan dan melancarkan Pemilu 2019.

"Sampai saat ini kita masih menyesalkan bahwa adanya petugas pemilu yang menjadi korban sebanyak 139 petugas. Mereka adalah pahlawan demokrasi," kata Wiranto usia memimpin rapat koordinasi khusus tingkat menteri di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2019).

Baca juga: Wiranto: Kita Harus Apresiasi KPU dan Bawaslu, Bukan Malah Mencaci-maki

 

Oleh karena itu, lanjut Wiranto, sangat tidak tepat jika ada yang memberikan tuduhan dan fitnah yang tidak mendasar terhadap penyelenggara pemilu. Sebab, petugas sudah susah payah mengawal pemilu hingga lancar dan damai.

Ia menyebutkan, ada oknum-oknum tertentu yang menuduh konspirasi antara pemerintah dan penyelenggara pemilu.

"Sudah banyak sekali beredar tuduhan-tuduhan yang menyasar adanya konspirasi secara terstruktur, sistematis, dan masif antara penyelenggara pemilu dan pemerintah. Di sini saya jelaskan, hal itu tidak tepat karena banyak petugas pemilu yang gugur," paparnya.

Baca juga: Wiranto Sebut Tudingan Pemerintah Berkonspirasi dengan KPU Tendensius dan Ngawur

 

Maka dari itu, seperti diungkapkan Wiranto, sejatinya seluruh komponen masyarakat, pendukung paslon tertentu, dan peserta pemilu memberikan apresiasi kepada penyelenggara dan petugas pemilu.

"Kita semua sudah rasakan pemilu yang aman betul, lancar iya, damai juga iya sehingga banyak yang memberikan apresiasi positif," tuturnya.

Kompas TV Menko Polhukam Wiranto meminta masyarakat untuk tidak mengkhawatirkan pelaksanaan Pemilu 2019. Wiranto menerangkan, Indonesia sudah memiliki sistem dan aturan yang jelas terkait penyelenggaraan pemilu. Menurut Wiranto, jika ada pihak yang menemukan kecurangan, mereka dapat melakukan tindakan dengan membuat laporan ke lembaga yang berwenang. Wiranto meminta masyarakat untuk menyelesaikan persoalan pemilu sesuai dengan aturan yang berlaku. <strong>#Wiranto #Pemilu2019 #MenkoPolhukam</strong>
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com