Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Caleg: Buka-bukaan Arsul Sani soal Biaya Kampanye

Kompas.com - 11/04/2019, 06:08 WIB
Jessi Carina,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Modal finansial tetap menjadi hal yang mutlak dibutuhkan dalam Pemilihan Legislatif 2019, meskipun bukan yang utama.

Para caleg yang tak melakukan politik uang pun membutuhkan logistik yang cukup untuk kebutuhan kampanye.

Kebutuhan itu di antaranya pembuatan alat peraga kampanye (APK). Berapa besar uang yang dikeluarkan?

Jumlahnya bisa berbeda antara satu caleg dengan caleg lainnya.

Baca juga: Cerita Caleg: Menangis Saat Minta Restu Keluarga hingga Datangi 712 Titik

Caleg DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah X, Arsul Sani, buka-bukaan mengenai apa saja yang dipersiapkannya untuk mendapatkan satu kursi di parlemen.

Dia juga menyebutkan besar uang yang dihabiskannya saat Pemilihan Legislatif 2014.

Habiskan Rp 2,5 miliar pada 2014

Seorang caleg biasanya langsung mengalkulasi uang yang dibutuhkan sebelum kampanye pemilu berlangsung.

Menurut Arsul, kalkulasi besaran biaya bisa langsung diperkirakan dengan melihat jumlah pemilih yang ada dapil.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional pasangan Joko Widodo-Maruf Amin (TKN) Arsul Sani saat ditemui di ruang kerjanya, Kompleks, Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3/2019).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional pasangan Joko Widodo-Maruf Amin (TKN) Arsul Sani saat ditemui di ruang kerjanya, Kompleks, Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3/2019).
Akan tetapi, bagi caleg yang ongkosnya pas-pasan, hal itu tidak bisa diterapkan. Arsul mengatakan pada umumnya caleg dengan biaya pas-pasan harus berjuang menggenjot modal sosial mereka.

Anggota Komisi III DPR ini sendiri menghabiskan uang Rp 2,5 miliar untuk mendapatkan kursi pada Pileg 2014.

Baca juga: Cerita Caleg: Soal Ongkos Politik, Arsul Sani Berutang kepada Sang Ayah

"Tahun 2014 itu, di luar kontribisi untuk saksi ya, sejak masa pencalonan sampai hari tenang sekitar Rp 2,5 miliar," ujar Arsul dalam wawancara khusus bersama Kompas.com, Rabu (27/3/2019).

Dia menggunakan uang pribadi untuk memenuhi kebutuhan finansial dalam Pileg 2014. Menurut Arsul, uang Rp 2,5 miliar itu termasuk kategori sedang jika dibandingkan caleg-caleg lainnya.

Arsul mengatakan, dia tidak perlu mengeluarkan ongkos lebih besar dari itu karena sudah punya modal sosial.

"Karena saya dibandingkan caleg yang bukan petahana yang modal sosialnya kecil, modal sosial saya kan sudah lumayan," ujar Arsul.

Sementara itu, pada Pileg 2019, Arsul belum mengalkulasi jumlah uang yang dia keluarkan karena kontestasi belum berakhir.

Baca juga: Cerita Caleg: Hoki Ace Hasan Melenggang ke Senayan dan Tantangan Politik Uang

Hingga akhir Maret lalu, dia mengaku telah menghabiskan sekitar Rp 2 miliar sampai Rp 2,5 miliar.

Dalam Pileg 2019, Arsul sendiri merasa mendapatkan keuntungan karena statusnya yang merupakan petahana.

"Saya kan juga dapat indirect support. Sebagai caleg petahana, saya ada program reses yang bermanfaat untuk mereka juga. Biasanya yang menjadi timses adalah yang pernah menikmati program reses saya," kata dia.

Arsul mengaku tidak pernah menerima sponsor uang untuk pemenangannya.

Biasanya, teman-temannya yang ingin membantu tidak memberikan bantuannya dalam bentuk uang.

"Teman-teman itu ada yang bikinin kaus sekian, cetakin bendera sekian, ada yang kasih cinderemata centong misalnya. Itu kan murah harganya Rp 2.500 atau Rp 3.000, bikin Rp 5.000 saja hanya Rp 12 juta-an," kata dia.

Kampanye calon anggota legislatir DPR RI dapil Jawa Tengah X Arsul SaniDok. Tim Sukses Arsul Sani Kampanye calon anggota legislatir DPR RI dapil Jawa Tengah X Arsul Sani

Paling banyak untuk bentuk tim

Menurut Arsul, ongkos Rp 2,5 miliar itu paling banyak dialokasikan untuk pembentukan tim, berikutnya pembuatan APK.

Arsul mengatakan, dia menargetkan untuk satu kelurahan ada timnya dengan jumlah kisaran 200-300 orang. Idealnya, satu orang bertanggung jawab untuk memenangkan 5 sampai 10 orang.

Sejak awal masa kampanye hingga masa tenang, Arsul bisa bertemu dengan ribuan timnya dari berbagai kelurahan sebanyak 3-4 kali.

Baca juga: Cerita Caleg Muda: Terjun ke 400 Titik Lebih hingga Pengakuan Tak Setor Mahar

Ia harus mengganti ongkos transportasi yang mereka keluarkan untuk sampai ke acara konsolidasi tim itu.

"Jadi antara Rp 200 ribu-Rp 300 ribu per orang dengan intensitas ketemu 3-4 kali. Ada juga yang sampai Rp 500 ribu kalau dia tinggalnya di pegunungan," ujar Arsul.

Selain pembentukan tim, Arsul juga harus mengeluarkan uang untuk sosialisasi atau kampanye.

Dia mengaku uang tersebut bukan untuk memberi suap atau melakukan politik uang. Uang yang dia pakai dalam acara kampanye biasanya untuk menjamu makan konstituennya.

"Ketika sosialisasi kita misal menjamu, makan yang enak-enak, sambil makan durian. Lalu ganti transport asal tidak lebih dari Rp 50 ribu kan diperbolehkan," ujar Arsul.

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengaku tidak menghabiskan biaya besar untuk APK. Menurut dia, APK tidak berpengaruh pada penambahan suara.

Baca juga: Cerita Caleg Asal Jombang, Pagi Menjahit, Malam Kampanye

"APK hanya meyakinkan timses bahwa ini orang niat benar, serius nyaleg. Tetapi enggak nambah suara," kata dia.

Terkait saksi di TPS, Arsul mengatakan, partai yang akan membiayainya. Sebagai caleg, dia hanya diminta menyumbang sebagian kecil saja.

Cara hemat

Arsul juga memiliki cara untuk menghemat ongkos politiknya. Dalam pembentukan tim, misalnya, Arsul akan bekerja sama dengan caleg-caleg lokal separtai.

Dia berbagi tim dengan caleg tingkat DPRD. Kemudian, ongkos pembentukan tim itu juga dibagi bersama caleg lokal itu.

"Maka tim itu yang ketemu saya rata-rata hanya 3 kali. Selebihnya ketemu caleg daerah sana," kata dia.

Selain itu, pembuatan dan pemasangan APK juga dilakukan bersama caleg daerah.

Arsul mengatakan, bukan hal yang aneh jika melihat spanduk caleg diisi oleh 2 atau 3 caleg dari berbagai tingkatan.

"Jadi fotonya itu bertiga dalam satu baliho, yang seperti itu lebih banyak kalau untuk saya. Nanti bagi-bagi ongkosnya misal saya yang cetak balihonya. Lalu mereka yang pasang, pasang itu kan kadang mahal juga," ujar Arsul.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com