Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini 5 Amanat NU untuk Jokowi-Ma'ruf Amin

Kompas.com - 22/04/2019, 17:32 WIB
Devina Halim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memberikan lima poin amanat kepada pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Amanat tersebut diserahkan langsung kepada Ma'ruf pada acara "Silaturrahim dan Penyampaian Gagasan Kebangsaan Pengurus Besar NU" di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2019).

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj menuturkan, dalam pandangan NU, diperlukan langkah strategis untuk memajukan bangsa.

"Nahdlatul Ulama memandang diperlukan langkah strategis guna mengimplementasikan cita-cita membangun bangsa yang maju, bermartabat, serta berperadaban mulia," kata Said saat membacakan dokumen amanat.

Baca juga: Saling Klaim Kubu Jokowi dan Prabowo soal Dukungan Warga NU di Jatim

Maka dari itu, mereka mengamanatkan agar pendidikan karakter menjadi titik berat dalam pembangunan manusia. Misalnya, dengan memberi perhatian lebih kepada pendidikan pesantren.

Untuk mewujudkannya, NU mengusulkan pengangkatan Menteri urusan pesantren dan revisi UU perihal peningkatan mutu guru.

Amanat kedua adalah mengutamakan pendidikan manusia dengan berbasis pada nilai-nilai moderat.

"Langkah ini bisa ditempuh dengan jalan melihat kembali postur kurikulum dalam pendidikan, utamanya pendidikan keagamaan secara seksama dan cermat, dengan menekankan peningkatan akhlakul karimah dengan menonjolkan keteladanan Nabi Muhammad SAW," ujarnya.

NU juga mengamanatkan agar pembangunan ekonomi juga harus berbasis pada pemerataan.

Amanat keempat dari NU perihal ekonomi keumatan dan ekonomi Islam.

"Keempat, mendorong percepatan implemetasi gagasan ekonomi keumatan dan ekonomi Islam," ungkap Said.

Baca juga: Jimly: Lebih Cepat Lebih Baik Jokowi dan Prabowo Bertemu

NU juga ingin agar iklim berbangsa, bernegara, dan dunia perpolitikan menjadi lebih sejuk dengan berlandaskan nilai-nilai moderat.

Said mengatakan, pemerintah harus menindak tegas kelompok yang ingin mengganti ideologi Indonesia.

"Membangun iklim berbangsa dan bernegara serta kehidupan politik yang lebih sejuk berasaskan pada nilai-nilai moderatisme. Segala bentuk pengingkaran terhadap dasar-dasar negara harus ditindak tegas," tutur dia.

Kompas TV Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi memastikan belum ada pertemuan antara capres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan utusan capres nomor urut 01 Joko Widodo.<br /> Anggota BPN Prabowo-Sandi, Ahmad Riza Patraia yang Minggu (21/4) sore mendatangi kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara Jakarta mengatakan, agenda Prabowo Hari ini adalah bertemu tim interal dan eksternal membahas formulir C1.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com