Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo: Kita Harus Berani Kejar Mereka yang Selama Ini Hindari Pajak

Kompas.com - 13/04/2019, 22:04 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menyatakan, pemerintah selanjutnya harus berani mengejar para pengemplang pajak.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam debat kelima Pilpres 2019 yang berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4/2019).

"Kita harus berani mengejar mereka yang selama ini selalu menghindari membayar yang seharusnya dia bayar," ujar Prabowo.

Baca juga: Jokowi Tanya Prabowo soal Mobile Legend dalam Debat Pilpres

Karena itu, kata Prabowo, ke depan penerimaan negara dari pajak harus mengedepankan teknologi informasi. Ia meyakini pelibatan teknologi informasi akan mengefektifkan penerimaan pajak untuk negara.

Selain itu, Prabowo berencana meningkatkan rasio pajak secara perlahan agar pemasukan negara bertambah namun tak membuat kaget para pengusaha.

Baca juga: Debat Terakhir, Maruf Amin Pamerkan Kredit UMi dan Bank Wakaf Mikro

"Harus ada usaha dengan menerapkan informasi dan sistem yang sangat transparan. Itu bisa cepat menaikkan penerimaan pajak. Kami ingin melebarkan tax based. Tapi kami tak ingin menimbulkan shocked ekonomi," lanjut dia.

Kompas TV Capres nomor urut 01 Joko Widodomenyampaikan untukmengelola ekonomi makro itu dengan mikro itu berbeda. Jokowi mengatakan ekonomi makro memebutuhkan agregat produksi dan memikirkan sisi permintaan dan suplaynya harus dijaga oleh kebijakan pemerintah. Sementara ekonomi mikro hanya jual dan beli, membangun industri kemudian menjual produk. #DebatPilpres #DebatCapres #DebatFinal
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com