Jimly: Ambang Batas Parlemen 4 Persen Sudah Rasional

Kompas.com - 23/04/2019, 08:32 WIB
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie saat ditemui di sela-sela acara halalbihalal Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (16/6/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie saat ditemui di sela-sela acara halalbihalal Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (16/6/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie menilai ambang batas parlemen sebesar 4 persen sudah tepat dan rasional untuk kembali diterapkan di pemilihan legislatif (pileg) selanjutnya.

"Saya rasa ambang batas parlemen 4 persen sudah maksimum untuk konsolidasi demokrasi dan rasional," ujar Jimly di kantor Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), Jakarta Selatan, Senin (22/4/2019).

Jimly menambahkan, ambang batas parlemen tidak boleh terlalu rendah atau terlalu tinggi. Jika terlalu tinggi, hal tersebut akan menghambat kemerdekaan berserikat.

Baca juga: Jimly: Lebih Cepat Lebih Baik Jokowi dan Prabowo Bertemu


Kelompok masyarakat, lanjutnya, juga dipersilahkan membuat partai-partai baru. Namun demikian, yang perlu diingat bahwa partai baru yang ikut di Pileg 2019, seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pun susah untuk bisa lolos ke parlemen.

"Biar saja orang mau bikin partai baru, tapi kan sudah kelihatan nih yang baru-baru saja susah. Jadi, ambang batas 4 persen saya rasa cukup baik menghasilkan 9-10 partai," kata dia.

Standar ambang batas parlemen, lanjutnya, sudah rasional dan tak perlu diubah. Jika diturunkan, maka partai politik yang lolos ambang batas akan banyak sekali.

Baca juga: Jimly: Penyelesaian Masalah Pemilu Ada Mekanismenya, Stop Perang Opini

"Kalau partai di parlemen terlalu banyak itu repot dan menyulitkan. Tapi kalau sedikit, tidak bagus juga karena masyarakat kita kan beragam, harus ada pluralitas politik," ucap Jimly.

Dalam hasil hitung cepat Pileg 2019 versi sejumlah lembaga, ada sembilan partai politik yang lolos ke DPR periode 2019-2014.

Sembilan parpol tersebut, yakni PDI-P, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, PKS, Demokrat, PAN, dan PPP.

Sementara itu, parpol yang tidak lolos ke Senayan adalah Partai Perindo, Berkarya, PSI, Hanura, PBB, Garuda, dan PKPI.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Digugat Ratusan Peserta Pemilu di MK, KPU Siapkan Dua Hal Ini

Digugat Ratusan Peserta Pemilu di MK, KPU Siapkan Dua Hal Ini

Nasional
Tim Kuasa Hukum KPU Sebut Tak Ada Persiapan Khusus Hadapi Gugatan Prabowo-Sandiaga

Tim Kuasa Hukum KPU Sebut Tak Ada Persiapan Khusus Hadapi Gugatan Prabowo-Sandiaga

Nasional
Selisih 16,9 Juta Suara, Kubu Jokowi Nilai Gugatan ke MK Sulit Ubah Hasil Pilpres

Selisih 16,9 Juta Suara, Kubu Jokowi Nilai Gugatan ke MK Sulit Ubah Hasil Pilpres

Nasional
Amnesty International Minta Kekerasan 22 Mei 2019 Diusut Tuntas

Amnesty International Minta Kekerasan 22 Mei 2019 Diusut Tuntas

Nasional
Jenguk Korban Kerusuhan 22 Mei, Waketum Demokrat Minta Pengusutan Tuntas

Jenguk Korban Kerusuhan 22 Mei, Waketum Demokrat Minta Pengusutan Tuntas

Nasional
Mudik 2019, Pemerintah Siapkan 6.047 Fasilitas Layanan Kesehatan

Mudik 2019, Pemerintah Siapkan 6.047 Fasilitas Layanan Kesehatan

Nasional
KPU Siapkan 20 Pengacara untuk Hadapi BPN Prabowo-Sandiaga di MK

KPU Siapkan 20 Pengacara untuk Hadapi BPN Prabowo-Sandiaga di MK

Nasional
Nasdem Klaim Raih Peningkatan Suara Terbanyak di Pileg 2019

Nasdem Klaim Raih Peningkatan Suara Terbanyak di Pileg 2019

Nasional
Mantan Hakim MK: Narasi Bambang Widjojanto Berbahaya Sekali

Mantan Hakim MK: Narasi Bambang Widjojanto Berbahaya Sekali

Nasional
Hoaks atau Fakta Sepekan: Seputar Kerusuhan 22 Mei, Isu Cacar Monyet hingga Tol Ambruk

Hoaks atau Fakta Sepekan: Seputar Kerusuhan 22 Mei, Isu Cacar Monyet hingga Tol Ambruk

Nasional
'Kalau Alat Bukti BPN Masih Seperti yang ke Bawaslu, Perkara di MK Akan Cepat Selesai'

"Kalau Alat Bukti BPN Masih Seperti yang ke Bawaslu, Perkara di MK Akan Cepat Selesai"

Nasional
Tim Hukum BPN Keluhkan Penutupan Jalan Ke MK, Ini Tanggapan Polri

Tim Hukum BPN Keluhkan Penutupan Jalan Ke MK, Ini Tanggapan Polri

Nasional
Kapolri Bentuk Tim Pencari Fakta Terkait Korban Kerusuhan 22 Mei

Kapolri Bentuk Tim Pencari Fakta Terkait Korban Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Menurut Pakar, 51 Bukti yang Dibawa Tim Hukum Prabowo-Sandiaga ke MK Sangat Sedikit

Menurut Pakar, 51 Bukti yang Dibawa Tim Hukum Prabowo-Sandiaga ke MK Sangat Sedikit

Nasional
Polri Janji Tindak Anggota yang Langgar SOP Saat Kerusuhan 22 Mei

Polri Janji Tindak Anggota yang Langgar SOP Saat Kerusuhan 22 Mei

Nasional

Close Ads X