Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jimly: Penyelesaian Masalah Pemilu Ada Mekanismenya, Stop Perang Opini

Kompas.com - 22/04/2019, 16:34 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) meminta seluruh komponen bangsa untuk menahan diri dan menunggu hasil penghitungan suara resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kedua paslon capres-cawapres juga diharapkan tidak membuat kesimpulan final masing-masing terkait hasil pilpres.

Seruan tersebut disampaikan agar situasi dan kondisi politik saat ini menjadi tenang pasca pemilu serentak yang digelar 17 April 2019.

Baca juga: Hidayat Nur Wahid Dorong DPR Evaluasi Penyelenggara Pemilu Bersama Pemerintah

"Semua warga yang sudah memilih, cukup selesaikan perselisihan. Kita kembali ke urusan kita masing-masing. Tinggal timses saja yang disuruh bekerja sekarang menghimpun bukti-bukti kalau ada potensi sengketa mengenai hasil pemilu," ujar Ketua ICMI Jimly Asshiddiqie, di kantor di ICMI, Senin (22/4/2019).

Ia berharap jangan ada lagi wacana hingga perang opini di media sosial pasca pemilu. Dirinya menegaskan, segala persoalan pemilu telah memiliki mekanisme untuk diselesaikan, baik melalui Bawaslu, DKPP, dan Mahkamah Konstitusi.

Baca juga: Tak Siap Kalah Pemilu Bisa Ganggu Psikologis

"Jangan lagi isunya perang wacana tapi sekarang mekanismenya harus melalui ruangan sidang, bukan lagi di jalanan. Maka timses diharapkan bekerja profesional mengumpulkan sebanyak-banyaknya bukti," jelasnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini juga menghimbau semua pihak untuk tidak menggunakan people power hingga demonstrasi. Sebab, hal itu bukanlah bagian mekanisme dalam menyelesaikan sengketa pemilu.

Baca juga: Bawaslu Cabut Sertifikasi Pemantau Pemilu untuk Lembaga Jurdil2019

"Jadi jangan lagi mobilisasi politik, itu tidak lagi kita idealkan sesudah reformasi ini. Gunakan mekanisme yang sifatnya melembaga melalui MK kalau ada hasil pemilu silang sengketa, nah selesaikan di sana," tuturnya.

ICMI, seperti diungkapkan Jimly, meminta seluruh komponen bangsa untuk menahan diri dan menunggu hasil perhitungan suara resmi KPU pada 22 Mei 2019.

Kompas TV Proses pemungutan suara pemilu presiden dan legislatif sudah usai. Kini tahapan penghitungan suara sedang berlangsung di tingkat kecamatan. Meski alat peraga kampanye telah bersih ditertibkan rupanya masih ada caleg yang menyisakan utang atas biaya pencetakan atau sablon atribut kampanye. Para pengusaha sablon di Jambi pun kini harap-harap cemas. Selain order sablon dan reklame menurun drastis pasca masa kampanye masih banyak juga calon anggota legislatif yang belum melunasi biaya cetak atribut kampanye. Jumlahnya pun mencapai puluhan juta rupiah. Pengusaha sablon dan reklame pun berharap agar utang pencetakan atribut kampanye segera dilunasi. Pasalnya pada pemilu sebelumnya banyak caleg yang mangkir membayar utang jika tak terpilih. #Pemilu2019 #CalonLegislatif #UtangPembayaranAPK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com