TKN: Bupati Mandailing Natal Tak Perlu Mengundurkan Diri

Kompas.com - 22/04/2019, 10:49 WIB
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution (tengah) meninjau lokasi banjir dan longsor di Kabupaten Madina, Sumut, Rabu (14/11/2018) Dok: Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provinsi SumutGubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution (tengah) meninjau lokasi banjir dan longsor di Kabupaten Madina, Sumut, Rabu (14/11/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, mengatakan, Dahlan Hasan Nasution tak perlu sampai mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Bupati Mandailing Natal.

Hal itu disampaikan Ace menanggapi Dahlan Hasan mengajukan pengunduran diri dari jabatannya karena mayoritas masyarakat Mandailing Natal tak memilih Jokowi.

"Sebaiknya Pak Bupati Mandailing tidak perlu mundur. Tetap Bekerja lah untuk rakyat Mandailing Natal," kata Ace saat dihubungi Kompas.com, Senin (22/4/2019).

Baca juga: Bupati Mandailing Natal Ajukan Pengunduran Diri karena Kecewa Warganya Tak Pilih Jokowi

Ace mengatakan, pengunduran diri itu merupakan hak Bupati Mandailing Natal. Namun, ia menegaskan, Jokowi dan TKN tak pernah meminta kepala daerah untuk mundur.

"Yang jelas Pak Jokowi atau TKN tidak pernah memiliki perjanjian kalau Kepala Daerah yang di daerahnya Pak Jokowi kalah, mereka harus mundur," ujarnya.

Ace menyakini, dukungan Bupati Mandailing Natal itu bersifat pribadi, bukan atas nama kepala daerah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Dukungan itu karena memang Pak Jokowi telah berbuat banyak kepada daerah tersebut untuk terus membangun dan memperhatikan masyarakat," pungkasnya.

Baca juga: Kemendagri Akan Panggil Bupati Mandailing Natal yang Ajukan Pengunduran Diri

Sebelumnya, Penasihat Hukum Pemerintah Kabuten Mandailing Natal (Madina), Ridwan Rangkuti membenarkan terkait surat permohonan pengunduran diri Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution yang beredar dan kini viral di media sosial. 

Dalam siaran persnya, Ridwan mengatakan, surat itu dibuat karena kekecewaan Dahlan terhadap masyarakat Madina yang mayoritas tidak memilih Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.

Jokowi dinilai sudah berkontribusi besar dalam pembangunan Madina.

Dahlan merupakan Ketua Dewan Penasihat Nusantara Untuk Jokowi (N4J), untuk wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel).

"Bahwa surat tersebut adalah surat biasa sebagai bentuk kekecewaan Dahlan Hasan Nasution kepada sebagian besar warga Madina yang tidak memilih Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dalam Pilpres tanggal 17 April 2019 yang lalu," ujar Ridwan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Covid-19: Indonesia Perlu Belajar dari 7 Negara untuk Antisipasi Varian Omicron

Satgas Covid-19: Indonesia Perlu Belajar dari 7 Negara untuk Antisipasi Varian Omicron

Nasional
Diresmikan Jokowi, Revitalisasi Pasar Pon Trenggalek Diharapkan Tingkatkan Perdagangan

Diresmikan Jokowi, Revitalisasi Pasar Pon Trenggalek Diharapkan Tingkatkan Perdagangan

Nasional
Rektor UPN Veteran Jakarta Diminta Investigasi Penyebab Kematian Mahasiswi Saat Pembaretan Menwa

Rektor UPN Veteran Jakarta Diminta Investigasi Penyebab Kematian Mahasiswi Saat Pembaretan Menwa

Nasional
Tanggapi Putusan MK Soal UU Cipta Kerja, Jimly Sebut 2 UU Perlu Direvisi

Tanggapi Putusan MK Soal UU Cipta Kerja, Jimly Sebut 2 UU Perlu Direvisi

Nasional
Saat Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu: Buat Main Drum dan Motor-motoran

Saat Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu: Buat Main Drum dan Motor-motoran

Nasional
4 Fakta Seputar Predator Seksual Anak Bermodus Game Online Free Fire

4 Fakta Seputar Predator Seksual Anak Bermodus Game Online Free Fire

Nasional
Munarman Jalani Sidang Perdana Kasus Dugaan Tindak Pidana Terorisme Hari Ini

Munarman Jalani Sidang Perdana Kasus Dugaan Tindak Pidana Terorisme Hari Ini

Nasional
Menko PMK Minta Masukan PGI Soal Kebijakan Libur Nataru

Menko PMK Minta Masukan PGI Soal Kebijakan Libur Nataru

Nasional
Saat Menag Ungkap Kesiapan Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Belum Pastinya Haji dari Indonesia

Saat Menag Ungkap Kesiapan Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Belum Pastinya Haji dari Indonesia

Nasional
UPDATE: 297 Kasus Harian Covid-19 dan 3 Skenario Pemerintah Terkait Gelombang Ketiga

UPDATE: 297 Kasus Harian Covid-19 dan 3 Skenario Pemerintah Terkait Gelombang Ketiga

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sahroni Diminta Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E | Jakarta Kembali Berstatus PPKM Level 2

[POPULER NASIONAL] Sahroni Diminta Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E | Jakarta Kembali Berstatus PPKM Level 2

Nasional
DPR Berencana Revisi UU PPP, Pakar: Perintah MK Perbaiki UU Cipta Kerja

DPR Berencana Revisi UU PPP, Pakar: Perintah MK Perbaiki UU Cipta Kerja

Nasional
Varian Omicron Disebut Dapat Menular ke Penyintas Covid-19, Satgas: Jangan Panik, Hati-hati

Varian Omicron Disebut Dapat Menular ke Penyintas Covid-19, Satgas: Jangan Panik, Hati-hati

Nasional
Pegawai KPI Mulai Work from Home untuk Pulihkan Trauma

Pegawai KPI Mulai Work from Home untuk Pulihkan Trauma

Nasional
Gesekan antara TNI-Polri Tidak Perlu Terjadi jika...

Gesekan antara TNI-Polri Tidak Perlu Terjadi jika...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.