Jokowi: Inilah Kondisi Negara Kita, Negara yang Penuh Peraturan...

BOGOR, KOMPAS.com - Meskipun pemerintah sudah memangkas banyak peraturan yang dinilai menghambat investasi, namun masalah rupanya belum selesai.

Di depan pengurus Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (23/4/2019) siang, Presiden Joko Widodo mengaku masih mendapatkan banyak keluhan dari investor mengenai sulitnya berinvestasi di Tanah Air.

"Awalnya, mereka (investor) begitu antusias masuk. Tapi begitu masuk, kita tahu semua betapa ruwetnya mengurus perizinan di negara kita," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Kemudahan Investasi Membaik, Indonesia Jadi Incaran Investor Asing

"Ribet, lama, biaya yang keluar lebih mahal. Terlalu banyak peraturan. Mereka enggak sanggup banyak seperti itu. Ini problem-problem yang selalu masih saya dengar," lanjut dia.

Bahkan, Jokowi menyebut, birokrasi di Indonesia sangat identik dengan peraturan yang berbelit-belit.

"Inilah kondisi negara kita, negara yang penuh dengan peraturan. Ada 42.000 aturan yang mesti kita jalankan," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi Minta Mendagri Tekan Daerah Agar Ekspor dan Investasi Meningkat

Jokowi mengatakan, ia akan terus mendorong agar kemudahan berinvestasi di Indonesia betul-betul terwujud. Salah satunya dengan memangkas peraturan dan regulasi yang dinilai menghambat proses investasi.

Sebab, investasi adalah salah satu faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, selain ekspor.

Diketahui, dalam rapat terbatas, baru-baru ini, Presiden Jokowi menekankan bahwa APBN 2020 harus dirancang mendukung peningkatan investasi dan ekspor demi pertumbuhan ekonomi.

Baca juga: Jokowi: Prioritas Utama Semua Kementerian adalah Pembangunan SDM

"APBN 2020 harus mampu memberikan stimulus bagi peningkatan ekspor, investasi, serta menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang rata sekaligus berkeadilan," ujar Jokowi.

"Kuncinya, peningkatan daya tahan serta daya saing di ekonomi kita," lanjut dia.