Jokowi: Infrastruktur dan Dana Desa Kunci Pemerataan

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo mengatakan, pembangunan infrastruktur di berbagai daerah dan dana desa yang disalurkan ke 74.900 desa di Tanah Air merupakan kunci pemerataan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.

"Dengan pembangunan infrastruktur di luar Jawa itu akan muncul titik ekonomi baru. Itu salah satu untuk pemerataan dan kita juga punya dana desa kita telah mentransfer sampai 2019 ini Rp 257 triliun dana ke 74.900 desa dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote dan ini untuk pemerataan," kata Jokowi pada debat kelima Pilpres di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4/2019), seperti dikutip Antara.

Terkait dana desa, Jokowi menegaskan bahwa untuk pembangunan di desa-desa tersebut harus menggunakan bahan dan pekerja dari desa bersangkutan sehingga pemerataan dan perputaran uang betul-betul ada di desa itu.

Jokowi sebagai petahana selama pemerintahannya juga sudah melakukan berbagai program untuk pengurangan kemiskinan, yaitu melalui Program Keluarga Harapan (PKH) untuk keluarga kurang mampu dengan komponen pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.

PKH merupakan program prioritas nasional yang disebut berperan pada pengurangan kemiskinan hingga satu digit di Tanah Air dan terus menurun dari 9,82 persen pada Maret 2018 menjadi 9,66 persen pada September 2018.

"Yang belum mampu kita injeksi agar anak-anak bisa memiliki gizi yang baik, bisa sekolah dan juga Kartu Indonesia Sehat sehingga kalau mereka sakit mereka tidak terbebani dengan biaa rumah sakit serta Kartu Indonesia Pintar sehingga anak-anak bisa sekolah dari SD, SMP sampai SMA dan nanti akan ada KIP Kuliah," ujar Jokowi.

Debat kelima merupakan debat pamungkas yang membahas tentang masalah ekonomi dan kesejahteraan sosial, keuanganan, investasi dan industri.

Pemilu Presiden 2019 yang akan diselenggarakan pada 17 April diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni pasangan nomor urut 01 Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin serta pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno.