Salin Artikel

Cerita Caleg: Buka-bukaan Arsul Sani soal Biaya Kampanye

Para caleg yang tak melakukan politik uang pun membutuhkan logistik yang cukup untuk kebutuhan kampanye.

Kebutuhan itu di antaranya pembuatan alat peraga kampanye (APK). Berapa besar uang yang dikeluarkan?

Jumlahnya bisa berbeda antara satu caleg dengan caleg lainnya.

Caleg DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah X, Arsul Sani, buka-bukaan mengenai apa saja yang dipersiapkannya untuk mendapatkan satu kursi di parlemen.

Dia juga menyebutkan besar uang yang dihabiskannya saat Pemilihan Legislatif 2014.

Habiskan Rp 2,5 miliar pada 2014

Seorang caleg biasanya langsung mengalkulasi uang yang dibutuhkan sebelum kampanye pemilu berlangsung.

Menurut Arsul, kalkulasi besaran biaya bisa langsung diperkirakan dengan melihat jumlah pemilih yang ada dapil.

Anggota Komisi III DPR ini sendiri menghabiskan uang Rp 2,5 miliar untuk mendapatkan kursi pada Pileg 2014.

"Tahun 2014 itu, di luar kontribisi untuk saksi ya, sejak masa pencalonan sampai hari tenang sekitar Rp 2,5 miliar," ujar Arsul dalam wawancara khusus bersama Kompas.com, Rabu (27/3/2019).

Dia menggunakan uang pribadi untuk memenuhi kebutuhan finansial dalam Pileg 2014. Menurut Arsul, uang Rp 2,5 miliar itu termasuk kategori sedang jika dibandingkan caleg-caleg lainnya.

Arsul mengatakan, dia tidak perlu mengeluarkan ongkos lebih besar dari itu karena sudah punya modal sosial.

"Karena saya dibandingkan caleg yang bukan petahana yang modal sosialnya kecil, modal sosial saya kan sudah lumayan," ujar Arsul.

Sementara itu, pada Pileg 2019, Arsul belum mengalkulasi jumlah uang yang dia keluarkan karena kontestasi belum berakhir.

Hingga akhir Maret lalu, dia mengaku telah menghabiskan sekitar Rp 2 miliar sampai Rp 2,5 miliar.

Dalam Pileg 2019, Arsul sendiri merasa mendapatkan keuntungan karena statusnya yang merupakan petahana.

"Saya kan juga dapat indirect support. Sebagai caleg petahana, saya ada program reses yang bermanfaat untuk mereka juga. Biasanya yang menjadi timses adalah yang pernah menikmati program reses saya," kata dia.

Arsul mengaku tidak pernah menerima sponsor uang untuk pemenangannya.

Biasanya, teman-temannya yang ingin membantu tidak memberikan bantuannya dalam bentuk uang.

"Teman-teman itu ada yang bikinin kaus sekian, cetakin bendera sekian, ada yang kasih cinderemata centong misalnya. Itu kan murah harganya Rp 2.500 atau Rp 3.000, bikin Rp 5.000 saja hanya Rp 12 juta-an," kata dia.

Paling banyak untuk bentuk tim

Menurut Arsul, ongkos Rp 2,5 miliar itu paling banyak dialokasikan untuk pembentukan tim, berikutnya pembuatan APK.

Arsul mengatakan, dia menargetkan untuk satu kelurahan ada timnya dengan jumlah kisaran 200-300 orang. Idealnya, satu orang bertanggung jawab untuk memenangkan 5 sampai 10 orang.

Sejak awal masa kampanye hingga masa tenang, Arsul bisa bertemu dengan ribuan timnya dari berbagai kelurahan sebanyak 3-4 kali.

Ia harus mengganti ongkos transportasi yang mereka keluarkan untuk sampai ke acara konsolidasi tim itu.

"Jadi antara Rp 200 ribu-Rp 300 ribu per orang dengan intensitas ketemu 3-4 kali. Ada juga yang sampai Rp 500 ribu kalau dia tinggalnya di pegunungan," ujar Arsul.

Selain pembentukan tim, Arsul juga harus mengeluarkan uang untuk sosialisasi atau kampanye.

Dia mengaku uang tersebut bukan untuk memberi suap atau melakukan politik uang. Uang yang dia pakai dalam acara kampanye biasanya untuk menjamu makan konstituennya.

"Ketika sosialisasi kita misal menjamu, makan yang enak-enak, sambil makan durian. Lalu ganti transport asal tidak lebih dari Rp 50 ribu kan diperbolehkan," ujar Arsul.

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengaku tidak menghabiskan biaya besar untuk APK. Menurut dia, APK tidak berpengaruh pada penambahan suara.

"APK hanya meyakinkan timses bahwa ini orang niat benar, serius nyaleg. Tetapi enggak nambah suara," kata dia.

Terkait saksi di TPS, Arsul mengatakan, partai yang akan membiayainya. Sebagai caleg, dia hanya diminta menyumbang sebagian kecil saja.

Cara hemat

Arsul juga memiliki cara untuk menghemat ongkos politiknya. Dalam pembentukan tim, misalnya, Arsul akan bekerja sama dengan caleg-caleg lokal separtai.

Dia berbagi tim dengan caleg tingkat DPRD. Kemudian, ongkos pembentukan tim itu juga dibagi bersama caleg lokal itu.

"Maka tim itu yang ketemu saya rata-rata hanya 3 kali. Selebihnya ketemu caleg daerah sana," kata dia.

Selain itu, pembuatan dan pemasangan APK juga dilakukan bersama caleg daerah.

Arsul mengatakan, bukan hal yang aneh jika melihat spanduk caleg diisi oleh 2 atau 3 caleg dari berbagai tingkatan.

"Jadi fotonya itu bertiga dalam satu baliho, yang seperti itu lebih banyak kalau untuk saya. Nanti bagi-bagi ongkosnya misal saya yang cetak balihonya. Lalu mereka yang pasang, pasang itu kan kadang mahal juga," ujar Arsul.

https://nasional.kompas.com/read/2019/04/11/06080001/cerita-caleg--buka-bukaan-arsul-sani-soal-biaya-kampanye

Terkini Lainnya

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke