Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko: Indeks Kerawanan Pemilu Bisa Naik karena Hoaks

Kompas.com - 09/04/2019, 14:31 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kembali merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019. Hasilnya, terjadi kenaikan skor IKP dari yang sebelumnya dirilis Bawaslu September 2018.

Kepala Staf Presiden Jenderal (Purn) Moeldoko menyebut, kenaikan angka IKP bisa jadi disebabkan oleh maraknya informasi hoaks selama masa kampanye.

"Ya kalau itu (hoaks) situasi (kenaikan IKP) itu bisa terjadi," kata Moeldoko seusai menghadiri peluncuran IKP 2019 di kantor Bawaslu, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (9/4/2019).

Baca juga: Bawaslu Luncurkan Indeks Kerawanan Pemilu, Papua Tertinggi

Meski demikian, Moeldoko meminta masyarakat tak khawatir dengan kenaikan skor IKP. Sebab, seluruh pihak berkomitmen untuk menyelenggarakan pemilu yang aman.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) sudah bersinergi untuk memitigasi seluruh situasi yang mungkin terjadi.

"Ini supaya menjadi instrumennya KPU Bawaslu dalam konteks bagaimana penyelenggaraan pemilu bisa berjalan dengan baik dan aman," ujar Moeldoko.

Baca juga: Jakarta Masuk Indeks Kerawanan Pemilu, Anies Sebut Hanya Ramai di Medsos

Selain itu, pihak kepolisian dan aparat juga sudah melakukan antisipasi. Pengamanan sudah disiapkan, latihan-latihan untuk menghadapi berbagai kemungkinan situasi juga sudah dilakukan.

Komando pengendalian yang ketat dan terkoordonasi juga berjalan.

Meski begitu, Moeldoko mengatakan, keamanan pemilu bukan tanggung jawab satu atau dua pihak saja. Partai politik dan seluruh kontestan pun punya tanggung jawab menciptakan hari pemungutan suara yang damai.

Baca juga: Mendagri Sebut Penghitungan Suara Jadi Salah Satu Kerawanan Pemilu

"Jangan hanya diserahkan kepada pemerintah, tapi juga harus diserahkan kepada semua stakeholder untuk menjaga semuanya," katanya.

Bawaslu kembali meluncurkan IKP 2019. Skor IKP 2019 dalam skala nasional berada di kategori kerawanan sedang, yaitu 49,63.

Angka ini naik dari skor IKP yang dirilis Bawaslu September 2018, yaitu 49,00. Artinya, ada kenaikan skor sebesar 00,63.

Kompas TV Jelang pemilihan umum Presiden dan legislatif pemerintah membuat indeks kerawanan Pemilu bersama dengan Bawaslu. Tujuannya untuk memetakan masalah di tiap daerah hal ini diutarakan Menkopolhukam Wiranto usai menghadiri Rakernas Asosiasi DRPD kabupaten seluruh Indonesia di Jakarta.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Nasional
Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Nasional
TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

Nasional
Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

Nasional
Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

Nasional
BNPT Apresiasi 18 Pengelola Objek Vital Strategis dan Transportasi

BNPT Apresiasi 18 Pengelola Objek Vital Strategis dan Transportasi

Nasional
Kemenpan-RB Harapkan Pendaftaran CASN Segera Dibuka, Instansi Diminta Kebut Isi Rincian Formasi

Kemenpan-RB Harapkan Pendaftaran CASN Segera Dibuka, Instansi Diminta Kebut Isi Rincian Formasi

Nasional
Pimpinan MPR Minta Pemerintah Tak Ragu Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

Pimpinan MPR Minta Pemerintah Tak Ragu Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Penyidik KPK Bawa 3 Koper dan 1 Ransel Usai Geledah Ruangan Kesetjenan DPR

Penyidik KPK Bawa 3 Koper dan 1 Ransel Usai Geledah Ruangan Kesetjenan DPR

Nasional
Hakim MK Ceramahi Kuasa Hukum Partai Aceh karena Telat Revisi Permohonan

Hakim MK Ceramahi Kuasa Hukum Partai Aceh karena Telat Revisi Permohonan

Nasional
Beri Pesan ke Timnas U-23, Wapres: Lupakan Kekalahan dari Uzbekistan, Kembali Semangat Melawan Irak

Beri Pesan ke Timnas U-23, Wapres: Lupakan Kekalahan dari Uzbekistan, Kembali Semangat Melawan Irak

Nasional
KPK Sebut Bupati Mimika Akan Datang Menyerahkan Diri jika Punya Iktikad Baik

KPK Sebut Bupati Mimika Akan Datang Menyerahkan Diri jika Punya Iktikad Baik

Nasional
Jokowi: 'Feeling' Saya Timnas U-23 Bisa Masuk Olimpiade

Jokowi: "Feeling" Saya Timnas U-23 Bisa Masuk Olimpiade

Nasional
Tolak PKS Merapat ke Prabowo, Gelora Diduga Khawatir soal Jatah Kabinet

Tolak PKS Merapat ke Prabowo, Gelora Diduga Khawatir soal Jatah Kabinet

Nasional
PKS Pertimbangkan Wali Kota Depok Maju Pilkada Jabar

PKS Pertimbangkan Wali Kota Depok Maju Pilkada Jabar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com