Kompas.com - 24/04/2019, 12:57 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Senin (8/4/2019).   CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Senin (8/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menilai, tudingan adanya konspirasi antara pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk merekayasa hasil pemilu tidak benar dan tendensius.

Hal itu disampaikan Wiranto karena ia menilai tengah dikembangkan tudingan tentang konspirasi pemerintah dan KPU untuk merekayasa hasil pemilu.

"Tuduhan tersebut sangat tendensius, ngawur, bernuansa fitnah, dan tidak benar dan tidak berdasar," ujar Wiranto usai rapat koordinasi di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (24/4/2019).

Baca juga: TKN Jokowi-Maruf: Transparansi KPU Jangan Malah Dianggap Kecurangan

Ia menyatakan tuduhan tersebut muncul di saat rekapitulasi suara oleh KPU berjalan.

Tujuannya, untuk mendelegitimasi pemerintah serta KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selaku penyelenggara pemilu.

Wiranto mengatakan, tudingan tersebut tak hanya dialamatkan kepada pemerintah tetapi juga terhadap Polri dan TNI.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia menyebutkan, melalui tudingan-tudingan tersebut dimunculkan untuk menunjukkan seolah ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilu 2019.

Oleh karena itu, ia menegaskan, pemerintah dan KPU serta Bawaslu merupakan institusi yang terpisah.

Baca juga: Komisioner KPU Yakin Pemilu Selanjutnya Bisa Gunakan Sistem e-Counting

Wiranto menjamin KPU dan Bawaslu bekerja secara independen dan tanpa intervensi dari pemerintah saat menyelenggarakan pemilu.

"Tidak pernah ada pikiran, kehendak, dari pemerintah, untuk melakukan intervensi terhadap kinerja KPU dan Bawaslu," ujar Wiranto.

"Apalagi sampai membangun konspirasi kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif untuk memenangkan pasangan calon tertentu," lanjut dia.

DOK KOMPAS Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Indonesia 1955-2014

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Periksa 3 Tersangka Kasus Munjul, KPK Dalami Negosiasi Pembayaran dari Pembanguan Sarana Jaya

Periksa 3 Tersangka Kasus Munjul, KPK Dalami Negosiasi Pembayaran dari Pembanguan Sarana Jaya

Nasional
Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, KPK Panggil 3 Anggota DPRD Jabar

Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, KPK Panggil 3 Anggota DPRD Jabar

Nasional
Pusako: Tuntutan Hukuman 11 Tahun Eks Mensos Juliari Jauh dari Minimal, Seharusnya Seumur Hidup

Pusako: Tuntutan Hukuman 11 Tahun Eks Mensos Juliari Jauh dari Minimal, Seharusnya Seumur Hidup

Nasional
Masyarakat Kembali Diimbau Waspadai Penipuan Mengatasnamakan KPK

Masyarakat Kembali Diimbau Waspadai Penipuan Mengatasnamakan KPK

Nasional
DPR Minta Pemerintah Percepat Distribusi Vaksin Covid-19 hingga ke Kampung dan Pedalaman

DPR Minta Pemerintah Percepat Distribusi Vaksin Covid-19 hingga ke Kampung dan Pedalaman

Nasional
Luhut Usulkan 4 Langkah untuk Tekan Angka Kematian akibat Covid-19

Luhut Usulkan 4 Langkah untuk Tekan Angka Kematian akibat Covid-19

Nasional
TNI Diminta Benahi Cara Pandang Personel terhadap Rasialisme

TNI Diminta Benahi Cara Pandang Personel terhadap Rasialisme

Nasional
Menko PMK: Sudah Waktunya Informasi BMKG Jadi Dasar Pengambilan Kebijakan

Menko PMK: Sudah Waktunya Informasi BMKG Jadi Dasar Pengambilan Kebijakan

Nasional
Asuh Anak Tidak Hanya Tugas Ibu, Menteri PPPA Ingatkan Orangtua Perlu Kompak

Asuh Anak Tidak Hanya Tugas Ibu, Menteri PPPA Ingatkan Orangtua Perlu Kompak

Nasional
Jokowi Minta BMKG Edukasi Warga Agar Tak Mudah Termakan Hoaks soal Bencana

Jokowi Minta BMKG Edukasi Warga Agar Tak Mudah Termakan Hoaks soal Bencana

Nasional
Jokowi: Kita Harus Meningkatkan Ketangguhan Hadapi Bencana Alam

Jokowi: Kita Harus Meningkatkan Ketangguhan Hadapi Bencana Alam

Nasional
MAKI Ragu Jaksa Akan Kasasi atas Pemangkasan Hukuman Djoko Tjandra

MAKI Ragu Jaksa Akan Kasasi atas Pemangkasan Hukuman Djoko Tjandra

Nasional
Jaksa Masih Pelajari Putusan Banding Djoko Tjandra

Jaksa Masih Pelajari Putusan Banding Djoko Tjandra

Nasional
Wapres Ingatkan Limbah B3 Medis dari Pasien Covid-19 Tak Jadi Sumber Penyebaran Baru

Wapres Ingatkan Limbah B3 Medis dari Pasien Covid-19 Tak Jadi Sumber Penyebaran Baru

Nasional
Sebaran 195 Zona Merah di Indonesia Data 25 Juli 2021, Jawa Timur Paling Banyak

Sebaran 195 Zona Merah di Indonesia Data 25 Juli 2021, Jawa Timur Paling Banyak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X