KPU Minta Pendukung Capres Jaga Legitimasi Pemilu di TPS, Bagaimana Caranya?

Kompas.com - 12/04/2019, 17:38 WIB
Komisioner KPU Viryan Azis di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKomisioner KPU Viryan Azis di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum Viryan Aziz meminta pendukung dua pasangan calon presiden dan wakil presiden turut menjaga legitimasi pemilu sejak di tempat pemungutan suara (TPS).

Ia menilai, selama ini telah terjadi upaya untuk mendelegitimasi pemilu.

"Kami mengimbau masyarakat, pendukung 01 maupun 02, sama-sama hadir di TPS, sama-sama menyaksikan pemungutan dan penghitungan suara sampai selesai dan bikin aktivitas declare bersama," ujar Viryan dalam diskusi "Hitung Mundur Pemilu 2019" di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (12/4/2019).

Baca juga: Bawaslu: Partisipasi Masyarakat Kurang dalam Pengawasan Pemilu

 

Declare yang dimaksud oleh Viryan adalah sama-sama menerima kemenangan salah satu paslon di TPS masing-masing.

Para pendukung pasangan capres-cawapres harus menyaksikan proses pencoblosan hingga penghitungan suara di TPS.

Harapannya, langkah ini akan diikuti oleh masyarakat hingga ke tingkat kecamatan.

"Masyarakat yang senang berkontestasi sekaligus juga fair, siap menang siap kalah akan declare di kecamatan masing-masing. Misalnya 'Ya, di kecamatan kami kalian yang menang, jumlah suaranya betul sekian'," ujar Viryan.

Baca juga: Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemantauan Pemilu

 

Dengan cara ini, diharapkan bisa menghentikan upaya-upaya delegitimasi pemilu. Misalnya, ada pihak yang mencoba menggoreng bahwa di wilayah tertentu terjadi kecurangan.

Padahal kenyataannya tidak ada kecurangan di wilayah itu.

"Maka nantinya masyarakat dengan sendirinya bisa berpartisipasi secara aktif menyampaikan pada kita semua bahwa kondisi sebenarnya tidak demikian," kata dia.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Pemilu 2019 Dalam Angka

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X